Nikel Jadi Modal, Baterai Jadi Taruhan: Ambisi Besar RI di Era EV
Dengan ekosistem kendaraan listrik (EV) yang terus berkembang, Indonesia perlu mencermati kebijakan negara lain dalam membangun dan mengelola industri EV agar mampu memperkuat ekosistem domestik.
Sejumlah negara memilih strategi berbeda dalam pengembangan EV berdasarkan keunggulan masing-masing.
Amerika Serikat menggelontorkan insentif jumbo sementara Kanada memilih mengambil peran sebagai penghubung rantai pasok Amerika Utara dengan menarik investasi produsen baterai sekaligus memanfaatkan kekayaan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan lithium.
Sementara itu, Australia lebih fokus menjadi raksasa pemasok bahan baku EV dunia. Sebagai produsen lithium terbesar di dunia, Australia mendorong hilirisasi agar tidak hanya mengekspor mineral mentah, tetapi juga menghasilkan material bernilai tambah untuk industri baterai global.
Kebijakan Amerika Serikat dalam pengembangan EV berfokus pada tiga pilar utama yakni insentif fiskal, penguatan industri domestik, dan regulasi emisi. Tujuannya bukan hanya mempercepat adopsi EV, tetapi juga membangun rantai pasok baterai di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada China.
Sebagian besar mobil listrik di AS masih menggunakan baterai berbasis nikel (NMC atau NCA).
Pengesahan Inflation Reduction Act (IRA) pada 2022 menjadi salah satu katalis utama percepatan industri EV di Amerika Serikat.
Melalui berbagai insentif untuk pembelian EV, produksi baterai domestik, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya, kebijakan ini diproyeksikan mendorong lonjakan adopsi kendaraan listrik dalam satu dekade ke depan.
Menurut RMI, pangsa penjualan EV pada 2032 diperkirakan mencapai 76% untuk mobil penumpang, hampir 100% untuk kendaraan komersial ringan, dan 84% untuk truk menengah hingga berat. Jika seluruh potensi IRA terealisasi, tambahan 37 juta EV diperkirakan akan terjual sepanjang 2023-2032.
 Adaptasi EV di Amerika Serikat Foto: RMI.Org |
Pemerintah federal bukan satu-satunya pihak yang memberikan insentif. Sejumlah negara bagian, pemerintah daerah, hingga perusahaan utilitas juga menawarkan berbagai stimulus, mulai dari kredit pajak, potongan harga (rebate), hingga bantuan pemasangan stasiun pengisian daya di rumah untuk mendorong adopsi EV.
Insentif pembelian EV umumnya berupa kredit pajak yang mengurangi kewajiban pajak negara bagian atau rebate yang langsung memangkas harga kendaraan saat transaksi.
Beberapa negara bagian juga mulai memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik bekas, meski cakupannya masih terbatas. Selain itu, pemerintah daerah dan perusahaan utilitas turut memberikan bantuan biaya pemasangan home charger maupun panel surya.
Insentif jumbo telah menarik investasi besar dari perusahaan seperti Tesla, Ford, General Motors, Hyundai, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, dan SK On untuk membangun pabrik kendaraan listrik maupun baterai di Amerika Serikat.
Australia mendorong pengembangan EV dengan fokus membangun rantai pasok baterai berbasis mineral kritis, terutama nikel, lithium, dan kobalt.
Melalui National Battery Strategy yang diluncurkan pada 2024, pemerintah menargetkan Australia menjadi produsen global baterai dan material baterai, bukan sekadar pengekspor bahan mentah.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif, termasuk Battery Breakthrough Initiative senilai AUD 523 juta serta Critical Minerals Production Tax Incentive yang memberikan potongan pajak 10% bagi pengolahan mineral kritis seperti nikel, lithium, kobalt, dan grafit.
 Strategi pengembangan EV Australia Foto: industry.gov.au |
Meski tidak mewajibkan penggunaan baterai NMC, kebijakan tersebut secara tidak langsung mendukung pengembangan baterai berbasis nikel karena Australia merupakan salah satu produsen nikel kelas 1 dan lithium terbesar dunia.
Pada 2024, pemerintah juga memasukkan nikel ke dalam daftar mineral kritis agar produsen dapat mengakses pembiayaan dan insentif pemerintah, sekaligus memperkuat posisi Australia dalam rantai pasok baterai global di tengah persaingan dengan China.
Pengalaman Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menunjukkan bahwa strategi EV harus dibangun sesuai keunggulan masing-masing negara. AS membuktikan insentif besar mampu menarik investasi dan mempercepat adopsi EV, sementara Australia memanfaatkan kekayaan mineral kritis untuk membangun industri baterai bernilai tambah.
Bagi Indonesia, nikel dan pasar domestik yang besar merupakan modal utama. Namun, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan baku atau pasar EV. Pemerintah perlu menjaga konsistensi insentif berbasis nikel, menarik investasi manufaktur, meningkatkan TKDN, mendorong transfer teknologi, dan memastikan hilirisasi berjalan dari tambang hingga baterai dan kendaraan.
Dengan strategi tersebut, Indonesia berpeluang naik kelas dari eksportir nikel menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik global. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tidak berhenti pada subsidi penjualan, tetapi benar-benar menciptakan industri EV nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.
Bagaimana dengan Indonesia?
