Mimbar Sidang PBB Jadi Saksi: RI Tak Pernah Diam Demi Palestina-Islam

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menyuarakan isu-isu besar dunia, termasuk membicarakan isu mengenai Palestina hingga Islam.

Dari presiden hingga menteri luar negeri, para pemimpin Indonesia telah konsisten membawa pesan kemanusiaan tersebut ke forum internasional. Sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang lantang menyuarakan keadilan serta perdamaian dunia.

Berikut ini adalah isi pidato pejabat Indonesia yang pernah menyuarakan terkait Palestina hingga Islam di Sidang Umum PBB:

Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia pertama di era reformasi yang menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni pada Sidang Umum ke-58 di New York, 23 September 2003. Dalam forum tersebut, Megawati dengan tegas menyuarakan pandangan Indonesia terkait isu Palestina, terorisme, dan citra Islam di mata dunia

Megawati menegaskan bahwa umat Islam Indonesia maupun dunia pada dasarnya adalah kelompok moderat yang menjunjung tinggi perdamaian. Ia menolak keras klaim sebagian kecil kelompok fanatik yang menggunakan nama Islam untuk membenarkan aksi kekerasan dan terorisme.

"Para teroris itu jummlahnya hanya segelintir, fanatik, dan sering mengklaim bertindak atas nama Islam. Padahal Islam, yang mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan umat manusia, tidak mungkin membenarkan pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah," ujar Megawati.

Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa akar persoalan terorisme global tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan internasional, terutama dalam penyelesaian konflik Timur Tengah.

Dia menilai kebijakan negara-negara besar selama ini cenderung tidak adil dan berpihak, sehingga memperburuk rasa frustrasi dan keterpinggiran yang dirasakan masyarakat Muslim, termasuk rakyat Palestina.

"Sulit untuk menolak kesan bahwa kebijakan penyelesaian konflik di Timur Tengah tidak hanya tidak adil, tetapi juga sepihak. Jelas, persoalan Timur Tengah bukanlah konflik agama, meskipun terkadang memiliki nuansa keagamaan," lanjutnya.

Foto: media.un.org Presiden Megawati berpidato di Sidang Umum PBB 2003

Dalam pidatonya, Megawati menyerukan agar para pemimpin dunia membuka hati dan bersikap adil dalam menangani persoalan Palestina-Israel, karena masalah ini sangat menentukan masa depan perdamaian global.

"Saya mengajak para pemimpin dunia membuka pintu hati dalam menghadapi persoalan ini, yang krusial bagi perdamaian dunia, kesejahteraan umat manusia, dan masa depan peradaban," tegasnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Mantan Presiden RI ke-7, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup masa jabatannya sebagai Presiden dengan pidato yang penuh makna di Sidang Majelis Umum PBB ke-69 pada 24 September 2014.

Dalam kesempatan terakhirnya berbicara di forum dunia itu, SBY menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten memperjuangkan perdamaian dunia, membela rakyat Palestina, serta melawan stigma terhadap Islam.

Foto: Detik Presiden SBY di Sidang Umum PBB

SBY menyoroti berbagai tantangan global, termasuk konflik geopolitik, meningkatnya ekstremisme, dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya harus segera diakhiri melalui solusi dua negara.

"Kita harus mengakhiri penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya, serta mewujudkan solusi dua negara yang hingga kini masih sulit tercapai," ujar SBY dalam pidatonya.

SBY juga mengecam kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS, karena dinilai merusak citra Islam sejati sebagai agama damai. Menurutnya, ideologi kekerasan mereka justru mencederai umat Islam di seluruh dunia.

"Ideologi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak hanya mengkhianati ajaran sejati Islam sebagai agama damai, tetapi juga merusak dan mengguncang umat Islam di seluruh dunia," tegas SBY.

Lebih jauh, SBY menegaskan bahwa Indonesia adalah bukti nyata bagaimana Islam, demokrasi, modernitas, dan hak asasi manusia bisa berjalan bersama. Ia menyampaikan bahwa nilai-nilai toleransi, kebebasan, moderasi, dan multikulturalisme merupakan fondasi utama kebangsaan Indonesia, sekaligus contoh bagi dunia.

Jusuf Kalla

Ketika Menjabat Sebagai Wakil Presiden RI Periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) dalam Sidang Majelis Umum ke-70 pada 2 Oktober 2015, tambil perdana dengan membawakan pesan kuat mengenai perdamaian, keadilan, serta dukungan penuh Indonesia bagi Palestina.

JK menyebut bahwa realisasi solusi dua negara masih jauh dari harapan, sementara agresi Israel di Gaza telah menewaskan ribuan jiwa dan membuat ribuan lainnya terusir dari tanah mereka. Ia mengingatkan forum dunia bahwa isu Palestina adalah ujian moral bagi komunitas internasional.

"Penderitaan rakyat Palestina masih terus berlangsung, sementara realisasi solusi dua negara masih jauh dari harapan. Konflik terbaru di Gaza telah menimbulkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan membuat lebih dari 5.000 orang mengungsi," tegas JK.

Foto: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpidato pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke 70, di General Assembly Hall, Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (2/10/2015). (Dok. Setwapresri/jeriwongiyanto via Detikcom) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpidato pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke 70, di General Assembly Hall, Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (2/10/2015). (Dok. Setwapresri/jeriwongiyanto via Detikcom)

JK turut menyoroti konflik ekstrimisme di Timur Tengah termasuk ancaman dari kelompok radikal ISIS. Namun, ia menegaskan bahwa Islam bukanlah sumber terosisme dan Indonesia akan konsisten melawan radikalisme melalui dialog antaragama.

"Radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme terus menjadi ancaman global serius. Indonesia secara konsisten berperan mengatasi ancaman ini, termasuk akar permasalahannya, antara lain melalui dialog antaragama dan antarbudaya," ujar JK.

Di akhir pidatonya, JK menegaskan kembali bahwa pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka adalah keharusan sebagai bagian dari komitmen dunia terhadap perdamaian dan keadilan.

"Terkait Palestina, kita harus memastikan lahirnya sebuah negara Palestina yang berdaulat dan merdeka."

Hassan Wirajuda

Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, juga cukup lantang dalam menyuarakan isu Palestina hingga Islam di panggung PBB.

Dalam berbagai sidang Majelis Umum PBB, ia konsisten menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian dunia, perjuangan kemerdekaan Palestina, sekaligus membela Islam dari stigma terorisme pasca tragedi 11 September 2001 dan bom Bali 2002.

Dalam Sidang Majelis Umum ke-60 PBB pada 2005, Hassan menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman tak terguda, termasuk terorisme. Namun ia menegaskan, penanggulangan terorisme tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

"Kami berpendapat bahwa tidak ada satu pun hak asasi manusia yang boleh dikorbankan dan tidak ada satu pun hukum internasional yang boleh dilanggar dalam memerangi terorisme," tegas Hassan di hadapan forum PBB.

Foto: meda.un.org Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, menyampaikan pidato dalam debat umum Sidang Majelis Umum ke-60 di Markas Besar PBB (19 September 2005)

Ia menambahkan, upaya global melawan radikalisme harus disertai dengan dialog antaragama dan penguatan suara moderat.

"Kami di indonesia percaya bahwa dialog antaragama dan kerja sama untuk memperkuat suara moderat dapat secara signifikan mengurangi radikalisme kekerasan," ujar Hassan.

Terkait Palestina, Hassan berulang kali mengingatkan bahwa penundaan pengakuan terhadap negara Palestina merdeka bertentangan dengan hukum Internasional dan resolusi PBB. Ia juga mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel yang dinilainya sebagai hambatan dalam perdamaian.

"Kegagalan mendirikan negara Palestina yang merdeka bertentangan dengan hukum internasiona. Permukina ilegal Israel membuat mustahil terwujudnya negara Palestina yang berdaulan dan berkelanjutan," ucapnya dalam sidang umum PBB (29/9/2009).

Retno Marsudi

Ketika masih menjabat sebagai Menter Luar Negeri sejak 2014-2024, Retno Marsudi sangat sering menggunakan forum PBB untuk membicarakan hak rakyat Palestina, serta menolak islamofobiam dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai.

Pada pidato nya di Dewan Keamanan PBB 2019, Retno berulang kali menegaskan posisi Indonesia di garis depan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Isu Palestina adalah inti dari perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Bagi Indonesia, Palestina selalu menjadi inti dari politik luar negeri kami. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang memungkinkan." Ujarnya.

Foto: Pernyataan Menlu RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Palestina. (tangkapan Layar Youtube MoFA Indonesia) Pernyataan Menlu RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Palestina. (tangkapan Layar Youtube MoFA Indonesia)

Sementara dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada 2020, Retno menyoroti peningkatan Islamofobia di dunia.

"Kita tidak boleh membiarkan pandemi memperburuk Islamofobia atau bentuk intoleransi lainnya. Islam adalah agama damai, dan diskriminasi terhadap Muslim harus dihentikan."

Dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 26 Oktober 2023, Retno mengatakan bahwa ia tampil tidak hanya sebagai diplomat, tetapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek yang menyerukan penghentian kekerasan di Gaza.

Retno menyampaikan bahwa tragedi di Gaza bukan sekadar angka statistik, melainkan soal kemanusiaan yang tengah dilanggar secara brutal.

"Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, tetapi juga sebagai seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang nenek. Saya memohon hentikan pembunuhan, lindungi warga sipil, izinkan bantuan kemanusiaan masuk, dan gunakan hati nurani. Gunakan hati untuk keadilan dan kemanusiaan," tegas Retno di hadapan forum PBB.

Ia menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menghentikan kekerasan, meskipun ribuan korban berjatuhan. Retno menilai sikap pasif itu mengkhianati kewajiban moral untuk menyelamatkan nyawa warga sipil.

"Dewan Keamanan telah gagal mengambil tindakan tegas. Kita harus mengembalikan kemanusiaan ke dalam Dewan Keamanan. Kemanusiaan harus diutamakan," ujarnya.

Retno kemudian menyerukan tiga langkah konkret: menghentikan agresi melalui gencatan senjata, membuka akses kemanusiaan tanpa batas, dan menolak pemindahan paksa warga sipil Gaza.

"PBB harus menuntut gencatan senjata segera, penuh, dan dihormati. Bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa syarat dan berkelanjutan. Pemindahan paksa warga Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus ditolak," ucap Retno.

Di akhir pidatonya, Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian abadi tanpa penyelesaian akar konflik, yaitu pengakuan terhadap hak Palestina untuk merdeka dalam kerangka solusi dua negara.

"Tidak akan ada perdamaian sampai kita menyelesaikan akar masalah konflik. Solusi dua negara adalah sebuah keharusan. Cukup sudah ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina. Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina," pungkasnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]