MARKET DATA
Newsletter

Dunia Dibuat Cemas Hari Ini, Pemerintah Akan Beri Pengumuman Penting?

Emanuella Bungasmara Ega Tirta,  CNBC Indonesia
08 April 2026 06:20
Arahan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Senin (15/11/2025).
Foto: Arahan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Senin (15/11/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Pelaku pasar keuangan hari ini akan dihadapkan pada sejumlah sentimen, mulai dari dalam hingga luar negeri. Perkembangan perang, terutama deadline Trump akan menjadi salah satu fokus utama pasar hari ini.

Dari dalam negeri, rapat kerja pemerintah dijadwalkan digelar hari ini yang bisa menjadi penggerak pasar.

Rapat Kerja Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menggelar Rapat Kerja Pemerintah di Taman Tengah Istana Kepresidenan. Selain presiden, akan ada paparan dari sejumlah Menteri.

Di antaranya adalah Menteri Pertanian, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Menarik ditunggu apa saja kebijakan baru yang akan disampaikan Prabowo, terutama terkait mitigasi dampak perang Iran.

Deadline Trump ke Iran Kian Dekat

Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke sejumlah target militer di Pulau Kharg, Iran, pada Selasa, (07/04/2026). Serangan ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan ancaman tenggat waktu (deadline) yang sangat ketat bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Mengutip laporan Reuters, serangan tambahan terhadap sasaran militer ini diklaim tidak berdampak pada infrastruktur minyak Iran. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim.

"Setidaknya beberapa serangan menargetkan situs-situs yang sebelumnya sudah pernah diserang. Serangan tersebut terjadi pada Selasa dini hari," tuturnya.

Kepemimpinan Trump merasa percaya diri bisa mendapatkan respons dari Iran sebelum pukul 20.00 waktu setempat atau sekitar pukul 07.00 WIB hari Rabu. Saat ini, perundingan untuk mengakhiri konflik masih terus diupayakan oleh pihak Gedung Putih.

Nada konflik langsung melonjak setelah Donald Trump mengeluarkan peringatan keras terkait situasi dengan Iran.

Dalam pernyataannya, ia menulis, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again." Ia menyebut malam ini sebagai momen penentu dalam sejarah global, sambil menekan Teheran agar segera menyepakati kesepakatan baru. Tenggat waktu ditetapkan pukul 20.00 waktu Washington, dengan fokus utama pembukaan kembali Selat Hormuz.

Tekanan diarahkan pada jalur energi global. Selat Hormuz menampung sebagian besar arus minyak dunia. Penutupan jalur ini langsung mengganggu pasokan dan distribusi. Pemerintah AS memberi sinyal serangan terhadap infrastruktur strategis Iran jika tuntutan tidak dipenuhi. Target yang disebut mencakup pembangkit listrik dan jaringan transportasi utama. Iran menolak proposal gencatan senjata sementara dan meminta penghentian perang secara permanen.

Operasi militer meningkat dalam hitungan jam. Benjamin Netanyahu mengonfirmasi serangan terbaru oleh Israel ke jalur rel dan jembatan di Iran. Infrastruktur tersebut dikaitkan dengan mobilitas Garda Revolusi. Sehari sebelumnya, pangkalan udara Iran diserang dan sejumlah aset udara dihancurkan. Polanya mengarah pada pelemahan logistik dan distribusi militer.

Balasan datang dari Iran melalui serangan rudal ke Israel dan kawasan Teluk. Dampaknya meluas ke luar zona perang utama. Fasilitas telekomunikasi di Uni Emirat Arab ikut terdampak serangan. Insiden bersenjata juga terjadi di sekitar konsulat Israel di Istanbul. Lingkup konflik bergerak ke beberapa titik dalam waktu bersamaan.

