Operasi Penyelamatan Rupiah Dimulai, Bisa Bangkit Seperti IHSG?
Pasar keuangan hari ini akan dihadapkan pada sejumlah sentimen, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, perkembangan data ekonomi akan menjadi penggerak utama sementara perang akan menjadi sentimen terbesar dari luar negeri.
Perang Mulai Mendingin, Harga Minyak Turun
Pejabat Amerika Serikat berupaya menjaga gencatan senjata rapuh dengan Iran sambil membuka kembali Selat Hormuz, meski Uni Emirat Arab melaporkan serangan baru rudal dan drone dari Iran.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan misi pengawalan kapal bersifat defensif dan menyebut operasi militer AS telah selesai. Presiden Donald Trump juga menegaskan tujuan utama adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
Selat Hormuz sempat tertutup akibat konflik, memicu lonjakan harga energi. AS kini mengawal kapal komersial, sementara Iran mengancam respons keras jika jalur yang ditetapkan dilanggar.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut jalur mulai aman dan ratusan kapal mengantre, dengan gencatan senjata masih bertahan meski situasi tetap tegang.
Konflik ini telah menewaskan ribuan orang, mengguncang ekonomi global, dan belum menunjukkan tanda penyelesaian, meski pembicaraan damai masih berlangsung dengan mediasi Pakistan.
Harga minyak mentah turun menyusul ucapan Hegseth. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate turun 3,9% ke level US$102,27 per barel. Sementara itu, kontrak berjangka minyak Brent melemah 3,99% ke US$109,87.
ISM Services
Indeks ISM Services PMI turun tipis menjadi 53,6 pada April 2026 dari 54 pada bulan sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi pasar di 53,7, namun tetap jauh di atas rata-rata tahun lalu.
Indeks aktivitas bisnis dan output naik 2 poin menjadi 55,9, menegaskan ketahanan awal ekonomi AS terhadap pecahnya perang di Timur Tengah, yang memicu lonjakan berbagai biaya energi bagi pelaku usaha.
Kenaikan produksi didorong oleh penurunan backlog pesanan (-0,6 ke 53), meski indeks pesanan baru turun tajam 7,1 poin ke 53,5.
Sementara itu, indeks ketenagakerjaan naik 2,8 poin menjadi 48, namun masih berada di bawah ambang batas 50 selama dua bulan berturut-turut.
Tekanan harga terus meningkat, dengan indeks harga mencapai 70,7-tertinggi sejak 2022. Penyedia jasa melaporkan kenaikan harga bahan bakar, bensin, diesel, tembaga, dan biaya pengiriman akibat perang. Selain itu, harga aluminium dan kayu juga melonjak dipicu tarif dari Gedung Putih.
Data Tenaga Kerja AS
Pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih kokoh. U.S. Bureau of Labor Statistics melaporkan jumlah lowongan kerja masih berada di atas perkiraan.
Melalui laporan Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTs), tercatat ada 6,866 juta posisi terbuka. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi pasar di kisaran 6,860 juta.
Selisihnya memang tipis, tetapi cukup untuk menggambarkan bahwa permintaan tenaga kerja belum surut. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perusahaan di AS masih terlihat aktif mencari pekerja baru.
JOLTs sendiri menjadi salah satu acuan utama untuk membaca arah pasar kerja karena menghimpun langsung data kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Dari sini terlihat apakah dunia usaha sedang ekspansif atau mulai menahan rekrutmen.
Namun, jika ditarik sedikit ke belakang, ada tanda kehati-hatian. Jumlah lowongan ini turun dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 6,922 juta. Penurunannya tidak besar, tetapi memberi sinyal bahwa sebagian pelaku usaha mulai lebih selektif.
Meski begitu, level lowongan yang tetap tinggi menunjukkan mesin rekrutmen belum benar-benar melambat.
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026, Tertinggi dalam 14 Kuartal
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi sejak kuartal III-2022 (5,73%) atau 14 kuartal terakhir. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) menurut atas dasar harga konstan menembus Rp3.447,7 triliun sementara berdasarkan harga berlaku secara Rp6.187,2 triliun.
Pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi pasar yang memperkirakan PDB hanya akan tumbuh 5,4%. Dibandingkan kuartal sebelumnya (kuartal to kuartal/qtq), ekonomi Indonesia kontraksi 0,77% pada periode Januari-Maret 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 ditopang oleh permintaan dalam negeri, terutama saat momen Lebaran.
"Dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali tambang dan pengadaan listrik dan gas," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).
Capaian tersebut juga berada di atas ekspektasi pasar. Berdasarkan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia dari 12 lembaga/institusi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelumnya diperkirakan mencapai 5,40% secara tahunan atau year-on-year/yoy. Sementara secara kuartalan, ekonomi diproyeksi terkontraksi 1,0% dibandingkan kuartal sebelumnya atau quarter-to-quarter/qtq).
Dari sisi lapangan usaha, lonjakan paling tinggi datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14% yoy. BPS mencatat, dorongan utamanya berasal dari peningkatan penyediaan makanan dan minuman, seiring meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta periode libur Lebaran.
Kinerja kuat juga terlihat pada sektor jasa lainnya yang tumbuh 9,91% yoy, ditopang meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara. Mobilitas yang lebih ramai ikut mengangkat sektor transportasi dan pergudangan, yang mencatat pertumbuhan 8,04% yoy, tercermin dari kenaikan jumlah penumpang di berbagai moda.
Sejumlah sektor jasa lain turut menguat. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 7,62% yoy, diikuti informasi dan komunikasi 7,14% yoy. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib naik 6,45% yoy, sementara perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 6,26% yoy.
Di kelompok sektor besar, laju pertumbuhan cenderung stabil. Konstruksi naik 5,49% yoy, jasa pendidikan 5,18% yoy, industri pengolahan 5,04% yoy, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 4,97% yoy. Sementara itu, jasa perusahaan tumbuh 4,91% yoy, jasa keuangan dan asuransi 4,68% yoy, dan real estate 3,54% yoy. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang bergerak tipis di 0,42% yoy.
Di sisi lain, dua sektor masih tertekan. Pertambangan dan penggalian terkontraksi 2,14% yoy, sedangkan pengadaan listrik dan gas turun 0,99% yoy.
Walau sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, struktur ekonomi nasional masih bertumpu pada sektor-sektor besar. Industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama PDB dengan pangsa 19,07%. Disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,28%, pertanian, kehutanan, dan perikanan 12,67%, konstruksi 9,81%, serta pertambangan dan penggalian 8,69%.
Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 masih ditopang mayoritas sektor yang tumbuh positif. Namun, pelemahan di sektor pertambangan menjadi catatan, mengingat bobotnya yang masih signifikan dalam struktur PDB.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah dan adanya hari besar keagamaan. Efek kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52% dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi," jelas Airlangga.
Selain itu, belanja pemerintah yang tumbuh 21,81% di kuartal pertama 2026 juga disebut Airlangga juga turut menjadi pengungkit ekonomi nasional.
"Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis," ujar Airlangga,
Adapun program pemerintah yang menjadi faktor pertumbuhan tersebut kata Airlangga antara lain program belanja kementerian lembaga termasuk makan bergizi gratis (MBG) sampai dengan Maret realisasinya Rp 51 triliun. Kemudian, stimulasi daripada diskon tarif, tunjangan hari raya (THR) untuk ASN realisasi sebesar Rp51,65 triliun, serta THR dari pihak swasta maupun kepada ojek online.
7 Langkah Penyelamatan Rupiah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku telah melaporkan tujuh langkah yang akan diambil untuk membuat rupiah kuat.
Termasuk pembatasan pembelian dolar. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa malam (5/5/2026).
"Yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang
per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan," katanya menjelaskan langkah kelima yang diambil Bank Indonesia.
Tujuh langkah tersebut adalah:
1. Pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan.
Termasuk da
Pembatasan sedang dipersiapkan untuk diturunkan lagi menjadi 25.000.
"Sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying ya. Itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri," kata Perry.
2. Melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-deliverable di dalam negeri, dan juga non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri.
3. Melanjutkan pembelian SBN
4. Menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup
5. Menarik aliran dana asing lewat instrumen seperti SRBI untuk menutupi outflow SBN & saham.
6. Penguatan untuk pasar intervensi di offshore non-delivery forward dengan membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri sehingga pasokannya lebih
7. Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi.
Aturan DHE
Pemerintah memastikan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan otoritas ekonomi di Istana Negara. Langkah ini menjadi bagian penguatan pasokan dolar sekaligus menguatkan rupiah.
Airlangga menyebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 telah difinalisasi sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023.
Dalam aturan baru tersebut, seluruh DHE SDA wajib ditempatkan di bank milik negara (Himbara) minimal selama 12 bulan. Selain itu, eksportir diwajibkan mengonversi maksimal 50% dari dana tersebut ke dalam rupiah.
