Iran Berjalan Tanpa Pemimpin Tertinggi, Kini 6 Jenderal Pegang Kendali
Jakarta, CNBC Indonesia - Iran tetap menjalankan pemerintahan meski figur pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei seperti "menghilang". Padahal, selama puluhan tahun pemimpin tertinggi Iran menjadi pusat dari segalanya.
Di tengah absennya Mojtaba Khamenei dari ruang publik, kendali pemerintahan kini semakin didominasi kelompok elite militer dan pejabat keamanan.
Mojtaba, putra Ayatollah Ali Khamenei, secara resmi menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi (Supreme Leader) setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel pada akhir Februari 2026.
Berbeda dengan presiden yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, Supreme Leader merupakan pemegang otoritas tertinggi Iran yang memiliki kewenangan strategis atas militer, kebijakan luar negeri, dan arah politik negara.
Sebuah kendaraan yang membawa peti jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan anggota keluarganya, melintas di tengah iring-iringan prosesi pemakaman Khamenei, yang tewas pada 28 Februari dalam serangan udara Israel dan AS, di Teheran, Iran, 6 Juli 2026. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS) Foto: Sebuah kendaraan yang membawa peti jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan anggota keluarganya, melintas di tengah iring-iringan prosesi pemakaman Khamenei, yang tewas pada 28 Februari dalam serangan udara Israel dan AS, di Teheran, Iran, 6 Juli 2026. (via REUTERS/Majid Asgaripour) |
Namun, sejak pengangkatannya, Mojtaba belum pernah muncul secara terbuka maupun memberikan pernyataan langsung kepada publik.
Ketidakhadirannya memunculkan pertanyaan mengenai kondisi kesehatannya, juga tentang efektivitas kepemimpinannya.
Reuters dalam laporan 10 Juli 2026 menyebut Mojtaba mengalami luka serius akibat serangan tersebut, termasuk cedera pada wajah dan satu atau kedua kakinya, berdasarkan keterangan sejumlah sumber.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya mengatakan pada Mei bahwa luka Mojtaba sedang dalam proses pemulihan.
Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Iran tetap berjalan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda.
Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, menghadiri pertemuan di Teheran, Iran, 18 Juli 2016. (Amir Kholousi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/File Foto) Foto: Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, menghadiri pertemuan di Teheran, Iran, 18 Juli 2016. (via REUTERS/Amir Kholousi) |
Sebagai gantinya, kekuasaan pengambilan keputusan kini didominasi oleh enam tokoh yang berasal dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sebuah badan beranggotakan 13 orang yang terdiri atas para jenderal dan birokrat.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang merupakan salah satu dari enam tokoh tersebut, menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan baru ini dalam wawancara terbaru dengan jaringan televisi Amerika Serikat, CBS.
"Sebuah tim yang terdiri atas enam anggota dari berbagai organisasi, pasukan keamanan, perwakilan parlemen, dan lembaga pemerintah mengambil setiap keputusan melalui koordinasi," ujar Pezeshkian dikutip dari The Economist.
Selain Pezeshkian, lima tokoh lainnya diyakini terdiri atas:
1. Mayor Jenderal Ahmad Vahidi, Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), kekuatan militer utama negara tersebut
2. Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan mantan pemimpin IRGC
3. Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Parlemen Iran sekaligus mantan brigadir jenderal IRGC
4. Ali Abdollahi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran
5. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, yang menjadi satu-satunya tokoh sipil lainnya dalam kelompok tersebut selain Pezeshkian
Dengan demikian, Iran kini menjalankan pengambilan keputusan melalui kepemimpinan kolektif enam tokoh, yang sebagian besar memiliki latar belakang militer dan keamanan, menggantikan dominasi satu figur pemimpin tertinggi dalam sistem politik sebelumnya
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: President of Iran Masoud Pezeshkian speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this years theme for the annual global meeting being Better together: 80 years and more for peace, development and human rights. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO |
Presiden Pezeshkian sebelumnya menjelaskan bahwa enam tokoh dari berbagai lembaga, termasuk aparat keamanan, perwakilan parlemen, dan pemerintahan, mengambil keputusan melalui koordinasi.