Korban terus bertambah di berbagai wilayah. Data terakhir mencatat lebih dari 1.900 korban jiwa di Iran, serta ribuan lainnya di Lebanon dan kawasan sekitar. António Guterres mengingatkan larangan serangan terhadap infrastruktur sipil menurut hukum internasional. Peringatan itu muncul di tengah percepatan eskalasi. Risiko gangguan energi, tekanan pasar global, dan perluasan konflik meningkat dalam waktu dekat.

Defisit Dijaga, Saham KCIC Diambilalih Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan menaikkan target defisit Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari semula 2,68% menjadi 2,9% pada tahun ini.
Purbaya menuturkan pihaknya telah melakukan exercise atau kalkulasi atas defisit APBN tahun ini. Nantinya, perubahan ini akan dimuat dalam laporan semester (lapsem) dan dilaporkan ke DPR RI.

"Jadi kalau di atas 10% gak apa-apa kan..lapsem aja," ujar Purbaya, saat makan siang bersama media di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/4/2026).

Dia pun memastikan Kementerian Keuangan akan berkomunikasi dengan DPR. Dia yakin DPR akan menyetujui hal ini.

Saat ditemui terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ada opsi untuk memperlebar defisit APBN ke atas 3%. Dengan demikian, defisit di kisaran 2,88%-2,9% masih dalam batas aman.

"Karena perintahnya Bapak Presiden kepada Menteri Keuangan yang disampaikan kepada DPR itu menyatakan bahwa defisit dijaga di 3%. Dan 3% itu angkanya bisa 2,88%, bisa 2,9%," tegas Misbakhun.

Adapun, menurut Misbakhun, defisit 2,88% masih berada dalam batas aman dan memadai. Jika defisit dinaikkan dari 2,68% ke 2,88%, maka kenaikannya sekitar 0,2% dan setara dengan Rp 200-an triliun.

"Dua ratusan triliun itu akan sangat bisa menopang dinamika fluktuasi dari kenaikan harganya," katanya.

Kinerja APBN s/d 31 Maret 2026. (Dok. Kemenkeu)Foto: Kinerja APBN s/d 31 Maret 2026. (Dok. Kemenkeu)
Kinerja APBN s/d 31 Maret 2026. (Dok. Kemenkeu)


Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (Persero) atau KCIC, operator kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria saat ditemui di Istana Kepresidenan, selepas rapat dengan Presiden Prabowo, Senin (7/5/2026).


Menurut Dony, Kemenkeu hanya akan mengambil saham merah putih di KCIC. Sementara operasional kereta cepat tetap berada di tangan KCIC dan KAI

Dony pun mengaku BP BUMN sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berjanji dirinya dan Purbaya akan menyampaikan mengenai proses penyelesaian utang dan pengambilalihan saham KCIC. Pengumuman akan disampaikan dalam dua minggu ke depan.

RI Alihkan 9 Kargo LNG Ekspor, Pasokan Dalam Negeri Diamankan

Pemerintah melalui SKK Migas mengalihkan 9 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) dari ekspor ke pasar domestik guna menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan langkah ini dilakukan melalui negosiasi dengan pembeli luar negeri, termasuk oleh perusahaan migas asal Inggris, BP. Selain itu, pasokan dalam negeri juga diperkuat dari tambahan produksi sejumlah lapangan gas.

"Iya ada 9 kargo kita divert (alihkan). Jadi udah berhasil," ujar Djoko saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Tak hanya itu, pasokan domestik juga akan ditopang tambahan tiga kargo dari ENI serta produksi Donggi Senoro yang seluruhnya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Djoko menegaskan, pengalihan ini bersifat sementara. Pemerintah akan mengganti volume ekspor tersebut pada 2028, saat produksi gas nasional meningkat seiring beroperasinya sejumlah proyek baru seperti ENI, South Andaman, dan Genting.

 

Di sisi lain, meski ada pengalihan, ekspor LNG Indonesia tetap berjalan dengan volume yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan domestik sebelum menyalurkan ke pasar ekspor.

