Apa Kata Sri Mulyani soal 5 Isu Keuangan Syariah?
15 December 2019 12:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tantangan pembangunan ekonomi Islam pada prinsipnya adalah identik dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia, karena memang mayoritas masyarakat Indonesia beragam Islam.
Menurut dia, ada lima isu struktural yang perlu diselesaikan di dalam perekonomian Indonesia yaitu masalah SDM, infrastruktur, regulasi yang simpel, birokrasi yang efisien dan melayani, serta transformasi ekonomi. Masalah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Hal tersebut tentu saja berarti kita harus mampu untuk menciptakan kebaikan bagi seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani, dalam akun Instagram resminya, @Smindrawati, dikutip Minggu (15/12/2019).
Pada Jumat lalu (13/12/2019), Sri Mulyani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2019-2023. Menkeu dilantik bersama dengan Badan Pengurus Harian IAEI yang terdiri dari 232 anggota di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dilantik menjadi Wakil Ketua Umum V bidang Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam, sementara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjadi Wakil Ketua Umum IV bidang Pengembangan Keuangan Islam.
Sri Mulyani mengatakan bahwa lima isu fundamental tersebut tentunya menjadi bagian dari isu yang perlu seluruh pengurus IAEI dipikirkan dan menjadi bagian di dalam menentukan program kerja selama 4 tahun ke depan.
Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah harus dibangun dengan mengedepankan unsur tata kelola profesionalisme dan transparansi. Oleh karena itu IAEI sebagai salah satu komponen di dalam struktur ekonomi dan keuangan syariah perlu terus melakukan pergerakan mengedepankan aspek-aspek tata kelola dan kompetensi serta profesionalisme tersebut.
Keterlibatan IAEI di berbagai program pengembangan, katanya, dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibangun dan dan tantangan yang dihadapi masyarakat baik hari ini maupun yang akan datang.
"Kami bersama Ketua OJK, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri BUMN untuk saling mendukung dan akan melakukan program bersama mulai tahun depan. Dengan demikian dapat memperkuat perekonomian Indonesia melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, tata kelola yang baik dan berintegritas, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari label-label syariah."
"Sehingga umat Islam dapat merasa bahwa ini adalah bagian dari ibadah yang bisa memperbaiki kesejahteraan umum sekaligus investasi pada kehidupan sesudah meninggal."
Sri Mulyani juga berharap kepengurusan IAEI 2019-2023 bisa terus melakukan sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder, "karena urusan ekonomi dan urusan ekonomi islam adalah urusan kita semua," tegasnya.
Menurut dia, ada lima isu struktural yang perlu diselesaikan di dalam perekonomian Indonesia yaitu masalah SDM, infrastruktur, regulasi yang simpel, birokrasi yang efisien dan melayani, serta transformasi ekonomi. Masalah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Hal tersebut tentu saja berarti kita harus mampu untuk menciptakan kebaikan bagi seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani, dalam akun Instagram resminya, @Smindrawati, dikutip Minggu (15/12/2019).
Pada Jumat lalu (13/12/2019), Sri Mulyani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2019-2023. Menkeu dilantik bersama dengan Badan Pengurus Harian IAEI yang terdiri dari 232 anggota di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
 Foto: Pelantikan Pengurus DPP IAEI 2019-2023 (Dok. Humas Kemenkeu) |
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dilantik menjadi Wakil Ketua Umum V bidang Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam, sementara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjadi Wakil Ketua Umum IV bidang Pengembangan Keuangan Islam.
Sri Mulyani mengatakan bahwa lima isu fundamental tersebut tentunya menjadi bagian dari isu yang perlu seluruh pengurus IAEI dipikirkan dan menjadi bagian di dalam menentukan program kerja selama 4 tahun ke depan.
Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah harus dibangun dengan mengedepankan unsur tata kelola profesionalisme dan transparansi. Oleh karena itu IAEI sebagai salah satu komponen di dalam struktur ekonomi dan keuangan syariah perlu terus melakukan pergerakan mengedepankan aspek-aspek tata kelola dan kompetensi serta profesionalisme tersebut.
Keterlibatan IAEI di berbagai program pengembangan, katanya, dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibangun dan dan tantangan yang dihadapi masyarakat baik hari ini maupun yang akan datang.
"Kami bersama Ketua OJK, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri BUMN untuk saling mendukung dan akan melakukan program bersama mulai tahun depan. Dengan demikian dapat memperkuat perekonomian Indonesia melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, tata kelola yang baik dan berintegritas, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari label-label syariah."
"Sehingga umat Islam dapat merasa bahwa ini adalah bagian dari ibadah yang bisa memperbaiki kesejahteraan umum sekaligus investasi pada kehidupan sesudah meninggal."
Sri Mulyani juga berharap kepengurusan IAEI 2019-2023 bisa terus melakukan sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder, "karena urusan ekonomi dan urusan ekonomi islam adalah urusan kita semua," tegasnya.
Jurus Sri Mulyani pangkas anggaran perdin
(tas/tas)