Mereka merupakan bagian dari lingkaran pengambil keputusan di tengah belum terlihatnya Mojtaba menjalankan kepemimpinan secara langsung.
Perubahan tersebut membuat kewenangan pemerintahan menjadi lebih tersebar. Keputusan besar seperti negosiasi untuk mengakhiri atau melanjutkan perang dengan Amerika Serikat (AS), kebijakan nuklir, hingga pengangkatan pejabat strategis membutuhkan persetujuan kolektif kelompok tersebut.
Meski demikian, masing-masing tokoh memiliki ruang kewenangan tersendiri. Vahidi memegang kendali atas Panglima Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai kekuatan militer utama Iran, Rezaei memiliki pengalaman panjang dalam struktur militer, sementara Qalibaf menjalankan urusan parlemen.
Adapun Pezeshkian lebih banyak menangani dampak perang terhadap pemerintahan dan perekonomian. Sementara itu, Araghchi menjadi salah satu tokoh penting dalam jalur diplomasi Iran.
Perubahan struktur kekuasaan tersebut berlangsung ketika Iran menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar akibat perang dan blokade Amerika Serikat.
Ekonomi Iran mengalami kontraksi 10% pada kuartal II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah pengangguran juga bertambah sekitar 500.000 orang sejak perang dimulai, sementara lebih dari separuh pekerjaan di negara tersebut kini berada di sektor informal.
Tekanan juga terlihat pada sektor energi. Ekspor minyak Iran pada September dilaporkan rata-rata hanya mencapai 260.000 barel per hari, atau sekitar seperenam dari arus ekspor sebelum perang.
Kondisi ini mencerminkan sulitnya Iran mempertahankan pengiriman minyak ke pasar internasional di tengah tekanan blokade AS.
Meski demikian, pemerintah Iran masih berupaya menjaga aktivitas ekonomi melalui jalur perdagangan darat.
Pengiriman barang dari pelabuhan di sekitar Laut Kaspia menuju Teheran dilaporkan berlangsung hingga delapan kali sehari menggunakan kereta kargo.
Iran Buka Ruang Diplomasi, tetapi Tetap Siapkan Opsi Perang
Pada 9 November 2026, proposal diplomatik Iran disampaikan kepada Gedung Putih melalui diplomat Qatar.
Proposal tersebut antara lain membuka kemungkinan kembalinya inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir Iran dalam waktu dua hari setelah AS menerima tawaran tersebut.
Namun, fleksibilitas diplomasi itu tidak berarti Iran mengesampingkan opsi konfrontasi. Pemerintah Iran masih mempertahankan sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan sanksi AS, pembebasan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, pembayaran kompensasi perang, serta penghentian blokade laut.
Iran juga mengisyaratkan kemungkinan mengubah kebijakan nuklirnya apabila tekanan AS terus berlanjut. Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, bahkan menegaskan bahwa negaranya tidak akan membiarkan sedikit pun material nuklir yang telah diperkaya keluar dari Iran.
Ancaman Iran juga meluas ke infrastruktur strategis dan kepentingan AS di kawasan. Salah satu sasaran yang disebut adalah kabel komunikasi bawah laut di Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting konektivitas internet internasional.
Reuters sebelumnya melaporkan Iran telah menyusun rencana untuk menyerang tujuh kabel internet utama di bawah selat tersebut apabila perang kembali pecah.
Selain itu, Iran mengancam kepentingan bisnis AS di kawasan Teluk, pangkalan militer AS di Eropa, serta infrastruktur energi dan digital. Yordania dan Azerbaijan juga disebut berpotensi terdampak apabila konflik kembali meningkat.
Dengan demikian, absennya Mojtaba tidak serta-merta melumpuhkan pemerintahan Iran. Namun, pergeseran menuju kepemimpinan kolektif yang didominasi elite militer dan keamanan membuat arah kebijakan negara tersebut semakin bergantung pada koordinasi antartokoh, bukan keputusan satu pemimpin tertinggi.
(mae/mae)