Sementara itu, serapan minyak mentah dalam negeri juga menunjukkan peningkatan signifikan. SKK Migas mencatat sekitar 90% hingga 98% lifting minyak nasional kini diserap di dalam negeri, bahkan untuk bagian ExxonMobil telah mencapai 100% pengolahan domestik.

Cadangan Devisa Indonesia

Pada hari ini Rabu( 8/4/2026) , pelaku pasar akan disuguhi data penting dari dalam negeri, yakni rilis cadangan devisa oleh Bank Indonesia.

Pada rilis terakhir, BI melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 sebesar US$151,9 miliar. Angka ini turun dibandingkan posisi akhir Januari 2026 yang sebesar US$154,6 miliar. BI menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.



BI juga menyebut posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sehingga masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Artinya, posisi tersebut masih dinilai memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Karena itu, data Maret 2026 akan dicermati pasar untuk melihat seberapa kuat ruang Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah. Ini penting karena cadangan devisa juga menjadi salah satu amunisi BI untuk melakukan intervensi di pasar valas, terutama saat permintaan dolar AS meningkat akibat meningkatnya kekhawatiran global dan lonjakan harga energi.

Risalah The Fed & PCE, Petunjuk Arah Suku Bunga Global

Berlanjut ke Kamis dini hari (9/4/2026), perhatian global akan tertuju pada rilis risalah rapat Federal Reserve atau FOMC Minutes. Dokumen ini akan memberikan gambaran lebih dalam terkait pandangan para pejabat bank sentral AS terhadap kondisi ekonomi, inflasi, dan arah kebijakan ke depan.

Pasar akan membedah setiap detail dalam risalah tersebut, terutama terkait bagaimana The Fed menilai dampak lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.

Selain itu, pada hari yang sama, pasar juga akan mencermati data inflasi berbasis Personal Consumption Expenditures (PCE) yang dirilis oleh Bureau of Economic Analysis. Indikator ini merupakan acuan utama The Fed dalam mengukur tekanan inflasi.

Pada rilis terakhir, yaitu untuk Januari 2026, indeks harga PCE tercatat naik 0,3% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan.

Sementara itu, core PCE naik 0,4% secara bulanan dan 3,1% secara tahunan. Data ini penting karena core PCE dianggap memberi gambaran yang lebih bersih mengenai tren inflasi dasar di AS, sehingga sangat diperhatikan dalam penentuan arah suku bunga.

Yang akan diumumkan adalah data Februari 2026. Pelaku pasar memperkirakan core PCE tumbuh sekitar 3,0% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan 3,1% pada Januari. Meski demikian, pasar tetap akan melihat apakah tekanan harga mulai bertahan lebih lama di tengah lonjakan biaya energi global.


Jika inflasi PCE masih tinggi, maka ekspektasi pelonggaran moneter berpotensi kembali tertunda. Dampaknya dapat terasa pada penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap aset berisiko global.

FOMC Minutes

Selain itu, masih dari Amerika Serikat, perhatian pasar juga akan tertuju pada rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC Minutes) yang dijadwalkan terbit pada Kamis dini hari, 9 April 2026 pukul 01.00 WIB. Jadwal ini merupakan tindak lanjut dari rapat FOMC yang digelar pada 17-18 Maret 2026.

Dokumen ini akan dicermati pasar karena dapat memberi gambaran lebih rinci mengenai bagaimana para pejabat bank sentral AS menilai kondisi ekonomi, inflasi, dan risiko kebijakan ke depan. Berbeda dengan pernyataan resmi usai rapat, FOMC Minutes biasanya memberi detail lebih dalam mengenai perdebatan internal di antara para pengambil kebijakan.

Dalam konteks saat ini, pasar terutama akan mencari petunjuk mengenai bagaimana The Fed menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan arah suku bunga.

Hal ini menjadi penting karena lonjakan harga energi berpotensi membuat bank sentral AS lebih berhati-hati dalam membuka ruang pelonggaran moneter. Isi risalah ini dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap kapan peluang penurunan suku bunga The Fed akan datang.

(emb/emb)


Most Popular
Features