Dunia Cemas, RI Bisa Ikut Bergetar Menunggu Pidato Super Penting Fed
Memasuki perdagangan penutup pekan ini, Jumat (28/8/2026) pasar keuangan Tanah Air masih akan dihadapkan pada sejumlah sentimen dari dalam dan luar negeri.
Untuk sentimen dalam negeri, perhatian utama tertuju pada keputusan Komisi XI DPR yang telah menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode jabatan 2026-2031. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati perkembangan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Sementara dari global, fokus investor tertuju pada pidato pertama Gubernur bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) Kevin Warsh di Simposium Jackson Hole. Jepang juga dijadwalkan mengumumkan indeks kepercayaan konsumen periode Agustus.
Berikut sejumlah sentimen yang dapat menjadi penggerak pasar keuangan domestik hari ini.
1. DPR Setujui Destry Jadi Gubernur BI
Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 pada Kamis (27/8/2026).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat setelah Destry menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (26/8/2026). Destry merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna dan terbitnya keputusan presiden, Destry akan dilantik di Mahkamah Agung untuk menjalani masa jabatan selama lima tahun.
Pergantian pucuk pimpinan BI berlangsung setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026.
Selain itu, komisi XI DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Aida akan mengisi posisi yang ditinggalkan Destry.
Sementara itu, Solikin M. Juhro dipilih sebagai Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Aida.
Penetapan Destry, Aida, dan Solikin selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa (1/9/2026). Setelah mendapat persetujuan, ketiganya akan dilantik di Mahkamah Agung untuk menjalani masa jabatan selama lima tahun.
2. Pemerintah dan BI Sepakati Asumsi Rupiah Rp17.500/US$
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Angka tersebut berada di batas atas kisaran proyeksi BI sebelumnya sebesar Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS yang disampaikan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
"Itu seharusnya sesuai dengan RAPBN Rp17.500," kata Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Kamis (27/8/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah juga menetapkan asumsi rata-rata imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9% pada 2027.
Menurut Purbaya, asumsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan upaya memperkuat stabilitas makro, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan ekspor, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati.
"Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memperkokoh stabilitas makro, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta pengelolaan pembiayaan yang pruden," kata Purbaya.
3. DPR Sahkan Sarjito sebagai Pengawas Bursa Mineral OJK
Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (27/8/2026).
"Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati saat meminta persetujuan peserta rapat.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Keputusan tersebut diambil setelah Komisi XI DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito pada Senin (24/8/2026). Komisi XI kemudian menyepakati pengangkatannya melalui musyawarah mufakat.
Sarjito merupakan calon tunggal untuk posisi tersebut. Ia akan memimpin pengawasan terhadap bursa yang memperdagangkan mineral dan komoditas strategis di Indonesia.
4. RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember
Dewan Perwakilan Rakyat baru saja menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (27/8/2026).
"Menurut kalender DPR RI, paling lambat tanggal 15 Desember 2026, apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian mendapat persetujuan peserta rapat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan RUU membutuhkan waktu karena memuat aturan baru, bukan revisi terhadap regulasi yang telah berlaku. Komisi III telah melibatkan 50 narasumber serta menyerap aspirasi di berbagai daerah.
Pembentukan aturan tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan, mulai dari rendahnya pemulihan kerugian negara, terbatasnya cakupan aset yang dapat dirampas, hingga pengelolaan barang sitaan yang belum optimal.
Habiburokhman menyebut kerugian negara yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru sekitar 20% dari kerugian riil akibat tindak pidana korupsi.
Draf RUU mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, alat atau sarana yang digunakan dalam tindak pidana, barang temuan yang berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian.
Perampasan akan menggunakan dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku atau in personam dan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau in rem.
Tahapan berikutnya mencakup rapat kerja dengan pemerintah, harmonisasi, pembahasan daftar inventarisasi masalah, serta pengambilan keputusan di Komisi III dan rapat paripurna DPR.
