Sentimen Positif Lokal Melawan Badai Global: RI Bertahan atau Tumbang?
Pelaku pasar masih berada pada stance wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang akan diumumkan besok Rabu (17/12/2025) yang juga menjadikan pengumuman suku bunga BI terakhir pada tahun ini. Sejumlah data dari Amerika Serikat (AS) juga akan menjadi penggerak pasar hari ini.
Simak beberapa sentimen pasar hari ini:
RDG Bank Indonesia Hari Pertama
Kondisi eksternal yang suram akibat data China tersebut menjadi latar belakang yang berat saat Bank Indonesia (BI) memulai hari pertama Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini (Selasa, 16/12).
Gubernur BI dan timnya kini dihadapkan pada dilema kebijakan yang pelik. Di satu sisi, perlambatan tajam ekonomi mitra dagang utama menuntut adanya pelonggaran moneter agar ekonomi domestik tidak ikut terseret arus resesi global.
Namun di sisi lain, BI harus tetap waspada menjaga stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian arus modal. Konsensus pasar memprediksi BI kemungkinan besar akan menahan suku bunga (Hold) di pertemuan bulan ini.
Meski demikian, investor akan sangat jeli mencari sinyal pivot atau indikasi pemangkasan bunga di tahun depan dalam pernyataan resmi BI nanti, sebagai langkah antisipatif untuk menyelamatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Alarm Bahaya dari China
Pasar keuangan global membuka pekan ini dengan kejutan negatif yang sangat menohok dari China. Data penjualan ritel China dilaporkan hanya tumbuh 1,3%, sebuah angka yang sangat rendah dan jauh di bawah ekspektasi pasar maupun capaian bulan sebelumnya.
Data ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa mesin pertumbuhan Asia sedang mengalami kerusakan serius. Kepercayaan diri konsumen di China tampaknya belum pulih, tertekan oleh krisis properti dan ketidakpastian pendapatan yang berkepanjangan.
Bagi Indonesia, runtuhnya daya beli di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini adalah peringatan dini. China adalah mitra dagang utama dan konsumen terbesar komoditas energi serta tambang.
Jika permintaan domestik mereka hancur seperti yang tercermin dari data ini, risiko penurunan harga komoditas dan perlambatan kinerja ekspor Indonesia menjadi sangat nyata di penghujung tahun ini.
Utang Luar Negeri
Di tengah volatilitas global, fundamental eksternal Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid. Data Utang Luar Negeri (ULN) per Oktober 2025 tercatat turun menjadi US$ 423,9 miliar dari bulan sebelumnya.
Penurunan ini didorong oleh sektor swasta yang terkontraksi 1,9% (yoy) menjadi US$ 190,7 miliar. Korporasi di sektor industri pengolahan dan pertambangan terlihat lebih memilih melunasi kewajiban atau menahan ekspansi utang baru, sebuah sikap hati-hati (prudent) dalam menghadapi ketidakpastian bunga global.
Sebaliknya, utang pemerintah justru tumbuh 4,7% (yoy) menjadi US$ 210,5 miliar. Kenaikan ini sejatinya adalah sinyal positif karena didorong oleh aliran masuk modal asing (inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Hal ini menandakan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tinggi. Dengan rasio ULN terhadap PDB yang terjaga sehat di level 29,3% dan didominasi instrumen jangka panjang (86,2%), struktur pembiayaan Indonesia dinilai aman dari risiko guncangan nilai tukar jangka pendek.
Kelangsungan Perjanjian Dagang RI-AS
Di arena diplomasi ekonomi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan negosiasi perjanjian dagang RI-AS terus berjalan menepis rumor miring bahwa Indonesia mengingkari komitmen.
Airlangga menegaskan akan mengirim tim khusus ke Washington DC pekan depan untuk mempercepat finalisasi draf perjanjian, mengejar target kesepakatan yang telah dibicarakan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump.
Taruhannya sangat tinggi bagi Indonesia. Perjanjian ini bukan sekadar soal tarif, tapi soal akses pasar digital dan status Indonesia dalam rantai pasok global AS.
Meski ada gesekan terkait isu hambatan non-tarif dan perdagangan digital, pemerintah optimis Indonesia-sebagai negara prioritas ketiga yang bernegosiasi dengan AS-akan mencapai titik temu. Kesepakatan ini vital untuk memastikan produk Indonesia bisa bersaing dan "naik kelas" di pasar Amerika.
Airlangga bakal melakukan kunjungan kerja lagi ke Amerika Serikat, pada Rabu (15/12/2025). Dalam kunjungan itu Airlangga akan kembali melakukan perundingan terhadap penerapan tarif perdagangan yang resiprokal dengan Amerika Serikat.
"Tim sudah sampai di AS, dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).
Nantinya dia akan bertemu dengan United States Trade Representative (USTR). Dia juga berharap dengan target dari dari pertemuan itu, adalah membuat beberapa pengecualian pada beberapa komoditas untuk dikenakan tarif importasi 0% ke Amerika Serikat.
"Legal drafting-nya lagi dibahas," katanya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa perundingan itu tidak akan dihadiri Presiden Prabowi Subianto. Hanya saja dia mengakui bahwa ada rencana untuk mempertemukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump denganPrabowo, meski tidak akan dilakukan pada tahun ini.
"Nanti akan diatur pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Trump," kata Airlangga.
Sebelumnya, pihak Kemenko Perekonomian telah melakukan pertemuan online dengan kantor perwakilan dagang AS atay USTR Jamieson Greer. Dari pertemuan itu diharapkan segera adanya penandatangan draft agreement terkai hal ini oleh dua pimpinan negara.
Lebih lanjut Airlangga juga menampik bahwa adanya risiko gagalnya kesepakatan ini.
Non-Farm Payrolls dan Tingkat Pengangguran AS
Pasar tenaga kerja Amerika Serikat kini menjadi pusat perhatian utama karena sinyal pendinginan yang berubah menjadi alarm bahaya. Konsensus pasar memperkirakan data Non-Farm Payrolls (NFP) bulan November anjlok drastis ke angka 35.000 tenaga kerja baru-dengan forecast terendah bahkan di 25.000.
Jika dibandingkan dengan capaian bulan Oktober yang sebesar 119.000, penurunan tajam ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah menginjak rem perekrutan secara mendadak, sebuah indikator klasik menuju perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Situasi ini diperparah dengan tingkat pengangguran yang dilaporkan naik ke level 4,4%, posisi tertinggi sejak Oktober 2021. Bagi The Fed, data ini mengubah narasi dari sekadar "menjaga inflasi" menjadi "menyelamatkan ekonomi".
Pasar tenaga kerja yang mendingin dengan cepat akan menekan daya beli konsumen AS, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi global. Hal ini memberikan tekanan besar bagi bank sentral untuk segera melonggarkan kebijakan moneter guna mencegah skenario hard landing.
Harga Minyak Jeblok
Kontrak berjangka minyak mentah WTI turun ke kisaran US$56,6 per barel pada perdagangan Senin, level terendah sejak awal 2021, seiring tekanan kelebihan pasokan yang persisten mengalahkan risiko geopolitik. Harga minyak brent juga jeblok 1%.
Sepanjang tahun ini, harga minyak sudah ambruk 20%.
Pasokan global tetap melimpah, ditandai oleh tingginya persediaan serta kenaikan produksi dari Amerika Serikat, Brasil, dan Guyana, yang memperkuat ekspektasi bahwa pertumbuhan produksi akan terus melampaui permintaan hingga 2026, sehingga pasar fisik tetap terjaga pasokannya.
Dari sisi permintaan, sinyal pelemahan dari China-termasuk aktivitas industri yang melunak serta meningkatnya ketergantungan pada energi terbarukan untuk pembangkit listrik-semakin menegaskan kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan tidak cukup kuat untuk menyerap kelebihan pasokan minyak.
Perkembangan seputar negosiasi perdamaian Ukraina juga menekan harga, karena setiap jalur yang kredibel menuju gencatan senjata akan mengikis premi risiko yang selama ini terkait dengan potensi gangguan pasokan Rusia.
