Masing-masing era kepemimpinan membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan, membentuk fondasi bagi Indonesia modern yang kita kenal hari ini.
B.J.Habibie membuka pintu demokrasi dan mendorong kemajuan teknologi.AbdurrahmanWahid memperkuat pondasi pluralisme dan toleransi.Megawati Soekarnoputri menandai era baru dengan penguatan institusi anti-korupsi.
Kini, saat kita memasuki era kepemimpinan baru, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai warisan para presiden terdahulu.
Pengetahuan ini tidak hanya memberikan perspektif historis, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan masa depan.
Pancasila kemudian dijadikan dasar negara yang masih berlaku hingga saat ini. Prinsip ini dianggap mampu menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia.
Soekarno juga dikenal sebagai pengagum karya seni yang kemudian dia wujudkan dalam beragam pusat peninggalan di Indonesia. Presiden kelahiran 6 Juni 1901 tersebut juga membangun deretan bangunan agung dan bersejarah untuk Indonesia. Di antaranya:
Terdapat koleksi diorama yang dipamerkan di dalam Museum Monumen Sejarah Nasional lantai dasar Tugu Monas.
2. Stadion Gelora Bung Karno(GBK) dan Hotel Indonesia (HI)
Masjid terbesar di Jakarta ini merupakan masjid yang berdiri di atas pemikiran Bung Karno. Soekarno bersama Friedrich Silaban mendesain bangunan tersebut. Hingga akhirnya Ibu Kota Indonesia memiliki tempat ibadah bagi umat dengan konsep yang megah dan modern.
4. Patung Dirgantara atau Pancoran dan Pembebasan Irian Barat
5. Pendidikan Perguruan Tinggi
Pembangunannya dimulai pada April 1962, menggunakan dana hasil rampasan perang dari Jepang, dan jembatan ini diresmikan pada tahun 1965.
Dengan panjang mencapai 1.177 meter,Amperaawalnya dikenal dengan nama Jembatan BungKarnodan pada masanya merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara, menandai kemajuan infrastruktur di Indonesia.
Bendungan Ir. H.Juanda, yang juga dikenal sebagai Waduk Jatiluhur, adalah bendungan serbaguna pertama di Indonesia.
Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 dengan bantuan kontraktor asal Prancis. Bendungan ini memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian, pengendali banjir, serta mendukung pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke daerah sekitarnya. Bendungan Jatiluhur menjadi bukti inovasi teknologi dan ketahanan sumber daya air Indonesia pada masa itu.
Awalnya, bandara ini difungsikan sebagai pangkalan militer, namun sejak tahun 1981, bandara ini beralih fungsi menjadi fasilitas penerbangan komersial. Kini, Bandara Juanda menjadi salah satu bandara utama yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai rute domestik dan internasional.
Presiden Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, dikenal dengan julukan "Bapak Pembangunan." Selama masa kepemimpinannya, ia banyak meninggalkan warisan yang signifikan dalam pembangunan Indonesia.
Meskipun kepemimpinannya penuh dengan kontroversi, masa pemerintahan Soeharto juga ditandai dengan sejumlah prestasi yang memengaruhi perkembangan bangsa. Berikut adalah beberapa warisan penting yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto:
1. Satelit Palapa
Satelit Palapa adalah salah satu pencapaian terbesar Indonesia dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Diluncurkan pada 8 Juli 1976, Satelit Palapa A1 menjadi satelit pertama Indonesia dan juga yang pertama di Asia Tenggara.
Satelit ini diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas.
 Foto: CNBC Indonesia TV 9 Juli 1976 Satelit Palapa A1 Diluncurkan |
Satelit Palapa berfungsi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui komunikasi. Dengan adanya satelit ini, komunikasi antar provinsi di Indonesia dan hubungan telekomunikasi dengan negara lain menjadi lebih mudah.
Satelit Palapa juga menjadi cikal bakal perkembangan internet di Indonesia. Program ini menunjukkan visi jangka panjang Soeharto dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai bagi masa depan.
2. Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah sebuah proyek besar yang menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dalam satu tempat.
TMII, yang menempati lahan seluas 150 hektar di Jakarta, memuat replika rumah adat dari berbagai provinsi, serta budaya dan tradisi Indonesia lainnya. Proyek ini digagas oleh Ibu Negara Tien Soeharto pada 1972, dan TMII diresmikan pada 20 April 1975.
Tujuan pembangunan TMII adalah untuk meningkatkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia serta memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman.