5. Klaim Pengangguran AS Turun, Pasar Kerja Masih Tangguh
Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun 4.000 menjadi 203.000 pada pekan ketiga Agustus 2026. Angka tersebut lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 208.000.
Penurunan ini mempertahankan tren rendahnya jumlah klaim pengangguran setelah sebelumnya mencapai level terendah dalam hampir 60 tahun, yakni 189.000, pada pertengahan Juli.
Sementara itu, klaim berkelanjutan (continuing claims) yang menjadi indikator jumlah pengangguran yang masih menerima tunjangan juga turun 18.000 menjadi 1,778 juta pada periode sebelumnya. Angka tersebut turut berada di bawah ekspektasi pasar.
Data tersebut menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja AS masih berlanjut, meskipun data terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) menunjukkan kontraksi jumlah pekerja yang tidak terduga.
Kondisi ini juga sejalan dengan pandangan sejumlah anggota Federal Open Market Committee (FOMC) yang menilai perekonomian AS masih berada dalam kondisi full employment.
Sementara itu, klaim awal yang diajukan oleh mantan pegawai pemerintah federal AS turun 59 menjadi hanya 390 klaim, sekaligus menjadi level terendah sejak Desember 2024. Data ini menjadi perhatian karena pemerintahan AS tengah berupaya mengurangi jumlah pekerja sektor publik.
Data terbaru Departemen Tenaga Kerja AS juga menunjukkan rata-rata klaim awal dalam empat pekan berada di 205.500, naik tipis dari 204.250 pada pekan sebelumnya.
6. Pidato Kevin Warsh di Simposium Jackson Hole
Jackson Hole Economic Policy Symposium berlangsung pada Kamis hingga Sabtu (27-29/8/2026). Pertemuan tahun ini mengangkat tema "Financial Innovation: Implications for Payments and Policy".
Forum tahunan tersebut mempertemukan bankir sentral, ekonom, akademisi, dan pelaku pasar keuangan dari berbagai negara.
Ketua The Fed Kevin Warsh dijadwalkan menyampaikan pidato utama pada Jumat (28/8/2026) pukul 10.00 waktu AS atau sekitar pukul 21.00 WIB. Ini akan menjadi pidato utama pertamanya di Jackson Hole sejak menjabat sebagai Ketua The Fed.
Investor akan mencari petunjuk mengenai pandangan Warsh terhadap inflasi, kenaikan imbal hasil US Treasury, kondisi ekonomi, serta arah suku bunga AS.
Perhatian terhadap Warsh semakin besar setelah risalah rapat The Fed periode Juli menunjukkan sejumlah pejabat menilai kenaikan suku bunga mungkin diperlukan apabila inflasi tetap tinggi.
Pernyataan yang menekankan risiko inflasi dapat memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama. Kondisi tersebut berpotensi mengangkat dolar AS dan imbal hasil US Treasury sekaligus menekan rupiah, emas, serta saham negara berkembang.
Sebaliknya, pernyataan yang mengakui pelemahan ekonomi atau pasar tenaga kerja dapat meningkatkan ekspektasi terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar.
 New U.S. Federal Reserve Chairman Kevin Warsh holds a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC), at the U.S. Federal Reserve in Washington, D.C., U.S. June 17, 2026. REUTERS/Eric Lee Foto: REUTERS/Eric Lee |
Simposium Kebijakan Ekonomi Federal Reserve Bank of Kansas City di Jackson Hole, Wyoming, adalah salah satu konferensi bank sentral paling tua di dunia. Acara yang sudah ada sejak 1973 tersebut mempertemukan ekonom, pelaku pasar keuangan, akademisi, perwakilan pemerintah AS, dan media untuk membahas isu-isu kebijakan jangka panjang yang menjadi perhatian bersama.