Pemerintah berencana menggulirkan subsidi kendaraan listrik berbasis nikel mulai Juni 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi dan industri baterai nasional. Skema yang disiapkan meliputi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk mobil listrik berbaterai NMC, PPN DTP 40% untuk EV berbaterai non-nikel, serta subsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik.
Kebijakan ini diperlukan untuk mengarahkan insentif kepada kendaraan yang menggunakan rantai pasok berbasis nikel, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan listrik impor.
Indonesia perlu memanfaatkan status sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia untuk membangun ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir.
Terlebih, pasar EV nasional masih didominasi baterai LFP. Data GAIKINDO menunjukkan pada 2025 sekitar 77,2% penjualan mobil listrik menggunakan baterai LFP, sementara NMC baru menguasai 22,8% pasar.
 Honda Super-ONE ditampilkan dalam acara GIIAS 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman |
Meski demikian, penjualan EV berbaterai NMC tumbuh 177,6%, jauh lebih tinggi dibanding LFP yang naik 88,7%, menunjukkan potensi pasar yang terus berkembang.
Namun, subsidi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan investasi manufaktur, peningkatan tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), transfer teknologi, serta konsistensi roadmap hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga menjadi basis industri baterai berbasis nikel yang berdaya saing global.
Besarnya pasar domestik dan melimpahnya cadangan nikel menjadi modal kuat Indonesia untuk menarik investasi industri baterai global. Konsistensi insentif berbasis nikel akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi pasar kendaraan listrik atau mampu membangun industri baterai nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pengalaman Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menunjukkan bahwa strategi EV harus dibangun sesuai keunggulan masing-masing negara. AS membuktikan insentif besar mampu menarik investasi dan mempercepat adopsi EV, sementara Australia memanfaatkan kekayaan mineral kritis untuk membangun industri baterai bernilai tambah.
Konsistensi Kebijakan Ditunggu
Pengamat otomotif senior Bebin Djuana menilai keberlanjutan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum tersebut. Industri membutuhkan kepastian agar produsen maupun konsumen memiliki keyakinan untuk terus masuk dan menggunakan kendaraan listrik.
"Jika bisa konsisten, walau terjadi perubahan pemerintahan, tidak tertutup kemungkinan di tahun 2030 penjualan EV bisa mencapai 50-60% tentunya disertai juga pertumbuhan ekosistemnya karena apa yang dicapai sekarang barulah awal/fondasi yang baik menuju volume EV yang lebih besar," kata Bebin kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Namun, tantangan bagi industri bukan hanya meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Konsistensi kebijakan juga harus mampu bertahan ketika terjadi pergantian pemerintahan agar investasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak kembali kehilangan arah.
Dukungan kebijakan yang memudahkan masyarakat beralih ke kendaraan listrik akan memberikan sinyal positif bagi seluruh rantai industri. Hal ini mencakup produsen kendaraan, konsumen, hingga pelaku usaha yang membangun infrastruktur pendukung EV.
"Konsistensi pemerintah adalah dasar dari peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bertenaga baterai," ujar Bebin.
Pemerintah sendiri masih mematangkan insentif baru untuk mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema dan besaran insentif masih dibahas.
Untuk sementara, insentif hanya diarahkan untuk kendaraan listrik (EV). Belum ada rencana yang diketahui untuk mobil hybrid, PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) maupun REEV (Range Extended Electric Vehicle).
Pemerintah juga belum memastikan bentuk insentif, termasuk apakah akan menggunakan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) seperti sebelumnya.
"Masih dihitung. Masih didiskusikan. Tapi dalam dekat akan diumumkan. Motor dan mobil juga," kata Purbaya saat ditanya mengenai kabar insentif untuk kendaraan listrik di GIIAS 2026, Selasa (4/8/2026).
 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (4/8/2026). (Dok. Biro KLI kemenkeu) Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (4/8/2026). (Dok. Biro KLI kemenkeu) |
Terkait insentif, produsen motor listrik Alva berharap kebijakan yang diterbitkan nantinya tidak hanya menarik minat konsumen, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku industri.
CEO Alva Purbaja Pantja mengatakan perusahaan pada dasarnya akan mengikuti kebijakan yang diputuskan pemerintah.
"Kami ikut saja dari segi policy. Apa pun juga kami terus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memikirkan industri ini. Baik program subsidi yang pernah berjalan maupun pemikiran pemerintah mengenai efektivitas program tersebut, kita ikut saja," kata Purbaja dalam diskusi dengan media di Tangerang, Senin (3/8/2026).
Dia menilai dukungan pemerintah tidak selalu harus diberikan dalam bentuk subsidi langsung kepada pembeli. Insentif juga bisa diarahkan kepada produsen maupun pembangunan ekosistem kendaraan listrik agar adopsinya semakin cepat.
Bagi Indonesia, nikel dan pasar domestik yang besar merupakan modal utama. Namun, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan baku atau pasar EV. Pemerintah perlu menjaga konsistensi insentif berbasis nikel, menarik investasi manufaktur, meningkatkan TKDN, mendorong transfer teknologi, dan memastikan hilirisasi berjalan dari tambang hingga baterai dan kendaraan.
Dengan strategi tersebut, Indonesia berpeluang naik kelas dari eksportir nikel menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik global. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tidak berhenti pada subsidi penjualan, tetapi benar-benar menciptakan industri EV nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.
(mae/mae)