MARKET DATA
Newsletter

Badai Datang dari Jepang-China, IHSG-Rupiah Kencangkan Sabuk Pengaman

Elvan Widyatama,  CNBC Indonesia
17 November 2026 06:27
Presiden Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, (15/11/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Foto: Presiden Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, (15/11/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Memasuki perdagangan Selasa (17/11/2026), terdapat sejumlah sentimen penting yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar. Dari luar negeri, perlambatan ekonomi Jepang dan China kembali menambah kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Asia.

Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan kenaikan utang luar negeri Indonesia. Pemerintah juga mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027 yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Selain itu, perhatian investor akan tertuju pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di China, yang mempertemukan sejumlah pemimpin dunia di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global.

Berbagai perkembangan tersebut berlangsung menjelang keputusan suku bunga BI pada Rabu mendatang, ketika rupiah masih menghadapi tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

1. Ekonomi Jepang Mendadak Kontraksi

Perekonomian Jepang kembali menghadapi tekanan. Setelah mencatat pertumbuhan positif pada kuartal sebelumnya, ekonomi Negeri Sakura justru mengalami kontraksi pada kuartal III-2026, terutama akibat tingginya harga energi yang membebani konsumsi masyarakat dan perdagangan luar negeri.

Berdasarkan data pemerintah Jepang yang dirilis Senin (16/11/2026), Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang mengalami kontraksi 0,1% secara kuartalan yang disetahunkan (annualized) pada periode Juli hingga September.

Sebagai perbandingan, pada kuartal II ekonomi Jepang masih tumbuh sebesar 1,4% secara kuartalan yang disetahunkan.

Salah satu penyebab pelemahan ekonomi Jepang adalah kenaikan biaya impor energi yang menekan kinerja perdagangan luar negeri.

Meski ekspor Jepang berhasil melampaui perkiraan dalam dua dari tiga bulan sepanjang kuartal III, kenaikan biaya impor energi membuat ekspor neto justru mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 poin persentase.

Tekanan tersebut semakin terasa setelah subsidi energi untuk rumah tangga dilaporkan berakhir pada September, sehingga masyarakat menghadapi kenaikan harga gas dan listrik akibat konflik antara AS dan Iran.

Kondisi tersebut turut membebani daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat Jepang.

Meski demikian, jika dihitung secara tahunan (year-on-year/yoy), ekonomi Jepang masih tumbuh 1,1%, menjadi pertumbuhan tahunan tertinggi sejak kuartal II-2025.

Head of Asia Pacific Capital Economics Marcel Thieliant menilai pertumbuhan tahunan tersebut turut dipengaruhi oleh rendahnya basis perbandingan pada kuartal III-2025.

Kontraksi ekonomi Jepang membuat arah kebijakan suku bunga Bank of Japan (BoJ) semakin menarik untuk dicermati.

Di satu sisi, pelemahan ekonomi menunjukkan bahwa konsumsi dan permintaan domestik masih menghadapi tekanan.

Namun, di sisi lain, inflasi Jepang masih cukup tinggi sehingga bank sentral perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga.

Berdasarkan data LSEG, pelaku pasar masih memperkirakan peluang sebesar 75,6% bahwa BoJ akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada Desember 2026.

2. Penjualan Ritel China Melambat

Beralih ke China, kondisi ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut juga belum menunjukkan perbaikan berarti.

Konsumsi masyarakat kembali mengalami perlambatan. Berdasarkan data yang dirilis pada awal pekan, penjualan ritel China hanya tumbuh 0,4% secara tahunan (yoy) pada Oktober, lebih rendah dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 0,8%.

Pertumbuhan tersebut juga melambat dibandingkan September yang mencapai 1,1%, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Perlambatan ini menunjukkan bahwa belanja masyarakat China masih belum mampu pulih secara kuat.

Salah satu persoalan yang masih membebani konsumsi adalah pelemahan sektor properti yang telah berlangsung selama sekitar lima tahun terakhir.

Penurunan harga dan aktivitas properti turut menggerus kekayaan rumah tangga, sehingga masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi China yang sedang berupaya mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor dan memperkuat permintaan domestik.

3. Produksi Industri China Melambat, Investasi Jatuh 8,1%

Tidak hanya konsumsi, aktivitas industri dan investasi China juga menunjukkan pelemahan.

Produksi industri pada Oktober tercatat tumbuh 4,8% secara tahunan, melambat dibandingkan September sebesar 5,5%.

