Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan berpidato di Sidang Ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Prabowo akan menjadi presiden kelima Indonesia yang berpidato secara langsung dalam forum tersebut.
Presiden Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga di sesi Debat Umum setelah Presiden Brasil dan Presiden AS.
Apa Sidang Umum PBB?
Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) merupakan salah satu perhelatan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi forum musyawarah global. Semua anggota PBB yang kinni berjumlah 193 negara punya hak suara yang sama di Sidang Umum, tanpa melihat besar kecilnya negara.
Sidang Umum diadakan setiap tahun, dimulai pertengahan September di Markas Besar PBB, New York. Sesi pembukaan biasanya disebut General Debate, di mana para kepala negara/pemerintahan menyampaikan pidato selama kurangleih 15-20 menit.
Untuk tahun ini, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka pada 9 September 2025 dan Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.
Siapa Saja Presiden RI yang Berpidato di Sidang Umum PBB?
Dari tujuh presiden yang sudah memimpin Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB yakni Soekarno, Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, perlu dicatat jika Jokowi tidak pernah menghadiri ataupun berpidato langsung di depan forum. Jokowi pernah berpidato pada Sidang Umum PBB pada 2020 dan 2021 tetapi secara virtual karena dunia tengah dilanda pandemi Covid-19.
1. Soekarno
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, membuktikan dirinya bukan hanya pemimpin nasionalis ulung, tapi juga orator dunia. Pada 30 September 1960, Bung Karno tampil di Sidang Umum PBB ke-15 di New York dengan pidato berjudul "To Build the World Anew".
Dalam pidatonya yang terdokumentasi dalam teks, foto, rekaman suara, dan film, Bung Karno menegaskan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, mempromosikan solidaritas antarbangsa, serta memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi dunia.
"Imperialisme, dan perjuangan untuk mempertahankannya, adalah kejahatan besar di dunia kita... Namun, saudara-saudara saya di Asia dan Afrika telah merasakan cambuk imperialisme. Mereka telah menderita. Mereka mengenali bahaya, kelicikan, dan kegigihannya," tegas Bung Karno di hadapan forum Sidang Umum PBB.
Pidato sepanjang 90 menit ini bukan sekadar retorika. Bung Karno menyuarakan keinginan negara-negara baru merdeka untuk diakui sebagai anggota setara masyarakat internasional, sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dan kesetaraan global - gagasan yang kelak diwujudkan dalam Gerakan Non-Blok 1961.
Bung Karno tak hanya tampil sebagai pemimpin Indonesia, tapi juga simbol perjuangan negara-negara Asia-Afrika melawan penindasan dan ketidakadilan dunia pasca-kolonial.
2. Soeharto
Presiden Soeharto pernah berpidato dua kali dalam forum Sidang Umum PBB yakni pada Sidang Majelis Umum Ke-47 PBB pada 24 September 1992 dan pada September 1995.
Pada 1992, Soeharto menyampaikan "Pesan Jakarta" yang baru saja dirumuskan dalam KTT ke 10 Gerakan Non-Blok NB di Jakarta pada 1-6 September 1992.
Karena itulah, pidato Soeharto di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tak hanya mewakili Indonesia tetapi jugai 108 anggota Gerakan Non-Blok atau dua per tiga dari keseluruhan keanggotaan PBB pada saat itu.
Soeharto kembali hadir dan berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB Oktober 1995 di m ana pada saat itu menjadi momen special karena bertepatan dengan berusia 50 tahun lahirnya PBB.
 Foto: Kanalarsip Presiden Soeharto berbicara di Sidang Umum PBBB 1992
|
3. Megawati Soekarnoputri
Megawati dua kali hadir dalam Sidang Umum PBB yakni pada 2001 dan 2003.
Momen Sidang Umum 2001 menjadi istimewa karena digelar hanya beberapa hari setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat (AS). Serangan tersebut membuat umat Islam tersudut karena Taliban dinilai sebagai dalangnya.
Setelah serangan 11 September 2001 (9/11) di World Trade Center (WTC) dan Pentagon, fenomena Islamofobia meningkat tajam di banyak negara, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.
Megawati sebagai perwakilan negara dengan populasi muslim terbesar hadir di sana.
Megawati kembali hadir dan berpidato pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2003.
 Foto: media.un.org Presiden Megawati berpidato di Sidang Umum PBB 2003
|
Mengenakan kebaya dan berpidato dalam Bahasa Inggris, Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam tubuh PBB agar lembaga internasional ini dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia.
Pada masa tersebut, pemimpin dunia memang tengah mendesak reformasi PBB.
