Ini 7 Kontroversi Anggota DPR yang Picu Kemarahan Masyarakat

Jakarta, CNBC Indonesia- Aksi unjuk rasa masih mewarnai berbagai wilayah pada Jumat (29/8/2025). Penyampaian aspirasi masyarakat di publik diikuti dengan kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga kerusakan fasilitas public bahkan penjarahan.

Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

Sebagai informasi, demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap kepolisian.

Demo besar kali ini dimulai pada Senin (25/8/2025) di Gedung DPR/MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).Aksi dihadiri banyak kalangan, mulai dari perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa.

Saat itu, unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu fokus utama tuntutan unjuk rasa terkait kenaikan tunjangan anggota DPR.

Mereka meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR.

Kemudian, ketegangan mulai meningkat memasuki Senin siang. Saat itu kondisi sempat ricuh dan massa dipukul mundur menjauh dari Gedung DPR.

Aksi itu menyulut kemarahan mereka yang ada di depan DPR dan mulai melempari pagar dengan batu dan botol. Bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan menuju Slipi dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian.

DPR Didemo Karena Kontroversi
Gedung DPR/MPR selama ini memang kerap jadi sasaran aksi demo. Gedung yang identik dengan bentuk kura-kura tersebut pernah menjadi saksi sejarah lahirnya reformasi di Indonesia pada 1998.

Saat itu, Gedung DPR/MPR dikuasi mahasiswa yang berdemo dan berujung pada jatuhnya Soeharto.

Gedung DPR/MPR biasanya didatangi demonstran karena masyarakat kecewa dengan kebijakan wakil rakyat tersebut. Kekecewaan yang paling sering adalah soal rencana kenaikan harga BBM ataupun revisi Undang-Undang yang dinilai mengabaikan partisipasi masyarakat.

Namun, cerita tahun ini berbeda. Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling kelam bagi DPR RI. Sejumlah kontroversi mencuat, mulai dari tunjangan jumbo, rapat diam-diam, ucapan kasar, hingga dugaan korupsi. Publik pun kian sinis melihat perilaku wakil rakyat.

Anggota wakil rakyat kini menjadi sasaran amukan dan kemarahan masyarakat karena sejumlah kontroversi yang mereka lakukan.

Masyarakat kecewa karena di tengah melemahnya ekonomi, banyak dari anggota DPR/MPR yang justru mempertontonkan kemewahan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti.

Contoh terbaru yang menjadi sorotan tajam adalah pernyataan Sahroni. Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menanggapi desakan warga untuk membubarkan DPR dengan mengatakan itu sebagai sikap yang keliru dan menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.

Pernyataannya pada 22 Agustus atau sepekan lalu ini menuai reaksi keras dari masyarakat. Sahroni kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Sebelumnya, masyarakat juga marah setelah terkuaknya tunjangan DPR.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam sebuah wawancara menyebut ada tunjangan beras untuk anggota DPR sebesar Rp 12 juta per bulan serta
tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta.

Sejumlah anggota DPR juga kerap menunjukkan flexing soal harta kekayaannya. Contohnya, Eko Patrio yang memamerkan rumah senilai Rp 150 miliar di Youtube.

Berikut beberapa kontroversi anggota DPR tahun ini:


Berapa Anggaran DPR/MPR?

Data Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (RAPBN) 2026 mencatat anggaran MPR akan dialokasikan sebesar Rp 1,05 triliun pada tahun depan atau naik 16% dibandingkan tahun lalu.

Untuk DPR, alokasinya akan turun sekitar 0,6% menjadi Rp 9,9 triliun pada 2026. Kendati demikian, anggaran DPR terus melonjak bahkan melesat 83% dalam lima tahun terakhir.