Sementara itu, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela serta ketegangan yang melibatkan Iran di Teluk Oman hanya memberikan dukungan terbatas, karena risiko-risiko tersebut dinilai belum cukup untuk memperketat pasokan global.
Bagi Indonesia pelemahan harga minyak berdampak ganda. Di satu sisi, pelemahan harga minyak akan menekan impor sehingga mengurangi beban transaksi berjalan dan rupiah.
Di sisi lain, pelemahan ini akan menekan pendapatan emiten minyak seperti PT Elnusa (ELSA), PT Rukun Raharja (RAJA), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), hingga AKR Corporindo Tbk (AKRA).
Strategi Investasi Hijau Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, memberikan pandangan strategis mengenai target pertumbuhan ekonomi 8%. Menurutnya, kunci untuk mencapai angka ambisius tersebut adalah Investasi Hijau.
Mari mengingatkan bahwa lanskap perdagangan global telah berubah; investor dan pembeli internasional kini mensyaratkan dekarbonisasi dan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok mereka.
Jika Indonesia ingin meningkatkan ekspor dan investasi secara signifikan, sektor manufaktur, pariwisata, hingga transportasi harus segera bertransisi ke energi baru terbarukan.
Tanpa label "hijau", produk Indonesia berisiko kehilangan daya saing dan ditolak pasar negara maju. Reformasi regulasi energi hijau bukan lagi pilihan opsional, melainkan prasyarat mutlak untuk menarik modal asing berkualitas.
 Foto: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Mari Elka Pangestu memberikan sambutan dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Presiden Restui Pembebasan PPN untuk Bencana
Menutup sentimen domestik, ada kabar baik dari sisi kebijakan fiskal untuk kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyetujui pembebasan PPN bagi perusahaan garmen yang ingin menyumbangkan 125.000 potong pakaian sisa ekspor (reject) untuk korban bencana banjir dan longsor.
Sebelumnya, niat baik ini terganjal aturan birokrasi kepabeanan dan pajak yang kaku.
Keputusan cepat Presiden ini, yang didukung oleh Mendagri dan Menkeu, menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam merespons situasi darurat.
Syaratnya sederhana namun tegas yaitu harus ada surat resmi dan pengawasan ketat dari Kemendagri agar barang bantuan benar-benar sampai ke tangan korban bencana. Langkah ini menjadi preseden positif bahwa regulasi negara bisa melunak demi kepentingan rakyat yang mendesak.
 Foto: Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Kremlin, Moskow, Rusia, 10/12/2025. (Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS) |
Rencana Kebijakan PPN 12%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian yang menenangkan pasar terkait isu pajak. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif PPN tahun depan (selain kenaikan khusus barang mewah menjadi 12% yang sudah terjadwal).
Purbaya menetapkan syarat baru yang cukup ambisius: ruang untuk mengutak-atik kebijakan PPN-baik naik maupun turun-baru akan terbuka jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu tembus di atas 6%.
Pernyataan ini disambut positif karena menunjukkan pragmatisme tim ekonomi pemerintah. Mereka tampaknya menyadari bahwa mengerek beban pajak di saat pertumbuhan ekonomi masih moderat justru berisiko memukul daya beli masyarakat yang sedang rentan.
Prioritas fiskal saat ini jelas yaitu memperbesar kue ekonomi terlebih dahulu melalui akselerasi pertumbuhan, sebelum membicarakan porsi pungutan negara yang lebih besar.
Prabowo Cabut IUP-HPH Yang Merugikan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk membekukan dan mengkaji ulang seluruh perizinan sumber daya alam, mulai dari IUP, HGU, HPH, hingga HTI.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna (15/12/2025), ia menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang izin bagi perusahaan yang melanggar aturan atau tidak berkontribusi pada kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Sejauh ini, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencabut dan menguasai kembali 4 juta hektare lahan, serta memastikan tidak ada izin baru yang keluar tahun ini dari kementerian terkait.
Prabowo menyoroti tajam para pemegang konsesi yang hanya mengeruk kekayaan alam Indonesia namun melarikan keuntungannya ke luar negeri. Ia menilai tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional.
Baginya, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan asas keadilan, di mana kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat, bukan hanya memperkaya segelintir kelompok saja.
(gls/gls)