Waspada! Efek Kebijakan Tambang, BI Rate Naik & Kabar Buruk dari AS
Pelaku pasar mencermati sejumlah agenda besar setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara agresif sebesar 50 basis poin. Dari dalam negeri, fokus juga tertuju pada pidato Presiden Prabowo Subianto terkait asumsi makro 2027, sasaran pembangunan, serta pembentukan BUMN khusus ekspor.
Dari eksternal, keputusan bank sentral China menahan suku bunga turut menjadi perhatian. Risalah Federal Open Markat Committee (FOMC) juga menjadi perhatian besar.
Berikut sentimen pasar hari ini:
1. BI Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Basis Poin
Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Mei 2026.
Sejalan dengan keputusan tersebut, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25% dan Lending Facility menjadi 6,00%.
Keputusan ini mengakhiri periode panjang BI menahan suku bunga. Sebelumnya, bank sentral sudah mempertahankan BI Rate selama delapan bulan beruntun.
"Berdasarkan asesmen menyeluruh ekonomi global dan risiko yang kami sampaikan. Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate 50 basis poin menjadi 5,25%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (20/5/2026).
BI menjelaskan, kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global, terutama akibat perang di Timur Tengah. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada dalam sasaran 2,5±1%.
Keputusan BI tersebut lebih agresif dari ekspektasi mayoritas pasar.
Berdasarkan polling CNBC Indonesia, dari 15 lembaga/institusi yang berpartisipasi, sebanyak sembilan lembaga memperkirakan BI akan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Sementara enam lembaga lainnya memproyeksikan BI masih akan menahan suku bunga di level 4,75%.
Kenaikan 50 basis poin ini menunjukkan BI memilih langkah yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas rupiah. Sebelum keputusan RDG diumumkan, rupiah terus berada dalam tekanan dan beberapa kali mencetak level terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Perry menegaskan, keputusan menaikkan BI Rate telah dibahas secara matang dan terukur. BI tetap mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas eksternal, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
"Dalam mengukur takaran BI Rate naik, kami mempertimbangkan pertumbuhan. Pertimbangan seimbang inflasi dan dampak yang tentu saja tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang kurva Phillips inflation and growth kami pertimbangkan," ujar Perry.
Menurut Perry, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dalam sasaran.
"Bahwa dengan kebijakan ini kami memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup," tambahnya.
Perry juga menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan arah kebijakan moneter BI yang fokus pada stabilitas atau pro-stability. Fokus tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global.
Kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin termasuk langkah yang jarang dilakukan BI. Sejak suku bunga acuan diperkenalkan pada 2005, kenaikan sebesar ini hanya terjadi pada beberapa periode tertentu.
Biasanya, kenaikan 50 basis poin dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Namun, dalam beberapa periode, termasuk 2018 dan 2026, kenaikan dilakukan di luar konteks lonjakan inflasi akibat kebijakan subsidi BBM.
2. Prabowo Umumkan Asumsi Makro dan Sasaran Pembangunan 2027
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dalam sidang paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap rendah, yakni di kisaran 1,8%-2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Postur fiskal tahun depan dirancang dengan belanja negara yang lebih efisien dan produktif. Belanja negara ditargetkan berada di kisaran 13,62%-14,8% PDB, sementara pendapatan negara akan dioptimalkan pada kisaran 11,82%-12,40% PDB.
"Kita akan berjuang terus menekan dan memperkecil defisit ini," kata Prabowo saat pidato di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Selain defisit, Prabowo juga menyampaikan sejumlah asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF 2027. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Untuk nilai tukar, pemerintah menargetkan rupiah berada di kisaran Rp16.800-Rp17.500/US$ pada 2027. Asumsi ini menjadi perhatian karena disampaikan saat rupiah masih berada dalam tekanan berat terhadap dolar Amerika Serikat.
"Nilai tukar kita jaga di Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tegasnya.
Dari sisi pertumbuhan, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,8%-6,5% pada 2027. Sementara inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5%-3,5%.
Asumsi makro lainnya mencakup suku bunga SBN tenor 10 tahun di kisaran 6,5%-7,3%, lifting minyak 602 ribu-615 ribu barel per hari, lifting gas 934 ribu-977 ribu barel setara gas per hari, serta harga minyak mentah Indonesia atau ICP di kisaran US$70-US$95 per barel.
Selain asumsi makro, Prabowo juga menargetkan sejumlah sasaran pembangunan. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,0%-6,5% pada 2027, lebih rendah dibandingkan target 2026 yang sebesar 6,5%-7,5%.
Tingkat pengangguran juga ditargetkan turun ke kisaran 4,3%-4,87%, dari target 2026 sebesar 4,44%-4,96%.
"Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0%-6,5% dari target sebelumnya 6,5%-7,5%. Sementara itu tingkat pengangguran harus turun pada rentang 4,3%-4,87%," ungkap Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menargetkan rasio gini pada 2027 berada di kisaran 0,362-0,367. Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan di 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8038, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81%.
3. Prabowo Bentuk BUMN Baru untuk Ekspor
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor sebagai bagian dari aturan baru tata kelola ekspor sumber daya alam.
"Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Prabowo, Rabu (20/5/2026).
Dalam aturan tersebut, penjualan sejumlah hasil SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga besi fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.
"Harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," jelas Prabowo.
