e-Commerce

Toko Online Tak Maksimal Dorong Produk Lokal

Tech - Roy Franedya, CNBC Indonesia
26 January 2018 07:23
toko online atau e-commerce masih di dominasi produk impor.
Jakarta, CNBC Indonesia –Pesatnya pertumbuhan bisnis dan beralihnya konsumen ke toko online (e-commerce) ternyata belum maksimal dorong penjualan produk lokal. Saat ini sebagian besar barang yang ditawarkan melalui toko online merupakan produk impor.

Bagi peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, hal ini disebabkan penduduk Indonesia yang didominasi kelas menengah. Kelompok masyarakat ini lebih mementingkan barang murah ketimbang kualitas.

Barang impor yanng masuk ke Indonesia biasanya harganya lebih murah dari barang produksi lokal. “penduduk Indonesia didominasi kelas menengah. Kelompok masyarakat ini lebih mementingkan barang murah ketimbang kualitas. Barang-barang impor memberikan harga lebih murah ketimbang barang lokal,” ujarnya.


Selain itu, banyak barang impor yang diperdagangkan di toko online belum dikenakan biaya masuk sesuai. Hal ini membuat harga yang ditawarkan bisa lebih murah ditambah lagi ada diskon besar dari e-commerce untuk produk impor. 


Menurutnya produk impor cukup dominan dalam transaksi toko online. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2016 transaksi e-commerce mencapai Rp 75 triliun. Kementerian Kordinator perekonomian menyebutkan produk impor di toko online mencapai 95%. 

Di sisi lain, pada 2017 terjadi kenaikan barang impor sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,9%. “Ada korelasi antara e-commerce dengan peningkatan impor,” ujar Bhima. 

Bhima mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi produk impor di toko online. Pemerintah berencana membatasi produk impor yang dijual toko online maksimal 20% dan 80% produk lokal. Aturan ini sudah lebih dulu diterapkan di ritel tradisional.


Namun, Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo  tidak yakin aturan ini akan mampu membendung banjirnya produk impor di toko online. Alasannya pemerintah belum bisa menjalankan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedag) No.70 tahun 2013.

“Permendag ini saja praktis hanya macan kertas karena Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak cukup SDM untuk mengawasinya. Contoh gampangnya, banyak toko buah modern yang display buah impor lebih dari 20%. Kalau dia mengklaim patuh, berarti dia bohong kepada konsumen. Apalagi ritel modern, Bagaimana mengaudit dan memgawasinya 7x24 jam? Kalau offline saja sudah sulit diterapkan dan diawasi, bagaimana dengan online?” ujar Dradjad. 

Dradjad menambahkan bila dibatasi, maka yang berpotensi terkena aturan ini adalah toko online transaksi B2B (business to business). Berdasarkan data World Trade Organization (WTO), 90%  toko online global di dominasi transaksi B2B yang terdiri dari transaksi antara pabrikan dengan grosir dan pedagang besar, serta grosir dan pedagang besar dengan peritel. Sekitar 8-9% transaksi B2C (business to consumers). 


Tetapi ada dampak negatifnya. Indonesia bakal tertinggal dalam sektor berbasis ICT (information communication technology) baik dalam ritel, pengembangan teknologi, sektor kreatif online dan sebagainya. Padahal ICT adalah bisnis masa depan. Selain itu pembatasan ini bisa membuat toko online Indonesia dilindas oleh toko online asing sebab konsumen akan lebih mudah berbelanja.

Dradjad menyarankan pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang komprehensif terkait sektor ekonomi berbasis ICT. Sekarang ini yang terjadi, sebagian pelaku usaha tidak siap menghadapi persaingan online. Contohnya taksi online dan sebagainya. 


(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading