Eropa Mulai Ragu pada NATO, Tapi Belum Siap Berdiri Sendiri
Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa semakin terdesak untuk mempercepat pembangunan sistem militernya sendiri setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyoroti krisis yang dihadapi NATO dan mendorong Eropa untuk lebih mandiri dalam menjaga keamanannya.
Sebagai organisasi politik dan ekonomi, Uni Eropa awalnya dibentuk sebagai proyek perdamaian pascaperang di Eropa. Namun, dalam tiga dekade terakhir, perannya mulai bergeser signifikan ke arah keamanan dan militer.
Meski dorongan untuk memperkuat kapasitas pertahanan semakin mendesak, sejumlah analis menilai bahwa ambisi pembentukan kekuatan militer Uni Eropa masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal implementasi dan kesiapan politik.
Instrumen Militer Uni Eropa
Gagasan ini dibentuk sebagai respon atas meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman kedaulatan negara-negara anggotanya. Selama ini, Uni Eropa masih bergantung pada NATO dalam urusan pertahanan.
NATO sendiri merupakan aliansi militer dan politik negara-negara barat yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan negara lainnya.
Namun, Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap negara-negara Eropa anggota NATO yang dinilai kurang berkontribusi, termasuk dalam konflik dengan Iran, meskipun Amerika Serikat menanggung biaya besar dalam aliansi tersebut.
Sikap ini mendorong perubahan pendekatan, di mana Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya ingin menjadi penopang utama pertahanan Eropa.
Meski Uni Eropa mulai membangun kapasitas militernya sendiri, NATO tetap menjadi tulang punggung pertahanan Eropa.
Dalam pembagian peran yang berkembang, Uni Eropa berfokus pada misi militer berintensitas rendah seperti stabilisasi dan evakuasi, sementara konflik berskala besar tetap menjadi tanggung jawab NATO. Pembagian ini didasarkan pada klausul pertahanan masing-masing, yaitu Article 42(7) dan Article 5.
Target 60 Ribu Tentara Uni Eropa Dipertanyakan
Sven Biscop, analis think tank Egmont Institute mengkritik rencana militer Uni Eropa untuk membentuk pasukan sebesar 50.000-60.000 personel sebagai sesuatu yang tidak realistis.
"Tidak akan ada yang percaya bahwa korps tentara ini akan terbentuk," ujarnya.
Sebagai alternatif, pembentukan 5.000 pasukan Rapid Deployment Capacity (RDC) dinilai jauh lebih memungkinkan. Jenderal Sean Clancy menegaskan bahwa pasukan ini telah melalui pelatihan intensif dan siap untuk dikerahkan.
Namun, pengerahan ini membutuhkan persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa. Hal ini menunjukan kesiapan militer Uni Eropa masih terhalang kondisi politik.
Di sisi lain, meskipun RDC dirancang untuk respons cepat dan telah terlatih, pasukan ini tidak ditujukan untuk menghadapi perang skala besar. Kondisi ini menegaskan bahwa Uni Eropa masih belum dapat melepaskan ketergantungannya pada NATO.
Kekuatan dan Kelemahan Militer Uni Eropa
Di luar misi stabilisasi dan evakuasi, kemampuan militer Uni Eropa juga mulai berkembang, mencakup operasi laut, perlindungan jalur pelayaran, serta pelatihan militer.
Salah satu contohnya adalah Operasi Aspides, yaitu misi angkatan laut Uni Eropa di Laut Merah yang bertujuan melindungi kapal serta mengintersepsi rudal dan drone.
Operasi yang dimulai pada Februari 2024 ini telah melindungi sekitar 600 kapal. Kapal perang Prancis berhasil menembak jatuh tiga rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi di Yaman, sementara satu rudal lainnya diintersepsi oleh kapal Jerman. Selain itu, sekitar 20 drone juga berhasil dilumpuhkan.
Namun operasi ini justru mengungkap keterbatasannya. Pada awal misi, kapal fregat Jerman Hessen secara keliru menargetkan drone milik Amerika Serikat dan menembakkan dua rudal pencegat SM-2 yang mahal, namun gagal mengenai sasaran.
Bahkan, setelah kejadian tersebut, kapal Hessen memilih menghindari Laut Merah, yang menunjukkan belum optimalnya kepercayaan diri dan kesiapan operasional dalam menghadapi zona konflik berisiko tinggi.
Analis militer Alex Luck turut menilai bahwa operasi ini menyadarkan sejumlah negara Eropa akan lemahnya kemampuan pertahanan udara mereka, termasuk Denmark dan Belgia.
Di tengah keterbatasan tersebut, muncul wacana untuk memperluas peran Aspides hingga ke Selat Hormuz. Namun, Johann Wadephul-menteri luar negeri Jerman-menilai langkah tersebut tidak realistis karena misi saat ini saja belum efektif.
Selain itu, tanpa adanya gencatan senjata, ruang gerak militer Uni Eropa tetap terbatas, sehingga kapasitasnya belum memadai untuk menghadapi konflik berintensitas tinggi secara mandiri.
Kondisi ini mendorong Uni Eropa untuk mengalihkan fokus dari keterlibatan langsung di medan konflik menuju penguatan kapasitas struktural jangka panjang. Salah satunya melalui penguatan industri pertahanan dan peningkatan mobilitas militer.
Perkuat Industri & Mobilitas Militer
Uni Eropa memperkuat kapasitas pertahanannya tanpa terlibat langsung dalam perang besar, terutama lewat integrasi industri militer dan efisiensi pengadaan.
Saat ini Eropa masih menggunakan sekitar 12 jenis tank berbeda, sehingga Uni Eropa mendorong pembelian alat pertahanan dari dalam kawasan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, meski langkah ini memicu gesekan dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya.
Di sisi lain, Uni Eropa mengandalkan kekuatan regulasinya melalui konsep "military Schengen" yang terinspirasi dari Schengen Area, dengan target memangkas waktu mobilisasi militer lintas negara dari yang tadinya membutuhkan waktu lebih dari satu bulan menjadi tiga hari.
Kebijakan ini akan diperkuat dengan peningkatan anggaran mobilitas militer hingga 10 kali lipat pada periode 2028-2034.
(mae/mae)