Perdamaian dan Stimulus Ekonomi, Sanggupkah Bangkitkan Rupiah-IHSG?
Memasuki perdagangan Selasa (23/6/2026), pelaku pasar keuangan Tanah Air akan mencermati sejumlah sentimen penting dari dalam dan luar negeri. Mulai dari bank sentral China yang kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau Loan Prime Rate (LPR), sementara dari dalam negeri Bank Indonesia (BI) hari ini dijadwalkan mengumumkan data uang beredar periode Mei 2026.
Selain itu, pasar juga akan mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, mulai dari paket insentif ekonomi semester II-2026 hingga rencana belanja prioritas untuk tahun depan.
Sentimen-sentimen tersebut hadir di tengah pasar keuangan domestik yang masih bergerak volatil. Rupiah masih berada dalam tekanan dolar Amerika Serikat (AS), sementara pelaku pasar juga terus mencermati arah kebijakan moneter, likuiditas domestik, dan ruang fiskal pemerintah ke depan.
1. Perkembangan Perang, AS Longgarkan Sanksi Iran 60 Hari, Harga Minyak Langsung Turun
Amerika Serikat (AS) resmi melonggarkan sanksi terhadap Iran selama 60 hari mulai Senin (22/6/2026) setelah putaran pertama perundingan damai di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan.
Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pembicaraan dengan Iran telah menciptakan fondasi kuat menuju kesepakatan permanen dalam 60 hari. Sebagai bagian dari kesepakatan awal, Departemen Keuangan AS mengizinkan Iran kembali menjual minyak dan produk turunannya hingga 21 Agustus 2026.
Harapan meredanya konflik langsung menekan harga energi. Minyak Brent ditutup turun sekitar 3% setelah pasar melihat peluang tercapainya perdamaian dan normalisasi arus pelayaran di Selat Hormuz.
Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun 3,31% dan ditutup di US$77,90 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli melemah 2,32% ke US$74,82 per barel.
Kesepakatan juga mencakup mekanisme penghentian konflik di Lebanon serta pembukaan jalur komunikasi untuk menjaga keamanan pelayaran komersial di Selat Hormuz.
Meski demikian, masih ada perbedaan pandangan soal isu nuklir. Vance menyebut Iran setuju membuka akses inspeksi, namun Teheran membantah telah membahas program nuklir atau membuat komitmen baru.
Presiden AS Donald Trump menegaskan Iran harus mematuhi kesepakatan. "Jika Iran tidak memenuhi perjanjian, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan," ujar Trump.
Di Lebanon, intensitas pertempuran dilaporkan menurun sejak akhir pekan, meski jutaan warga yang mengungsi masih belum berani kembali ke rumah mereka.
2. Bank Sentral China Kembali Tahan Suku Bunga Acuan
Sentimen pertama datang dari China. Pada Senin kemarin, bank sentral China (People's Bank of China /PBoC) kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau Loan Prime Rate (LPR) untuk periode Juni 2026.
PBoC menahan LPR tenor satu tahun di level 3,0%, sementara LPR tenor lima tahun tetap di 3,5%. LPR satu tahun menjadi acuan utama untuk pinjaman korporasi dan rumah tangga, sedangkan LPR lima tahun banyak digunakan sebagai referensi kredit pemilikan rumah atau mortgage.
Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar. Dengan keputusan ini, PBoC telah mempertahankan suku bunga acuannya di level rekor rendah selama 13 bulan beruntun. Khusus LPR tenor satu tahun, suku bunga tersebut sudah bertahan di level 3,0% sejak Mei 2025.
Langkah PBoC mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter China di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok masih berpotensi menjaga tekanan harga konsumen maupun produsen.
Dari sisi ekonomi domestik, sinyal pemulihan China juga masih beragam. Penjualan ritel pada Mei turun untuk pertama kalinya sejak Desember 2022, menunjukkan konsumsi rumah tangga masih rapuh. Namun, pada saat yang sama, pertumbuhan produksi industri justru meningkat.