Berpidato dalam bahasa Inggris di hadapan Sidang Tahunan Majelis Umum PBB di New York, Selasa waktu setempat (Rabu dini hari WIB), Megawati menekankan bahwa PBB harus berani mengkaji ulang dan memberdayakan badan-badan serta metode kerjanya.
"Kita harus punya keberanian untuk mengkaji ulang dan memberdayakan badan-badan serta metode kerja PBB," ujar Megawati dikutip dari video media.UN.org.
Selain isu reformasi PBB, Megawati menyoroti konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang diyakininya menjadi akar munculnya aksi terorisme di seluruh dunia. Ia menyerukan agar para pemimpin dunia segera membicarakan dan menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.
"Sebagai Kepala Negara dari negara Muslim terbesar di dunia, saya mengajak semua pemimpin dunia untuk memberikan perhatian yang serius pada masalah ini," tegasnya.
4. Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat aktif hadir dan berpidato dalam sejumlah Sidang Umum PBB sepanjang masa pemerintahannya. Kehadirannya menegaskan peran diplomasi Indonesia di panggung global, mulai dari isu perdamaian dunia hingga krisis pangan dan energi.
Selama 10 tahun pemerintahannya, SBY pernah hadir langsung sebanyak enam kali.
SBY pertama kali berpidato di forum internasional tersebut pada Sidang Umum ke-62 pada 2007, tidak lama setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam kesempatan itu, ia menekankan kontribusi Indonesia bagi perdamaian global dan diplomasi internasional.
 Foto: Detik Presiden SBY di Sidang Umum PBB
|
Tahun berikutnya, di Sidang Umum ke-63 pada 2008, SBY mengangkat isu krisis pangan dan energi global yang tengah mengguncang perekonomian dunia. Isu ini menjadi penting karena banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, merasakan dampak serius dari gejolak harga komoditas.
SBY kemudian konsisten hadir di forum tersebut pada Sidang Umum ke-64 (2009), ke-65 (2010), dan ke-66 (2011). Kehadiran beruntun ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan posisi strategis di kancah internasional.
Pidato terakhir SBY sebagai Presiden disampaikan pada Sidang Umum ke-68 PBB pada 25 September 2014. Dalam momen bersejarah itu, ia menegaskan pentingnya dunia tidak mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam. Ia juga menyerukan penghentian perang demi menjaga perdamaian global.
Kehadiran SBY di PBB selama hampir satu dekade mencerminkan konsistensi diplomasi Indonesia, yang berusaha menempatkan diri sebagai jembatan dialog antara dunia Barat dan dunia Islam, sekaligus sebagai suara negara berkembang.
 Foto: Detik Presiden SBY di Sidang Umum PBB
|
5. Joko Widodo
Jokowi selalu absen secara langsung di Sidang Umum PBB dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Selama masa pertama pemerintahannya pada 2014-2019, Jokowi mengutus Jusuf Kalla untuk hadir.
Jokowi memang pernah berpidato dalam Sidang Umum 2020 dan 2021 tetapi saat itu dia tidak langsung berada di markas PBB di New York.
Jokowi berpidato dari Jakarta secara virtual karena dunia tengah dilanda pandemi.
 Foto: Jokowi di Sidang Umum PBB (Biro Pers Kepresidenan RI) Jokowi di Sidang Umum PBB (Biro Pers Kepresidenan RI)
|
Pada 2022-2024, Indonesia diawakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Sidang Umum PBB.
 Foto: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di PBB (REUTERS/Eduardo Munoz) Indonesian Vice President Muhammad Jusuf Kalla addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 27, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz
|
Bagaimana dengan Gus Dur dan BJ Habibie?
Masa pemerintahan BJ Habibie hanya berlangsung dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Masa pemerintahan yang sangat singkat dan belum stabilnya situasi politik membuat BJ Habibie jarang bepergian ke luar negeri dan absen dalam Sidang Umum PBB.
Sementara itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap bepergian ke luar negeri selama masa pemerintahannya, termasuk ke AS.
Gus Dur juga pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September 2000 tetapi pada saat itu dia tidak berpidato.
Momen Sidang Umum 2000 dikenal dengan Millennium Declaration PBB (United Nations Millennium Declaration).
Deklarasi ini menjadi landasan lahirnya Millennium Development Goals (MDGs) yang berlaku untuk periode 2000-2015.
Gus Dur kembali ke PBB pada 2003 dan berpidato di markas PBB. Namun, kapasitasnya bukan sebagai presiden karena dia sudah dilengserkan. Gus Dur berpidato setelah menerima penghargaan "Global Tolerance Award" dari PBB.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
