Utang Dunia Makin Gila: Tembus US$365 T, Negara Miskin Kehabisan Napas
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang dunia terus bertambah dan kini mencapai rekor tertinggi. Mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga rumah tangga di berbagai negara, jumlah pinjaman yang harus dibayar semakin besar dari tahun ke tahun.
Di saat yang sama, biaya bunga pinjaman juga semakin mahal. Kondisi ini membuat banyak negara harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar utang, sementara kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan masyarakat terus meningkat.
Melansir laporan Global Debt Monitor dari Institute of International Finance (IIF), total utang global telah menembus US$365 triliun atau setara lebih dari Rp6.590,08 kuadriliun (asumsi kurs Rp18.055/US$) pada akhir semester I-2026.
Jumlah tersebut meningkat sekitar US$10 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun ini, dengan sebagian besar kenaikan berasal dari negara-negara berkembang atau emerging markets.
Besarnya utang tersebut bahkan setara dengan sekitar US$44.000 untuk setiap penduduk dunia saat ini.
Utang yang dihitung IIF mencakup berbagai sektor, mulai dari pemerintah, rumah tangga, perusahaan nonkeuangan, hingga lembaga keuangan.
Namun, persoalan sebenarnya bukan sekadar besarnya utang yang terus bertambah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar bunga juga semakin membengkak.
 Global Debt 2026 Foto: CNBC International |
Seperti dilansir Al Jazeera pada 22 Oktober 2026, negara-negara maju telah menghabiskan lebih dari US$3,3 triliun untuk membayar bunga obligasi pemerintah selama setahun terakhir.
Angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan perkiraan belanja pertahanan dunia yang mencapai US$3,1 triliun, investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebesar US$2,6 triliun, maupun investasi energi bersih sebesar US$2,3 triliun.
Besarnya pembayaran bunga ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Semakin banyak uang yang digunakan untuk membayar bunga, semakin sedikit pula anggaran yang tersedia untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah pun dihadapkan pada pilihan sulit, mulai dari memangkas belanja, menaikkan pajak, hingga kembali mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran.
Tekanan tersebut juga dapat merembet ke masyarakat. Ketika biaya pinjaman pemerintah meningkat, bunga kredit perumahan, kendaraan, hingga pinjaman konsumsi berpotensi ikut naik.
Namun, jika negara-negara maju saja harus mengeluarkan dana begitu besar untuk membayar bunga, bagaimana dengan negara-negara miskin yang kemampuan keuangannya jauh lebih terbatas?
Utang Negara Berkembang Tembus Rekor US$9,4 Triliun
Persoalan utang ternyata jauh lebih berat bagi sejumlah negara berkembang. Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, mereka justru harus menghadapi biaya pinjaman yang semakin mahal.
Bank Dunia (World Bank) dalam laporan International Debt Report 2026 yang dirilis Kamis (5/11/2026) mencatat total utang luar negeri negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai rekor US$9,4 triliun pada akhir 2025.
Jumlah tersebut melonjak 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi kenaikan tercepat dalam empat tahun terakhir.
Peningkatan ini terutama didorong oleh kembalinya pembiayaan dari kreditur swasta. Penerbitan obligasi oleh entitas sektor publik negara berkembang bahkan melonjak hampir 35% menjadi US$251 miliar, tertinggi dalam lima tahun.
Namun, semakin mudahnya mendapatkan pinjaman belum tentu menjadi kabar baik.
Banyak negara justru harus membayar bunga lebih tinggi untuk mendapatkan dana segar. Sebagian bahkan menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama yang mendekati jatuh tempo.
Cara tersebut memang dapat membantu pemerintah menghindari kesulitan pembayaran dalam waktu dekat. Namun, jumlah utang belum tentu berkurang, sementara beban bunganya justru bisa semakin besar.
Tekanan paling berat dirasakan negara-negara yang memenuhi syarat menerima pembiayaan lunak dari International Development Association (IDA), lembaga di bawah Bank Dunia.
Total utang luar negeri kelompok negara tersebut meningkat 8,1% menjadi US$1,3 triliun pada 2025.
Negara Miskin Bayar Bunga Tertinggi Sejak 1989
Besarnya utang bukan satu-satunya persoalan bagi negara-negara miskin. Mereka juga menghadapi kenyataan bahwa mendapatkan pinjaman kini membutuhkan biaya yang semakin mahal.
Bank Dunia mencatat rata-rata bunga pinjaman baru dari kreditur swasta yang ditanggung negara-negara penerima fasilitas IDA mencapai 8,2% pada 2025.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 1989 atau dalam 36 tahun terakhir.
Bahkan, khusus penerbitan obligasi baru, rata-rata bunga yang harus dibayar mencapai 9,4%.
Sejumlah negara menghadapi biaya pinjaman yang jauh lebih mahal lagi. Republik Kongo, misalnya, menghadapi bunga sebesar 13,88%, disusul Laos 11,5% dan Kenya 9,2%.
Sebagai pembanding, negara-negara yang memenuhi syarat pembiayaan nonkonsesional melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) mencatat rata-rata bunga obligasi baru sebesar 5,5%.
Perbedaan tersebut memperlihatkan kondisi yang cukup ironis. Negara dengan kemampuan keuangan lebih terbatas justru harus membayar bunga lebih mahal untuk mendapatkan pinjaman.
Kepala Statistik Bank Dunia Haishan Fu mengingatkan bahwa membaiknya akses terhadap pembiayaan internasional belum tentu membuat kondisi negara berkembang menjadi lebih baik.
Menurutnya, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah kini meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan dalam banyak kasus memiliki semakin sedikit dana yang tersisa untuk pembangunan jangka panjang.
Uang Habis untuk Bayar Utang, Pembangunan Terancam
Tekanan utang tersebut mulai terlihat dari besarnya dana yang harus dikeluarkan negara-negara berkembang setiap tahun.
Bank Dunia mencatat negara berpendapatan r
endah dan menengah menghabiskan sekitar US$1,4 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri sepanjang 2025.
Jumlah tersebut meningkat 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan menandai kenaikan selama lima tahun berturut-turut.
Dari total pembayaran tersebut, sekitar US$363 miliar mengalir kepada pemegang obligasi.
Bahkan, dalam periode 2022 hingga 2025, total pembayaran utang negara berkembang tercatat US$436 miliar lebih besar dibandingkan pembiayaan baru yang diterima.
Dengan demikian, selama empat tahun tersebut, lebih banyak dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang dibandingkan uang pembiayaan baru yang masuk.
Meski aliran pembiayaan jangka panjang mulai kembali positif pada 2025, tingginya biaya pembayaran utang masih menjadi tekanan besar.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Dana yang semestinya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, hingga memperluas program perlindungan sosial harus bersaing dengan kebutuhan pembayaran utang.
Bank Dunia bahkan menemukan bahwa negara-negara dengan beban utang lebih berat cenderung menghadapi tekanan lebih besar terhadap kemampuan masyarakat membeli makanan sehat ketika terjadi guncangan ekonomi global.
Besarnya beban utang ini membuat pemerintah di sejumlah negara berkembang semakin kesulitan membagi anggaran. Di satu sisi, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, sekolah, hingga rumah sakit. Namun, di sisi lain, pembayaran utang juga harus terus berjalan.
Jika kondisi ini berlanjut, negara-negara tersebut bisa semakin sulit keluar dari tekanan utang. Sebab, ketika membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan, mereka harus kembali mencari pinjaman baru, sementara utang lama masih harus dibayar.
CNBCÂ INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)