Sementara itu, pinjaman dalam yuan kembali pulih pada Mei setelah sempat terkontraksi pada April. Meski demikian, pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Tekanan juga masih terlihat di sektor properti. Harga rumah di China kembali turun pada Mei, mencerminkan lemahnya sektor properti yang belum sepenuhnya pulih.
3. Insentif Pemerintah Semester II-2026
Pemerintah baru saja mengumumkan paket stimulus atau insentif ekonomi yang akan dikucurkan pada semester II-2026. Paket ini disiapkan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total stimulus yang digelontorkan pemerintah pada semester II-2026 mencapai Rp26,34 triliun.
"Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, stimulus transportasi sekitar Rp2,04 triliun, magang sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan Rp18,04 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).
Pemerintah mengumumkan enam stimulus yang akan dijalankan pada semester II-2026. Pertama, insentif pajak bagi penulis berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas royalti menjadi 1,5% untuk karya tulis yang memiliki ISBN resmi.
Kedua, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor elpiji bagi industri petrokimia. Airlangga mengatakan insentif ini diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi sebesar Rp2,2 triliun, antara lain melalui pengurangan biaya industri dan efek berganda ke perekonomian.
"Dengan ini diharapkan bisa mendapatkan nilai manfaat sektor ekonomi sebesar Rp2,2 triliun yaitu berupa pengurangan cost industri dan multiplier effect," kata Airlangga.
Ketiga, pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk masa libur sekolah dan Natal-Tahun Baru atau Nataru 2026/2027. Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan potongan tarif 30% untuk kereta api pada periode 20 Juni-5 Juli, diskon 30% tarif dasar Kapal Pelni pada periode 20 Juni-15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP pada 20 Juni-5 Juli.
Anggaran untuk diskon transportasi periode libur sekolah mencapai Rp190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar dan target 2,3 juta penumpang.
Untuk periode Nataru, diskon transportasi disiapkan dengan anggaran Rp161,4 miliar dan target 2,8 juta penumpang. Sementara insentif transportasi udara Nataru berupa PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi disiapkan dengan anggaran Rp722 miliar untuk target 3,7 juta penumpang.
Keempat, pemerintah melanjutkan Program Magang Nasional atau MagangHub pada paruh kedua tahun ini. Program tersebut dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk 150.000 peserta.
"Program magang akan didorong pada paruh kedua, sehingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat," kata Airlangga.
Kelima, pemerintah melanjutkan bantuan pangan selama tiga bulan ke depan. Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan perkiraan anggaran Rp17,54 triliun, belum termasuk biaya operasional.
Keenam, pemerintah menyiapkan bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan atau SPHP untuk kedelai. Subsidi diberikan kepada pengrajin tahu dan tempe paling tinggi Rp2.000 per kilogram untuk total kuota 250.000 ton pada tahap pertama, khususnya di daerah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian. Anggaran untuk program ini mencapai Rp500 miliar.
4. Uang Beredar RI
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pada hari ini, akan mengumumkan data uang beredar dalam arti luas atau M2 untuk periode Mei 2026.
Rilis ini akan menjadi salah satu data domestik yang dicermati pasar untuk melihat perkembangan likuiditas perekonomian, terutama setelah BI kembali menaikkan suku bunga acuan dan rupiah masih berada dalam tekanan.
Pada rilis terakhir, likuiditas perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp10.253,7 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 9,7% (yoy).
"Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada April 2026. Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp10.253,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,2% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,7% (yoy)," tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
BI menjelaskan perkembangan M2 pada April 2026 didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 13,6% (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,7% (yoy).
Dari sisi faktor pendorong, perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.
Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 38,6% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret 2026 yang tumbuh 39,1% (yoy).
Sementara itu, penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh 9,4% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,9% (yoy).
"Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit," tulis BI.
Pasar akan mencermati apakah pertumbuhan M2 pada Mei 2026 kembali melambat atau justru membaik. Data ini penting untuk membaca arah likuiditas domestik, permintaan kredit, serta ruang kebijakan moneter BI di tengah tekanan rupiah dan suku bunga yang sudah kembali dinaikkan.
5. Program Prioritas Prabowo 2027
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program kerja prioritas nasional atau PKPN pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyerap sekitar Rp635,9 triliun dari belanja APBN 2027.
