3 Alarm RI Menyala: IHSG Ambruk, Rupiah Jatuh, Yield Utang Melonjak
Pasar keuangan Indonesia masih akan dihadapkan dengan dinamika mulai dari perang hingga investor yang terus mencermati ketahanan fiskal dalam negeri maupun kelanjutan makroekonomi global.
Perkembangan Perang
Iran dan Israel pada Senin menyatakan telah menghentikan serangan setelah Presiden AS Donald Trump mendesak kedua pihak segera menghentikan baku tembak. Namun, Teheran memperingatkan akan kembali menyerang jika Israel terus menggempur Hezbollah di Lebanon.
Dalam 24 jam terakhir, kedua negara saling melancarkan serangan langsung terbesar sejak gencatan senjata April lalu. Iran menembakkan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel ke basis Hezbollah di Beirut, sementara Israel menyerang fasilitas petrokimia Iran yang disebut terkait program rudal balistik.
Ketegangan sempat mendorong harga minyak melonjak hingga 5%, namun kenaikannya mereda setelah Iran mengumumkan operasi militernya telah dihentikan. Sumber yang mengetahui situasi tersebut juga mengatakan Israel memutuskan menghentikan serangannya.
Meski begitu, situasi masih rapuh. Iran menegaskan siap memberikan respons yang lebih keras jika serangan berlanjut, sementara Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengancam kembali menyerang Hezbollah jika wilayah Israel utara diserang.
Trump mengatakan Israel dan Iran sama-sama menginginkan gencatan senjata segera dan negosiasi damai masih berlangsung. Namun, pejabat Iran menilai serangan Israel di Lebanon dapat menggagalkan upaya diplomasi.
Di tengah konflik, Iran tetap membatasi pelayaran di Selat Hormuz, sementara AS mempertahankan tekanan melalui blokade pelabuhan Iran. Washington menuntut Iran menghentikan ambisi senjata nuklir, sedangkan Teheran meminta pencabutan sanksi dan pencairan aset yang dibekukan sebagai bagian dari kesepakatan damai.
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian oleh Sufmi Dasco Terkait DSI dan ESDM
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung rapat koordinasi bersama jajaran menteri dan pejabat pemerintah pada Senin pagi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Dasco menjadi figur sentral dalam diskusi yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional ini. Fokus utama yang diangkat oleh Dasco mencakup perumusan tata kelola ekspor di bawah Danantara Sumberdaya Indonesia, serta mematangkan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral.
Dasco juga memastikan agar rapat tersebut menghasilkan kerangka aturan yang mendukung percepatan berbagai perizinan investasi di Indonesia.
Menyusul hasil pertemuan dengan Sufmi Dasco Ahmad, Dony Oskaria memberikan kepastian bahwa operasional Danantara Sumberdaya Indonesia tidak akan mengganggu kontrak pengusaha yang sudah berjalan.
Dalam periode Juni hingga akhir Desember 2026, lembaga ini murni bertindak sebagai perantara tunggal dalam aktivitas ekspor sumber daya alam. Fokus utamanya adalah mendeteksi dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing
Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem digitalisasi terintegrasi tengah dipersiapkan agar seluruh transaksi komoditas berjalan sesuai standar akuntabilitas, bernilai wajar, dan dapat dipantau secara transparan oleh publik.
 Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskariasaat konferensi pers pimpinan DPR bersama pemerintah, Senin (8/6/2026). (Dok. Istimewa) |
Kepastian Hukum Terhadap Aturan Sektor Pertambangan Minerba
Menyambung hasil rapat koordinasi bersama Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada perubahan peraturan bagi pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara.
Bahlil secara tegas mengklarifikasi bahwa skema kontrak bagi hasil kotor atau Gross Split mutlak hanya diterapkan pada industri hulu minyak dan gas bumi.
Penjelasan ini mematahkan isu pasar mengenai rencana pemberlakuan skema Gross Split dengan persentase 70% untuk negara dan 30% untuk perusahaan pada industri minerba.
Ketegasan pemerintah ini merespons masukan dari asosiasi pengusaha yang meminta agar regulasi tidak diubah mendadak demi menjaga kepastian investasi.