Menurut Prabowo, BUMN khusus ekspor ini akan berperan sebagai marketing facility untuk memperkuat pengawasan, memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor atau DHE.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," kata Prabowo.
Pemerintah kemudian mengungkapkan nama badan tersebut, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan badan ini telah dibentuk oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Rosan menambahkan, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dilakukan untuk meningkatkan transparansi transaksi ekspor.
"Dalam kurun waktu sekian lama dalam data presiden di World Bank tinggi kegiatan under invoicing dan transfer pricing," terang Rosan.
Kebijakan ini menjadi perhatian pasar karena berpotensi mengubah tata niaga ekspor komoditas utama Indonesia. Pelaku pasar akan mencermati aturan teknisnya, terutama dampaknya terhadap eksportir, penerimaan negara, arus devisa hasil ekspor, serta emiten berbasis komoditas seperti batu bara dan sawit.
Berikut isi draf lengkap aturan Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Melalui Badan Usaha Milik Negara:
4. Bank Sentral China Tahan Suku Bunga
Berbeda dengan Bank Indonesia yang sudah menaikkan suku bunga acuannya, bank sentral China atau People's Bank of China (PBoC) justru kembali menahan suku bunga pinjaman acuannya pada Mei 2026.
Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi pasar dan menandai bulan ke-12 berturut-turut suku bunga utama China bertahan di level terendah.
PBoC mempertahankan Loan Prime Rate (LPR) tenor satu tahun di level 3,0%. Suku bunga ini menjadi acuan utama bagi pinjaman korporasi dan rumah tangga.
Sementara itu, LPR tenor lima tahun, yang menjadi acuan suku bunga kredit pemilikan rumah atau mortgage, juga dipertahankan di level 3,5%. Level tersebut merupakan rekor terendah dan sudah bertahan selama 12 bulan berturut-turut, setelah PBoC memangkasnya 10 basis poin pada Mei tahun lalu.
Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati bank sentral China di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah. Di satu sisi, momentum pertumbuhan ekonomi China mulai melemah. Namun di sisi lain, tekanan harga konsumen dan produsen mulai meningkat akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok.
Data ekonomi terbaru menunjukkan ekonomi China masih menghadapi tekanan. Produksi industri tumbuh pada laju paling lambat sejak 2023, sementara penjualan ritel naik dengan laju terlemah dalam empat tahun.
Sektor properti juga belum menunjukkan pemulihan kuat. Harga rumah baru di China turun untuk bulan ke-34 berturut-turut, dengan laju penurunan terdalam dalam 11 bulan terakhir. Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya permintaan di sektor properti, meski suku bunga KPR sudah berada di level rendah.
Meski menahan suku bunga, PBoC tetap menjalankan kebijakan moneter yang cukup longgar. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi dan keuangan domestik maupun global, sekaligus menjaga stabilitas pasar.
5. Risalah FOMC, Proyeksi Naik?
Risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menunjukkan mayoritas pejabat The Fed dalam pertemuan terakhir mereka memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga akan diperlukan jika perang dengan Iran terus memperburuk inflasi. Pernyataan FOMC ini menjadi kabar buruk bagi dunia yang berharap The Fed akan segera memangkas bunga.
Investor kini memperkirakan peluang sebesar 48,6% bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga pada Desember, dan peluang 89,6% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga saat ini pada pertemuan berikutnya di Juni
FOMC kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,5%-3,75% pada bulan lalu. Pertemuan tersebut diwarnai empat suara "tidak setuju" ("no" votes), jumlah terbanyak sejak 1992, serta tingkat perbedaan pendapat yang tampaknya semakin tinggi mengenai arah kebijakan moneter ke depan.
Isu utamanya adalah dampak perang Iran terhadap harga-harga dan bagaimana hal itu akan memengaruhi kebijakan moneter.
Para pejabat berbeda pandangan mengenai berapa lama dampak perang akan berlangsung dan apakah pernyataan pasca-pertemuan masih perlu mencerminkan kecenderungan untuk memangkas suku bunga sebagai langkah berikutnya yang paling mungkin diambil.
Walaupun beberapa peserta rapat mengatakan bahwa penurunan suku bunga akan tepat dilakukan ketika inflasi jelas kembali menuju target 2% The Fed atau ketika pasar tenaga kerja melemah, "Mayoritas peserta menyoroti bahwa pengetatan kebijakan tambahan kemungkinan akan diperlukan jika inflasi terus bertahan di atas 2%"
Tiga dari empat suara "tidak setuju" berasal dari presiden bank sentral regional yang menginginkan para pembuat kebijakan tetap membuka peluang kenaikan suku bunga di tengah lonjakan inflasi.
Kelompok tersebut setuju mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil, tetapi menolak penggunaan frasa yang merujuk pada "penyesuaian tambahan" terhadap suku bunga. Frasa itu secara luas dianggap mengisyaratkan bahwa langkah berikutnya kemungkinan adalah pemangkasan suku bunga.
FOMC secara umum sepakat bahwa konflik Iran akan memiliki implikasi signifikan bagi The Fed dalam mengejar dua mandat utamanya yakni lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Namun mereka memperdebatkan berapa lama dampak terhadap inflasi akan berlangsung.
"Sebagian besar peserta mencatat adanya peningkatan risiko bahwa inflasi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke target 2%. Komite dibandingkan yang sebelumnya mereka perkirakan," demikian isi dokumen tersebut.
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google