Angka tersebut merupakan bagian dari total pagu indikatif belanja kementerian/lembaga pada 2027 yang mencapai Rp1.380,9 triliun. Selain itu, terdapat belanja pendukung fondasi klaster PKPN sebesar Rp1,2 triliun.
"Fokus terbesar belanja diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia, pengurangan jumlah orang miskin, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta penguatan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat serta desa," kata Rachmat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Adapun rincian anggaran belanja PKPN pada 2027 terdiri dari klaster kedaulatan pangan sebesar Rp35,20 triliun, kemandirian energi dan air Rp35,36 triliun, pendidikan Rp347,6 triliun, serta kesehatan Rp36,85 triliun.
Selain itu, anggaran untuk hilirisasi dan industrialisasi disiapkan sebesar Rp1,38 triliun, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana Rp25,12 triliun, ekonomi kerakyatan dan desa Rp178,1 miliar, serta penurunan kemiskinan Rp154,20 triliun.
Sebelumnya, Bappenas juga telah menggariskan indikasi kebutuhan dana delapan kebijakan prioritas nasional pemerintahan Prabowo pada 2027 dengan nilai total Rp1.529,94 triliun.
Kebutuhan dana terbesar terdapat pada Prioritas Nasional 4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nilainya mencapai Rp644,72 triliun.
 Pembiyaan dan Investasi RKP 2027. (Tangkapan layar Bappenas) Foto: Pembiyaan dan Investasi RKP 2027. (Tangkapan layar Bappenas) |
Prioritas berikutnya adalah Prioritas Nasional 2 dengan kebutuhan dana Rp337,18 triliun, yang mencakup penguatan pertahanan keamanan serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sementara itu, Prioritas Nasional 6 membutuhkan dana Rp310,40 triliun untuk program membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Panda Bond Jadi Jurus Kurangi Tekanan Dolar
Selain Surat Utang Danantara, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi pembiayaan lain melalui penerbitan Panda Bond atau surat utang berdenominasi yuan China.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerbitan Panda Bond bisa ikut memperkuat nilai tukar rupiah. Alasannya, penerbitan surat utang ini akan diarahkan menggunakan skema Local Currency Transaction atau LCT, sehingga tidak perlu lagi melewati dolar Amerika Serikat (AS).
"Saya lagi pikir juga mungkin nanti penerbitan Panda Bond kita pakai LCT saja di mana mereka cuma bayarnya pakai yuan, bank central di sana sama di sini atur, pokoknya saya terima rupiah, jadi saya tidak terpengaruh fluktuasi atau tekanan dari dolar," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Purbaya, strategi ini penting karena pasar surat utang pemerintah selama ini masih sangat dipengaruhi oleh dolar AS. Dengan membuka opsi pembiayaan berbasis yuan, pemerintah berharap tekanan terhadap rupiah bisa berkurang.
"Jangan dolar base saja, tapi ke yuan base kan sama besarnya itu negara kan, dia kedua terbesar di dunia dan kita punya bilateral swap agreement dengan China, local currency transaction katanya BI dengan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan," papar Purbaya.
Namun, Purbaya mengakui strategi mengurangi ketergantungan terhadap dolar ini tidak selalu disukai semua pihak.
"Mungkin ada yang enggak suka, tapi biar saja. Sebelah sana pasti enggak suka, ya biar saja biar seimbang," tegas Purbaya.
Dengan demikian, ada dua isu besar yang kini sama-sama menjadi perhatian. Di satu sisi, Panda Bond diposisikan sebagai cara pemerintah mengurangi dominasi dolar dalam pembiayaan. Di sisi lain, Surat Utang Danantara menjadi sorotan karena UU P2SK terbaru memuat ketentuan perlindungan hukum yang sangat luas bagi pembelian surat utang khusus, termasuk patriot bond dan merah putih bond.
Ketentuan itu tidak secara eksplisit menyebut dana hasil korupsi. Namun, frasa perlindungan dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta aturan bahwa data transaksi tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan, berpotensi memunculkan perdebatan publik.
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google