Khusus sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, pemerintah memberikan kelonggaran dengan masa penempatan hanya 3 bulan.
Pemerintah juga membuka opsi bagi eksportir untuk menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) valas yang diterbitkan di dalam negeri. Instrumen ini disiapkan untuk menyerap kelebihan likuiditas valas sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik.
Selain itu, rekening khusus (reksus) DHE kini wajib ditempatkan di bank Himbara yang memiliki izin transaksi valuta asing. Sebelumnya, penempatan dana juga dapat dilakukan melalui LPEI maupun bank umum lainnya.
Langkah ini diambil untuk memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan likuiditas valas di dalam negeri.
Konferensi Pers OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi untuk mendorong penguatan aset kripto di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar aset digital dan kripto dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang layak.
"Nah ada empat pekerjaan rumah yang perlu segera kita terus benahi dan kembangkan khususnya terkait penguatan ekosistem aset kripto di Indonesia," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Adi Budiarso dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (5/5/2026).
1. Literasi keuangan digital masih timpang
Edukasi menjadi titik lemah. Meski inklusi keuangan sudah tinggi, pemahaman masyarakat belum sejalan. Data survei nasional 2025 menunjukkan indeks literasi di 66,46%, sementara inklusi sudah 80,51%. Artinya, banyak masyarakat sudah berinvestasi-termasuk di kripto tanpa bekal pemahaman risiko yang cukup. Ini makin relevan karena mayoritas investor kripto berasal dari kelompok usia muda dengan profil risiko agresif.
2. Tata kelola dan ketahanan siber harus diperkuat
Isu keamanan tidak lagi sekadar teknis. OJK mendorong pergeseran pendekatan dari sekadar kepatuhan menuju ketahanan (resilience-based). Implementasinya mengacu pada regulasi terbaru, termasuk POJK 30/2025 terkait manajemen risiko dan SEOJK 34/2025 soal rencana bisnis penyelenggara yang mulai efektif Juli 2026. Kolaborasi antar pelaku industri juga jadi kunci.
3. Penindakan aktivitas ilegal masih jadi tantangan
Ruang digital masih dipenuhi praktik ilegal, terutama investasi bodong berkedok kripto. Hingga 31 Maret 2026, satgas telah menghentikan 951 entitas ilegal dan dua skema investasi fiktif yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa mitigasi risiko. Ini menunjukkan pengawasan masih perlu diperketat.
4. Pendalaman ekosistem domestik belum optimal
OJK melihat kebutuhan untuk memperluas dan memperdalam pasar kripto dalam negeri. Salah satunya dengan menyiapkan aturan terkait penawaran pasar primer aset kripto agar lebih komprehensif. Tujuannya jelas: melahirkan pelaku domestik yang lebih kuat dan menyediakan instrumen investasi yang lebih beragam bagi investor Indonesia.
Proyek "Indonesia Financial Center" Mulai Digodok
Sejumlah pengambil kebijakan kunci di sektor ekonomi dan keuangan berkumpul di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (5/5/2026). Pertemuan berlangsung singkat, sekitar satu jam, tetapi memuat agenda strategis yang menyentuh arah pengembangan sektor keuangan nasional.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga memimpin BPI Danantara, Rosan Roeslani.
Fokus pembahasan mengerucut pada rencana pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) sebuah proyek yang diarahkan menjadi simpul baru aktivitas keuangan di dalam negeri. Menurut Rosan, inisiatif ini akan segera dibawa ke hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
"Pembahasan masih awal. Kami mulai dari hal mendasar lokasi, kerangka regulasi, aspek hukum, hingga desain insentif," ujar Rosan usai rapat.
Pemerintah disebut tengah menimbang sejumlah opsi, dengan Bali sempat masuk dalam radar pembahasan awal. Namun, keputusan final masih menunggu kajian lanjutan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menyusun peta pembanding dengan berbagai pusat keuangan global. Model yang dipelajari mencakup kawasan seperti Dubai, Abu Dhabi, hingga Singapura yang lebih dulu mengembangkan ekosistem finansial berdaya saing tinggi.
Meski Danantara terlibat sebagai penggagas, Rosan menegaskan pengelolaan IFC nantinya tidak berada langsung di bawah lembaganya. Pemerintah akan membentuk otoritas khusus untuk mengelola kawasan tersebut secara independen.
(emb/emb) Add
as a preferred
source on Google