Publikasi Data Imbal Hasil Transaksi Repo dan SRBI oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia resmi meluncurkan publikasi kurva imbal hasil pasar uang domestik pada 8 Juni 2026 untuk memperkuat efisiensi pembentukan harga. Kurva ini disusun untuk mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder, sehingga dapat memberikan acuan presisi dan berbasis transaksi nyata bagi seluruh pelaku pasar finansial.
Penghitungan didasarkan pada mekanisme rata-rata tertimbang harga serta volume transaksi instrumen Repurchase Agreement dengan tenor 1 bulan, diikuti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tenor 3, 6, dan 12 bulan.
Data ini akan dirilis secara publik setiap hari Senin pada pukul 10:00 WIB melalui situs resmi institusi. Inisiatif ini dikembangkan bersama National Working Group on Benchmark Reform guna memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik dan menjaga transmisi kebijakan moneter berjalan optimal.
 Kurva imbal hasil transaksi pasar uang. (Dok. Bank Indonesia) Foto: Kurva imbal hasil transaksi pasar uang. (Dok. Bank Indonesia) |
Cadangan Devisa Indonesia Anjlok ke Terendah Sejak Juli 2024
Bank Indonesia mencatat adanya penyusutan pada posisi cadangan devisa negara menjadi $144,9 miliar per akhir periode bulan Mei 2026. Terjadi penurunan sebesar US$1,3 miliar jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yang mencatatkan level $146,2 miliar.
Posisi cadev ini adalah yang terendah sejak Juli 2024.
Penurunan ini didominasi oleh kewajiban pelunasan utang luar negeri pemerintah, penerbitan surat utang obligasi global, serta transaksi perpajakan. Dana tersebut juga banyak dimanfaatkan sebagai alat intervensi bank sentral dalam menjaga kelancaran dan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah derasnya tekanan pasar keuangan global dan kebutuhan valuta asing dalam negeri.
Kendati mencatatkan penyusutan, posisi devisa bulan Mei dinilai kuat. Skala nominalnya mampu memfasilitasi kebutuhan dana 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor sekaligus pelunasan utang luar negeri, dan masih di atas acuan aman rasio internasional yaitu 3 bulan impor.
Imbal Hasil SBN Meloncat
Imbal hasil SBN tenor 10 tahun mulai melonjak hingga menyentuh posisi 7,313%. Posisi ini adalah yang tertinggi sejak November 2022 atau lebih dari tiga tahun.
Lonjakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) menandakan investor mulai meminta kompensasi lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah. Kondisi ini biasanya terjadi ketika harga obligasi turun akibat aksi jual investor.
Kenaikan yield dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari keluarnya dana asing, pelemahan rupiah, meningkatnya risiko global, hingga ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi.
Bagi pasar, yield yang melonjak menjadi sinyal kewaspadaan. Selain berpotensi meningkatkan biaya utang pemerintah, kondisi ini juga dapat menekan rupiah dan memengaruhi sentimen di pasar saham.
Yield SBN yang naik tajam mencerminkan meningkatnya persepsi risiko terhadap aset-aset Indonesia.
Tata Kelola DMO CPO
Pemerintah mulai menjalankan masa transisi aturan baru ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan komoditas strategis lainnya. Mulai 1 Januari 2027, seluruh ekspor CPO hanya dapat dilakukan melalui PT DSI sesuai amanat PP Nomor 24 Tahun 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan selama masa transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2026, eksportir eksisting masih bisa mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) dan menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa.
"Semua masih normal sampai 31 Desember. Mengajukan PE boleh. Baru setelah 1 Januari 2027 ekspor hanya dilakukan oleh PT DSI," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Senin (8/6/2026).
Pemerintah juga mengatur skema pengalihan hak terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Hak DMO dapat dialihkan kepada produsen yang memasok kebutuhan dalam negeri, termasuk distribusi Minyakita.
Di sisi lain, Kemendag memastikan hak ekspor yang saat ini dimiliki pelaku usaha tetap berlaku selama masa transisi. Pemerintah mencatat masih ada sekitar 11 juta ton hak ekspor yang dapat digunakan oleh eksportir eksisting hingga akhir 2026.