TMII menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang paling terkenal di Indonesia dan terus menjadi simbol kekayaan budaya nasional hingga saat ini.
 Foto: Nikmati Wajah Baru TMII, Bikin Liburan Makin Seru! (CNBC Indonesia TV) Nikmati Wajah Baru TMII, Bikin Liburan Makin Seru! (CNBC Indonesia TV) |
3. Taman Buah Mekarsari
Terletak di Bogor, Jawa Barat, Taman Buah Mekarsari didirikan dengan visi untuk meningkatkan harkat dan martabat petani serta memperkenalkan kekayaan hortikultura Indonesia.
Taman ini dibangun untuk meningkatkan kualitas dan popularitas buah-buahan lokal agar bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Selain itu, Taman Buah Mekarsari berfungsi sebagai kebun koleksi dan percontohan untuk tanaman buah-buahan tropis Indonesia. Ini juga menjadi pusat penelitian dan pendidikan tentang tanaman hortikultura bagi masyarakat luas.
Sebagai alternatif objek wisata, Mekarsari juga menyediakan lapangan kerja dan menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat dari berbagai kalangan.
4. Jaringan Irigasi Nasional
Selama masa kepemimpinannya, Soeharto memperluas dan memperkuat jaringan irigasi di Indonesia untuk mendukung sektor pertanian, terutama dalam upaya mencapai swasembada pangan.
 Foto: Tol Jagorawi (detikcom/Farhan) Tol Jagorawi (detikcom/Farhan) |
Jaringan irigasi yang dibangun pada era Soeharto memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Pembangunan sistem irigasi yang efisien memungkinkan para petani untuk mengelola air dengan lebih baik, sehingga meningkatkan hasil panen padi dan tanaman lainnya. Ini menjadi dasar penting dalam upaya Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
5. Jalan Tol Jagorawi
Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, adalah jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia.
Pembangunan dimulai pada tahun 1973 dan selesai pada tahun 1978. Jalan tol ini menjadi contoh pengembangan infrastruktur transportasi modern di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pemerintah Soeharto untuk mempercepat mobilitas dan perdagangan antar wilayah.
Jalan Tol Jagorawi juga menjadi awal dari pengembangan jaringan tol di seluruh Indonesia, yang terus diperluas hingga saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
6. Swasembada beras
Salah satu prestasi terbesar yang dicapai Soeharto adalah swasembada beras pada tahun 1984. Melalui serangkaian kebijakan di sektor pertanian, termasuk pengembangan irigasi, penggunaan benih unggul, dan subsidi pupuk, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan beras secara mandiri tanpa harus mengimpor.
Keberhasilan swasembada beras ini diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1985 dan menjadi kebanggaan nasional.
7. Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program penting yang dijalankan selama masa kepemimpinan Soeharto. Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengurangi jumlah anak per keluarga.
Program KB mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, dan diakui sebagai salah satu program keluarga berencana yang paling sukses di dunia.
Era Presiden BJ Habibie
Presiden BJ Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, menggantikan Soeharto yang lengser setelah gelombang reformasi.
Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie meninggalkan beberapa prestasi penting yang berpengaruh besar pada perkembangan demokrasi, kebebasan, dan kemajuan teknologi di Indonesia. Berikut adalah warisan penting dari era BJ Habibie:
Undang-undang Otonomi Daerah
Salah satu prestasi terbesar BJ Habibie adalah pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. UU ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya masing-masing.
Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. UU ini juga menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kekuasaan setelah era sentralisasi yang diterapkan selama kepemimpinan Soeharto.
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan manajemen sumber daya.
2. Kebebasan Pers
Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal kebebasan pers. Habibie mencabut berbagai aturan yang membatasi kebebasan media, termasuk pembatasan penerbitan surat kabar dan majalah. Pers tidak lagi harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk terbit, sehingga era kebebasan pers di Indonesia dimulai.
Kebijakan ini memungkinkan media untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan membawa isu-isu penting yang sebelumnya ditutup-tutupi ke publik. Kebebasan pers yang diberikan Habibie membuka jalan bagi terbentuknya media yang lebih independen, berani, dan bebas dari sensor pemerintah.
 Foto: Suasana Pemakaman BJ Habibie (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Suasana Pemakaman BJ Habibie (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
3. Pemilu Demokratis 1999
Selama masa jabatan BJ Habibie, Indonesia menggelar Pemilu pertama yang bebas dan demokratis pada tahun 1999. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena dilakukan secara terbuka dan partisipatif, berbeda dari pemilu pada era Orde Baru yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.
