BI Longgarkan Likuiditas, Krisis Utang Prancis Jadi Bom Waktu-RI Aman?
Pada perdagangan Kamis ini, pelaku pasar akan mencermati sejumlah perkembangan penting dari dalam dan luar negeri.
Mulai dari keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuannya, disertai sejumlah kebijakan baru untuk mendorong penyaluran kredit perbankan.
Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, termasuk responsnya terhadap ancaman penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, turut menjadi perhatian investor.
Sementara dari eksternal, inflasi Inggris yang kembali meningkat dan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Prancis menjadi sentimen yang perlu dicermati.
1. BI Tahan Suku Bunga 5,75%
Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (21/10/2026), di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar keuangan domestik setelah pengumuman MSCI pekan lalu.
Keputusan tersebut berbeda dari perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.
"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%," kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).
Sementara itu, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00%, sedangkan Lending Facility tetap berada di level 6,50%.
Sebagai gambaran, hasil polling CNBC Indonesia Research terhadap 13 institusi keuangan sebelumnya menunjukkan sebanyak 10 responden memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%.
Sementara itu, tiga responden lainnya memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 5,75%.
Dengan keputusan tersebut, BI telah mempertahankan suku bunga selama empat bulan berturut-turut, setelah sebelumnya menaikkan bunga secara kumulatif sebesar 100 bps sepanjang Mei-Juni 2026.
2. BI Turunkan GWM Perbankan
Meski BI Rate tidak berubah, bank sentral mengumumkan sejumlah langkah baru untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan terbesarnya adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan konvensional maupun syariah.
GWM merupakan sejumlah dana yang wajib disimpan bank di BI. Ketika ketentuan GWM diturunkan, dana yang harus disimpan di bank sentral menjadi lebih sedikit sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit.
Untuk bank umum konvensional, BI menurunkan GWM dari sebelumnya 9% menjadi 7% secara bertahap.
Sementara itu, GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah juga diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%.
Penurunan GWM tersebut juga disertai penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari sebelumnya 6% menjadi 5%, mulai 1 Desember 2026.
KLM merupakan insentif yang diberikan BI kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor tertentu.
Dengan perubahan tersebut, BI berupaya memberikan ruang likuiditas yang lebih besar kepada perbankan, sekaligus mengarahkan penyaluran dana untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Selain itu, BI juga akan mengelola struktur suku bunga pasar uang agar tetap sejalan dengan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter.
3. DP Rumah dan Kendaraan 0% Diperpanjang hingga 2027
Di luar kebijakan suku bunga dan likuiditas perbankan, BI juga memperpanjang sejumlah aturan untuk mendukung penyaluran kredit kepada masyarakat.
Salah satu kebijakan yang kembali diperpanjang adalah uang muka atau down payment (DP) 0% untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor sepanjang 2027.
Untuk sektor properti, BI mempertahankan ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) sebesar 100%.
Aturan tersebut memungkinkan bank memberikan pembiayaan hingga 100% dari nilai properti, sehingga masyarakat berpeluang memperoleh kredit rumah tanpa uang muka.
Namun, fasilitas tersebut tetap bergantung pada penilaian bank terhadap kemampuan membayar debitur dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini mencakup rumah tapak, rumah susun, rumah toko, hingga rumah kantor.
Sementara itu, untuk kendaraan bermotor baru, BI juga mempertahankan ketentuan uang muka kredit paling sedikit 0%.
Kedua kebijakan yang sebelumnya berlaku hingga 31 Desember 2026 kini diperpanjang untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Selain perpanjangan DP 0%, BI juga memperkuat insentif likuiditas perbankan melalui KLM sebesar 5%.
Insentif tersebut terdiri dari dukungan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan paling tinggi 3% dari dana pihak ketiga (DPK), serta insentif pendalaman pasar uang paling tinggi sebesar 2%.
Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.
4. QRIS Akan Diperluas ke Hong Kong dan Timor Leste
BI juga mengumumkan sejumlah langkah untuk memperluas penggunaan layanan pembayaran digital, termasuk QRIS antarnegara.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas kerja sama QRIS dengan Hong Kong dan Timor Leste.
BI dijadwalkan memulai tahap pengujian atau sandboxing untuk kedua wilayah tersebut pada kuartal IV-2026.
Dengan pengembangan tersebut, masyarakat diharapkan nantinya dapat melakukan pembayaran lintas negara menggunakan QRIS setelah seluruh tahapan pengujian dan kerja sama selesai.
Selain QRIS, BI juga memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), baik untuk segmen ritel maupun pemerintah.
BI akan memperkuat penggunaan KKI pada segmen ritel serta mengoptimalkan fasilitas pembayaran daring untuk transaksi pemerintah.
Langkah berikutnya adalah menyiapkan aturan mengenai Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, termasuk ketentuan pertukaran data yang mengikuti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
BI juga akan memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui penataan kerja sama antara penyelenggara sistem pembayaran dan perusahaan penunjangnya.
Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem pembayaran nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tulis BI dalam keterangan resminya.
5. Sidang Kabinet Paripurna, Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
Sidang tersebut menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menyampaikan refleksi terhadap dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih.
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dinilainya telah bekerja keras menjalankan tugas pemerintahan.
Prabowo menilai jajaran kabinet telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan selama dua tahun terakhir, terutama melalui kerja sama dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan.
"Saudara-saudara telah memberi apa yang saudara bisa, memberi dengan semangat. Saudara-saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan. Saya ingin ucapkan terima kasih kekompakan, teamwork yang saudara-saudara tunjukkan selama dua tahun ini," katanya.
Menurut Prabowo, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing pejabat, tetapi juga oleh kerja sama seluruh anggota kabinet.