Efisiensi MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mulai merombak strategi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal. Langkah ini ditempuh tanpa mengubah target pemenuhan gizi, namun dengan pengetatan pada sisi pelaksanaan dan penerima manfaat.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah moratorium pembukaan dapur dan titik layanan MBG baru. Artinya, ekspansi program untuk sementara direm meski saat ini sudah terdapat sekitar 27.877 dapur operasional di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, BGN juga akan menyisir ulang kelompok penerima manfaat. Anak-anak dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas, karena bantuan akan difokuskan kepada kelompok yang dinilai benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari negara.
Di saat yang sama, BGN menggeser fokus dari mengejar jumlah penerima ke peningkatan kualitas layanan. Seluruh dapur MBG akan dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan kapasitas serta kepatuhan terhadap standar operasional.
Dengan strategi baru ini, era ekspansi besar-besaran MBG tampaknya mulai bergeser. BGN kini memilih memperketat anggaran, menyeleksi penerima, dan membenahi kualitas program agar setiap rupiah belanja negara dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.
Pertumbuhan PDB Final Jepang Kuartal Pertama 2026
Kantor Kabinet Jepang membuktikan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami pertumbuhan tahunan 1,8% pada kuartal pertama di tahun 2026. Meskipun data revisi tersebut lebih rendah dari estimasi rilis awal yang sebesar 2,1%, hasil akhir ini terbukti melampaui rata-rata ekspektasi konsensus analis pasar yang menetapkan rasio sebesar 1,3%.
Pertumbuhan Jepang ini mencetak prestasi solid dalam empat kuartal terakhir. Kontributor esensial bagi penguatan PDB adalah pemulihan konsumsi swasta, volume belanja pemerintah, dan stabilitas performa ekspor.
Aktivitas investasi publik ikut bertambah yang bersumber dari anggaran pemulihan infrastruktur. Hanya saja, tingginya beban suku bunga sangat membatasi belanja modal yang memicu kontraksi nyata pada segmen investasi bisnis komersial di Jepang.
Neraca Perdagangan China Mei 2026
Tiongkok mencatat angka penyusutan bagi surplus perdagangan di nominal $84,82 miliar selama bulan April 2026, menurun jika dibandingkan dengan capaian periode tahun lalu di titik $95,85 miliar.
Sekalipun rasio surplus menyusut secara agregat, kinerja riil ini sanggup mematahkan proyeksi awal pasar di nilai $83,3 miliar.
Data memaparkan bahwa nilai ekspor mencetak rekor angka senilai $359,44 miliar atau melesat tinggi 14,1%. Pertumbuhan agresif pada sisi ekspor tersebut digerakkan oleh dinamika pelaku korporasi manufaktur global yang terburu-buru melakukan timbunan suplai bahan baku untuk menghadapi spekulasi kenaikan ongkos akibat instabilitas keamanan.
Volume impor secara spesifik juga meroket 25,3% di nilai $274,62 miliar. Perhatian investor saat ini tertuju pada rilis neraca dagang periode Mei 2026 yang akan diumumkan pada pada hari ini (9/6/2026).
Neraca Perdagangan Amerika Serikat April 2026
Amerika Serikat melaporkan pembengkakan defisit perdagangan menjadi $60,3 miliar per bulan Maret 2026. Hasil ini tercatat sesuai ekspektasi pasar pada angka $60,9 miliar meski nominal defisitnya lebih dalam jika dibandingkan bulan sebelumnya di batas revisi $57,8 miliar.
Impor AS tercatat naik 2,3% mencapai $381 miliar karena derasnya pasokan industri otomotif senilai $3,6 miliar, beserta sektor barang konsumsi dan barang modal. Sementara, transaksi ekspor tumbuh positif pada angka 2% mencapai akumulasi senilai $320,9 miliar.
Kontributor terbesar ekspor ditopang oleh lonjakan harga energi pasca konflik dunia yang menggenjot nilai ekspor minyak mentah sebesar $2,8 miliar, ditambah dengan produk pertanian. Pelaku pasar kini bersiap menghadapi publikasi laporan neraca dagang periode April 2026 pada hari ini (9/6/2026).
(gls/gls) Add
as a preferred
source on Google