Untuk mendorong diskusi terbuka yang menjadi ciri khas simposium ini, peserta dipilih berdasarkan topik setiap tahunnya. Dalam satu tahun yang tipikal, sekitar 120 orang hadir. Peserta terdiri dari bank sentral, perwakilan Sistem Federal Reserve, akademisi, jurnalis, pimpinan industri keuangan, dan pejabat pemerintah.
Salah satu simposium paling diingat dunia adalah pada 2022 di mana simposium itu menjadi momen dramatis di pasar keuangan global. Saat itu, pidato Chairman The Fed, Jerome Powell, membuat pasar "berdarah" karena lebih hawkish dari ekspektasi.
Pada 26 Agustus 2022, pidato Powell hanya 8 menit, tapi efeknya luar biasa. Dia menegaskan The Fed akan terus menaikkan suku bunga lebih tinggi dan lebih lama ("higher for longer") demi menekan inflasi, meskipun berisiko melemahkan ekonomi.
Dampaknya Dow Jones anjlok lebih dari 1.000 poin dalam satu hari,S&P 500 turun hampir 3,4%, dan Nasdaq jatuh lebih dari 4%. Dalam beberapa hari setelahnya, nilai pasar ekuitas global menguap lebih dari US$ 2 triliun (sekitar Rp36.000 triliun).
7. Menanti Rilis Kepercayaan Konsumen Jepang
Jepang akan mengumumkan indeks kepercayaan konsumen periode Agustus pada Jumat (28/8/2026) pukul 12.00 WIB.
Trading Economics memproyeksikan indeks naik tipis menjadi 35 dari 34,9 pada Juli. Data tersebut menggambarkan keyakinan rumah tangga terhadap pendapatan, lapangan kerja, dan kemampuan membeli barang tahan lama.
Kenaikan indeks dapat menunjukkan rumah tangga mulai lebih optimistis meskipun biaya hidup masih tinggi. Perbaikan keyakinan konsumen juga dapat mendukung konsumsi domestik.
Hasil yang lebih kuat dari perkiraan berpotensi menopang yen apabila pasar menilai ekonomi Jepang cukup kuat untuk mendukung normalisasi kebijakan Bank of Japan (BOJ).
Sebaliknya, penurunan indeks dapat menunjukkan kenaikan harga masih membatasi pengeluaran rumah tangga dan mengurangi tekanan terhadap BOJ untuk kembali memperketat kebijakan dalam waktu dekat. Perubahan ekspektasi tersebut turut berpotensi memengaruhi sentimen bursa Asia.
8. Danantara Tawarkan KPR Tenor hingga 40 Tahun
Danantara Housing Expo 2026 menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka mulai 1% dan tenor hingga 30-40 tahun.
Fasilitas tersebut disediakan oleh bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema pembiayaan juga membebaskan biaya administrasi, provisi, dan penilaian aset atau appraisal.
"Tenor juga, mungkin selama ini di perbankan hanya 10 tahun atau 15 tahun, kita bisa berikan sampai 30 tahun bahkan 40 tahun," kata CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani di NICE PIK 2, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Bunga KPR yang ditawarkan mulai dari 2,75% per tahun secara tetap atau fixed, kemudian meningkat secara bertahap. Harga rumah yang tersedia berkisar dari sekitar Rp120 juta hingga Rp2-3 miliar.
Pameran yang berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 tersebut menghadirkan pilihan hunian dari pengembang BUMN dan swasta.
Skema KPR yang lebih terjangkau dapat menjadi sentimen positif bagi sektor properti karena berpotensi mendorong permintaan dan penjualan rumah. Peningkatan pembangunan hunian juga dapat mendukung aktivitas emiten konstruksi serta industri bahan bangunan.
 CEO Danantara Rosan P. Roeslani membuka Danantara Housing Expo di NICE 2 PIK, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dok. Istimewa) Foto: CEO Danantara Rosan P. Roeslani membuka Danantara Housing Expo di NICE 2 PIK, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dok. Istimewa) |
(evw/evw)