Dia menilai kerja sama yang baik jauh lebih penting dibandingkan memiliki banyak orang yang cerdas, tetapi tidak mampu menjalankan tugas secara bersama-sama.
"Daripada banyak orang cemerlang dan brilian, tapi tidak bisa kerja sama, lebih baik orang yang biasa-biasa saja, tapi bisa bekerja sama dengan baik. Itu pelajaran ribuan tahun peradaban manusia," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan jajaran kabinet dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
Dia menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
"Saudara-saudara sekalian, melalui suatu dinamika alamiah, saudara-saudara terpilih oleh dinamika, terpilih oleh alam sehingga saudara-saudara yang berada di hadapan saya sesungguhnya adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut menjadi bagian dari refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan penekanan pada pentingnya kekompakan dan kerja sama jajaran pemerintah dalam menjalankan berbagai program nasional.
6. Prabowo Respons Ancaman MSCI: Indonesia Tidak Takut
Masih dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto juga buka suara mengenai pernyataan lembaga penyedia indeks global MSCI yang membuka kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Prabowo menilai pernyataan MSCI sebagai bentuk tekanan yang bertujuan menakut-nakuti pelaku pasar Indonesia.
"Kita masih banyak gangguan, masih banyak kita terus dihadang ada apa itu, macem-macem lah ada MSCI macem-macem dia mau takut-takutin kita," ujar Prabowo, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah pengumuman MSCI pada pekan lalu mengguncang pasar saham domestik.
Sebagai pengingat, MSCI tengah mengkaji kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang atau Emerging Market menjadi Standalone Market.
Rencana tersebut masih berada dalam tahap konsultasi dengan pelaku pasar hingga April 2027, dengan keputusan akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Pengumuman tersebut langsung memicu tekanan jual besar-besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57%.
Tekanan berlanjut pada Senin (19/10/2026), ketika IHSG kembali melemah 3,64% hingga ditutup di bawah level psikologis 5.000.
Meski pasar saham mengalami tekanan cukup besar, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan gentar menghadapi berbagai tantangan tersebut.
"Saya hanya katakan pada MSCI bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar," tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan masih cukup besar. Namun, dia meyakini Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya.
"Kita tidak takut kita punya kekuatan keberanian, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah saudara-saudara sekalian," katanya.
Sementara itu, pelaku pasar masih akan mencermati perkembangan reformasi pasar modal yang sedang dijalankan otoritas Indonesia, terutama terkait transparansi kepemilikan saham dan penegakan aturan perdagangan.
Langkah-langkah tersebut menjadi perhatian menjelang keputusan akhir MSCI pada Juni 2027.
7. Inflasi Inggris Melonjak ke 3,5%, Tertinggi dalam Hampir Setahun
Inflasi Inggris kembali meningkat pada September 2026, terutama akibat lonjakan harga bahan bakar minyak di tengah konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.
Berdasarkan data Office for National Statistics (ONS) yang dirilis Rabu (21/10/2026), inflasi Inggris tercatat 3,5% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 3,1% pada Agustus 2026.
Kenaikan inflasi ini melanjutkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, inflasi Inggris tercatat 2,9% pada Juli, kemudian meningkat menjadi 3,1% pada Agustus, dan kembali naik menjadi 3,5% pada September.
Posisi September tersebut sekaligus menjadi inflasi tahunan tertinggi Inggris dalam hampir satu tahun terakhir.
Salah satu penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan bakar kendaraan yang semakin tajam.
ONS mencatat harga bahan bakar kendaraan di Inggris melonjak 29,8% secara tahunan pada September 2026, menjadi kenaikan tertinggi sejak Agustus 2022, ketika harga energi dunia meningkat tajam setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Inggris merupakan negara pengimpor energi bersih, sehingga kenaikan harga minyak dan gas dunia dapat dengan cepat meningkatkan biaya energi di dalam negeri.
8. Yield Obligasi Prancis Tembus 5% Tertinggi Sejak 2002
Pasar keuangan Prancis kembali menghadapi tekanan besar di tengah meningkatnya kerusuhan masyarakat dan persoalan keuangan pemerintah yang belum kunjung selesai.
Pada perdagangan Rabu (21/10/2026), imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sempat menembus level 5% untuk pertama kalinya sejak 2002, atau sekitar 24 tahun terakhir.
Mengutip CNBC International, yield obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun, yang dikenal sebagai Obligations Assimilables du Trésor (OAT), sempat melampaui 5% menjelang pukul 11.30 waktu Paris.
Setelah menyentuh level tersebut, yield sedikit turun dan terpantau berada di 4,9794%, tetapi masih naik sekitar 6 basis poin (bps) dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kenaikan yield menunjukkan tekanan di pasar surat utang pemerintah Prancis. Sebab, ketika investor menjual obligasi dan harganya turun, imbal hasil yang ditawarkan akan meningkat.
9. Klaim Pengangguran AS
Jumlah warga AS yang mengajukan klaim awal tunjangan pengangguran naik 1.000 menjadi 199.000 pada pekan yang berakhir 10 Oktober 2026. Angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 200.000.
Sementara itu, klaim berkelanjutan (continuing claims), yang mencerminkan jumlah total warga yang masih menerima tunjangan pengangguran di AS, turun 4.000 menjadi 1.710.000. Angka ini masih relatif dekat dengan level terendah dalam lebih dari tiga tahun yang tercatat dua pekan sebelumnya.
Data tersebut kembali menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja AS, sejalan dengan penilaian Federal Reserve (The Fed) yang menyebut kondisi ketenagakerjaan berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment).
Di sisi lain, klaim awal tunjangan pengangguran yang diajukan pegawai federal-yang menjadi sorotan di tengah upaya pemerintahan AS untuk memangkas jumlah pekerja sektor publik-naik 68 menjadi 463 klaim.
(evw/evw)