Kemenkeu Incar Rp 10 T Lewat Surat Utang Syariah Ketengan
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
01 March 2019 15:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merilis instrumen surat utang syariah atau sukuk bagi investor ritel dengan seri SR-011. Adapun tingkat kupon 8,05%. Penerbitan sukuk ritel tersebut sebagai upaya pemerintah mendiversifikasi instrumen pembiayaan APBN 2019.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menjelaskan, instrumen tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berbeda dengan penerbitan sukuk sebelumnya, sehingga Kemenkeu meyakini SR-011 bisa meraih dana Rp 10 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan SBR-005 dan sukuk tabungan seri ST-003. Sukuk Tabungan seri ST-003 tercatat sudah meraih dana hingga Rp 3,13 triliun, atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,56 kali dari target Rp 2 triliun.
"Sukuk tabungan kemarin sifatnya non tradable itu dapat Rp 3,1 triliun. Kalau ini kami targetkan Rp 10 triliun (SR-011)," ujar Luky di Hotel DoubleTree Cikini, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Instrumen ini dapat dibeli invetor ritel mulai dari Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2019. Untuk underlying assetnya adalah barang milik negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan di tahun ini akan menerbitkan 10 instrumen untuk investor ritel dengan target raihan dana sebesar Rp 80 triliun, meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 52 triliun.
Direktur Surat Utang Negara Ditjen PPR Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting mengatakan, dari sisi nilai, hal itu setara 9-10% dari total Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp 825 triliun.
"Pada 2019 ada 10 instrumen ritel yang diterbitkan, 8 ritel yang tidak dapat diperdagangkan kemudian 2 instrumen konvensional dapat diperdagangkan," ujar Loto di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Dijelaskan Loto, porsi ritel di tahun ini memang meningkat dari tahun sebelumnya, lantaran, pemerintah mendorong perluasan basis investor domestik dan menarik besarnya potensi investor milenial.
"Karena kita memang mau memperluas basis investor domestik dan juga mau investor milenial semakin bisa ikut memperkuat pembiayaan," tutur Loto.
Menurutnya, saat ini Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk pembangunan dan pengeluarannya masih lebih besar dari pendapatan. "Caranya dengan mengeluarkan sumber pembiayaan SBN, salah satu jenis SBN untuk pembiayaan pembangunan negara adalah obligasi tabungan ritel," jelasnya.
Sekadar gambaran, tahun lalu, berdasarkan data yang dipublikasi di laman DJPPR Kemenkeu, realisasi penerbitan SBN ritel sebesar Rp 46 triliun yang terdiri atas SUN ritel sebesar Rp 32,62 triliun dan sukuk ritel Rp 13,38 triliun.
(dru) Next Article Cerita 4 Menteri yang Terbantukan oleh Surat 'Utang' Syariah
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menjelaskan, instrumen tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berbeda dengan penerbitan sukuk sebelumnya, sehingga Kemenkeu meyakini SR-011 bisa meraih dana Rp 10 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan SBR-005 dan sukuk tabungan seri ST-003. Sukuk Tabungan seri ST-003 tercatat sudah meraih dana hingga Rp 3,13 triliun, atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,56 kali dari target Rp 2 triliun.
Instrumen ini dapat dibeli invetor ritel mulai dari Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2019. Untuk underlying assetnya adalah barang milik negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan di tahun ini akan menerbitkan 10 instrumen untuk investor ritel dengan target raihan dana sebesar Rp 80 triliun, meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 52 triliun.
Direktur Surat Utang Negara Ditjen PPR Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting mengatakan, dari sisi nilai, hal itu setara 9-10% dari total Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp 825 triliun.
"Pada 2019 ada 10 instrumen ritel yang diterbitkan, 8 ritel yang tidak dapat diperdagangkan kemudian 2 instrumen konvensional dapat diperdagangkan," ujar Loto di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Dijelaskan Loto, porsi ritel di tahun ini memang meningkat dari tahun sebelumnya, lantaran, pemerintah mendorong perluasan basis investor domestik dan menarik besarnya potensi investor milenial.
"Karena kita memang mau memperluas basis investor domestik dan juga mau investor milenial semakin bisa ikut memperkuat pembiayaan," tutur Loto.
Menurutnya, saat ini Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk pembangunan dan pengeluarannya masih lebih besar dari pendapatan. "Caranya dengan mengeluarkan sumber pembiayaan SBN, salah satu jenis SBN untuk pembiayaan pembangunan negara adalah obligasi tabungan ritel," jelasnya.
Sekadar gambaran, tahun lalu, berdasarkan data yang dipublikasi di laman DJPPR Kemenkeu, realisasi penerbitan SBN ritel sebesar Rp 46 triliun yang terdiri atas SUN ritel sebesar Rp 32,62 triliun dan sukuk ritel Rp 13,38 triliun.
(dru) Next Article Cerita 4 Menteri yang Terbantukan oleh Surat 'Utang' Syariah
Most Popular