Angka tersebut juga lebih rendah dari perkiraan ekonom yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,3%.

Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pabrik China mulai kehilangan momentum, meskipun sektor industri sebelumnya masih terbantu oleh permintaan ekspor.

Tekanan yang lebih besar terlihat dari investasi.

Sepanjang Januari hingga Oktober, investasi aset tetap atau fixed-asset investment, termasuk sektor properti dan infrastruktur, mengalami kontraksi sebesar 8,1%.

Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan perkiraan ekonom yang memperkirakan kontraksi sebesar 7%.

Pelemahan investasi ini menjadi salah satu yang paling tajam di luar periode pandemi Covid-19.

Di tengah lemahnya konsumsi dan investasi, pertumbuhan ekonomi China semakin bergantung pada permintaan dari luar negeri.

Kondisi tersebut membuat perekonomian China lebih rentan terhadap perubahan permintaan global maupun meningkatnya ketegangan perdagangan internasional.

Sebagai gambaran, ekonomi China pada kuartal III-2026 tumbuh 4,5% secara tahunan.

Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan ekonomi China mencapai 4,6% sepanjang 2026, melambat dari 5% pada 2025, sebelum kembali turun menjadi 4,5% pada 2027.

Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi China perlu dicermati karena negara tersebut merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Melemahnya aktivitas industri dan permintaan domestik China berpotensi memengaruhi kebutuhan impor sejumlah komoditas dari Indonesia, terutama apabila perlambatan berlanjut.

4. Pengangguran China Turun ke 5,1%,

Di tengah perlambatan konsumsi, produksi industri, dan investasi, pasar tenaga kerja China justru menunjukkan sedikit perbaikan.

Tingkat pengangguran perkotaan pada Oktober tercatat turun menjadi 5,1%, dari 5,2% pada September.

Namun, kondisi berbeda masih terlihat pada kelompok usia muda.

Tingkat pengangguran penduduk berusia 16 hingga 24 tahun, di luar pelajar, pada September tercatat sebesar 18%, mendekati posisi tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran perkotaan secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan.

Tingginya pengangguran anak muda juga dapat menjadi salah satu hambatan bagi pemulihan konsumsi domestik, karena berkaitan dengan pendapatan dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja.

Perkembangan pasar tenaga kerja China akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama untuk melihat apakah tingkat pengangguran dapat terus menurun di tengah perlambatan aktivitas ekonomi.

5. Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$458,9 Miliar

Dari dalam negeri, utang luar negeri Indonesia kembali meningkat pada kuartal III-2026. Kenaikan tersebut terutama berasal dari bertambahnya utang pemerintah, sementara utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis Senin kemarin, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$458,9 miliar, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar US$455,4 miliar.

Dengan demikian, utang luar negeri Indonesia bertambah sekitar US$3,5 miliar dalam tiga bulan.

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2% (yoy)," tulis BI dalam siaran persnya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh utang luar negeri pemerintah yang meningkat menjadi US$220,2 miliar, dari sebelumnya US$216,3 miliar pada kuartal II.

Menurut BI, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman luar negeri.

BI menilai kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih terjaga.

Utang luar negeri pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi, terutama sektor kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi sebesar 22% dari total ULN pemerintah.

Disusul sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,4%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.

Berbeda dengan pemerintah, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan.

Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar US$196,7 miliar.

Penurunan tersebut terjadi pada kelompok perusahaan keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,5% dari total utang luar negeri swasta.

Sementara itu, BI mencatat rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,9%.

Dari sisi jangka waktu, struktur utang luar negeri Indonesia juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,3% dari total ULN.

Seluruh utang luar negeri pemerintah tercatat merupakan utang jangka panjang. Sementara pada sektor swasta, utang jangka panjang mencapai 76,6% dari total utang luar negeri swasta.

Besarnya porsi utang jangka panjang menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban tersebut tidak harus dilunasi dalam waktu dekat.

Meski demikian, perkembangan utang luar negeri tetap menjadi perhatian pelaku pasar, terutama di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai kewajiban utang berdenominasi valuta asing apabila dihitung dalam rupiah, sehingga perkembangan nilai tukar dan kebutuhan pembayaran utang tetap perlu dicermati.

6. UMP dan UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Jadwalnya

Pemerintah mulai bersiap menetapkan upah minimum untuk tahun depan. Dalam beberapa hari mendatang, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan diumumkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa UMP 2027 ditargetkan ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, sementara batas waktu penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah pada awal pekan.

"Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026," kata Yassierli, dikutip dari CNBC Indonesia.

Setelah UMP diumumkan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dilakukan paling lambat lima hari setelah batas penetapan UMK.

Yassierli menjelaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK dan UMSK dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Untuk mempersiapkan proses tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah.

Pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat pedoman penetapan upah minimum, termasuk data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah melibatkan pekerja dan pengusaha dalam pembahasan kenaikan upah minimum.

Menurut Tito, pembahasan upah minimum selama ini kerap menimbulkan perdebatan hingga aksi demonstrasi di sejumlah wilayah.

Beberapa daerah yang disebut memiliki dinamika pengupahan cukup tinggi antara lain Jawa Barat, Batam, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pembahasan secara tripartit dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Penetapan upah minimum 2027 akan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pendapatan pekerja dan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan.

Bagi pekerja, kenaikan upah minimum dapat membantu menjaga daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup.

Sementara bagi dunia usaha, besaran kenaikan upah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun anggaran operasional dan rencana bisnis tahun depan.

7. KTT APEC 2026 Digelar Pekan Ini: Trump, Xi Jinping, dan Putin Jadi Perhatian

Para pemimpin negara-negara Asia Pasifik akan berkumpul di Shenzhen, China, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pekan ini.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, mulai dari ketegangan perdagangan antarnegara, perlambatan ekonomi China, hingga konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi harga energi dunia.

KTT APEC ke-33 dijadwalkan berlangsung pada 18-19 November 2026, dengan Presiden China Xi Jinping bertindak sebagai tuan rumah sekaligus memimpin pertemuan.

Sebelum pertemuan para pemimpin negara dimulai, APEC CEO Summit akan lebih dahulu digelar pada 17-18 November. Forum tersebut mempertemukan para pemimpin bisnis dan pemerintahan untuk membahas peluang kerja sama ekonomi dan investasi.

Mengusung tema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together, pertemuan tahun ini akan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari perdagangan internasional, konektivitas kawasan, ekonomi digital, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

APEC sendiri beranggotakan 21 ekonomi yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global dan separuh perdagangan dunia.

Besarnya peran kawasan tersebut membuat hasil pertemuan APEC berpotensi memengaruhi arah perdagangan dan investasi internasional.

Perhatian pasar juga akan tertuju pada kehadiran Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, selain Xi Jinping selaku tuan rumah.

Ketiga pemimpin negara tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral di sela-sela KTT APEC.

Pertemuan itu akan menjadi perhatian mengingat hubungan AS, China, dan Rusia memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan geopolitik maupun perekonomian global.

Isu yang akan dicermati antara lain konflik di Timur Tengah, pengendalian persenjataan nuklir, serta hubungan perdagangan dan teknologi antara AS dan China.

Trump dan Xi juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral. Pembahasan mengenai kebijakan perdagangan dan pembatasan ekspor teknologi, termasuk chip AI, berpotensi menjadi perhatian investor.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri KTT APEC di Shenzhen.

Indonesia akan membawa sejumlah agenda, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, sistem perdagangan multilateral, konektivitas kawasan, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah juga akan mendorong kerja sama dalam pengembangan ekonomi digital dan pemanfaatan AI yang aman serta bertanggung jawab.

Selain mengikuti pertemuan utama, Prabowo dijadwalkan menghadiri APEC CEO Summit dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral.

Salah satu yang tengah dipersiapkan adalah pertemuan dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas penguatan hubungan kedua negara, termasuk peluang kerja sama ekonomi dan investasi.

8. OJK Tahan 3 Tersangka Manipulasi Waran, Kerugian Rp6,97 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik tersebut diduga menyebabkan kerugian mencapai Rp6,97 miliar.

Ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S. Mereka merupakan karyawan swasta yang kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.

Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan perusahaan sekuritas, tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain di Polda Metro Jaya.

 

Keempat tersangka diduga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan dan harga efek. Praktik tersebut terjadi pada 29 Mei 2023, melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka rekening efek serta memanfaatkan rekening bank pihak lain untuk mendanai transaksi.

"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026," kata Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo, Senin (16/11/2026).

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

OJK menegaskan penahanan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan menjaga integritas pasar modal, sekaligus meningkatkan perlindungan investor.

9. Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 9 Desember

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan menunda sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal sebelumnya 2 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Penundaan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik sebelum mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

MPR juga membentuk tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan wapres

(evw/evw)


Most Popular
Features