Pemilu 1999 diikuti oleh banyak partai politik, yang menandai akhir dari dominasi Golkar dan dimulainya era multipartai di Indonesia. Pemilu ini berhasil memilih anggota DPR dan MPR baru yang lebih demokratis, sekaligus membuka jalan bagi terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4 RI.
4. Pembebasan Timor Timur
Pada masa pemerintahan Habibie, salah satu isu besar yang dihadapi adalah status Timor Timur (sekarang Timor Leste). Setelah bertahun-tahun menjadi wilayah yang dipersengketakan, Habibie mengambil keputusan untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum, yang akhirnya memutuskan untuk merdeka dari Indonesia pada 1999.
Meskipun langkah ini kontroversial, keputusan Habibie untuk menghormati hasil referendum tersebut diakui sebagai langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Hal ini juga mengakhiri konflik panjang di wilayah tersebut, meskipun menyebabkan gejolak di dalam negeri.
5. Reformasi Hukum
Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi di sektor hukum dan peradilan. Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan mengakhiri dominasi pemerintah terhadap sistem hukum.
Walaupun proses reformasi ini baru dimulai pada era Habibie, ia meletakkan fondasi untuk perubahan lebih lanjut dalam upaya memperbaiki sistem hukum yang lebih transparan dan adil.
6. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
Habibie juga memainkan peran penting dalam reformasi militer, khususnya dengan mengurangi peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Pada era Orde Baru, ABRI memainkan peran ganda dalam bidang keamanan dan politik. Namun, di bawah pemerintahan Habibie, peran politik ABRI secara bertahap mulai dikurangi sebagai bagian dari reformasi demokrasi yang lebih luas.
Era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
Presiden Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, menjabat sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang sangat pluralis dan memperjuangkan kebebasan beragama serta hak-hak kelompok minoritas.
Meskipun masa jabatannya singkat dan penuh dengan tantangan politik, Gus Dur berhasil mewujudkan berbagai kebijakan penting yang mempromosikan kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme. Berikut adalah beberapa warisan penting dari era Presiden Abdurrahman Wahid:
Pengakuan Konghucu
Salah satu kebijakan terpenting Gus Dur adalah pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebelumnya, di bawah Orde Baru, penganut Konghucu mengalami diskriminasi dan agama mereka tidak diakui secara resmi oleh negara.
 Foto: Ist Gus Dur |
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mengembalikan status Konghucu sebagai agama yang sah di Indonesia, sehingga para penganutnya dapat dengan bebas menjalankan ajaran agama mereka tanpa khawatir diskriminasi.
Langkah ini menjadi simbol penting dari komitmen Gus Dur terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas, terutama bagi masyarakat Tionghoa yang selama ini menghadapi berbagai bentuk diskriminasi.
2. Pencabutan Larangan Budaya Tionghoa
Selain mengakui Konghucu, Gus Dur juga mencabut berbagai larangan yang diberlakukan terhadap ekspresi budaya Tionghoa selama era Orde Baru.
Salah satu langkah yang paling signifikan adalah pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, yang melarang segala bentuk perayaan dan simbol budaya Tionghoa, termasuk perayaan Imlek dan penggunaan aksara Tionghoa di ruang publik.
Dengan langkah ini, Gus Dur memperbolehkan kembali perayaan Tahun Baru Imlek dan budaya Tionghoa lainnya dilakukan secara terbuka di Indonesia.
Pada tahun 2001, Gus Dur bahkan menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati pada tahun 2003.
3. Promosi Pluralisme dan Toleransi
Gus Dur adalah tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan memperkuat semangat "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia secara konsisten mendorong pentingnya keberagaman dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius.
Sebagai ulama besar dan intelektual Islam, Gus Dur memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi beragama dan memperjuangkan hak-hak semua kelompok, termasuk yang berasal dari agama dan etnis minoritas.
Salah satu bentuk nyata dari komitmen pluralismenya adalah keterbukaannya terhadap dialog antaragama dan mendorong harmoni antara umat beragama di Indonesia.
4. Pemulihan Hak-hak Kelompok Minoritas
Gus Dur juga berupaya memulihkan hak-hak kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Selain pengakuan Konghucu dan pencabutan larangan budaya Tionghoa.
Gus Dur juga membuka ruang bagi kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan, seperti komunitas Ahmadiyah, kelompok minoritas agama lain, dan kelompok adat.
Ia berkeyakinan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau suku. Ini menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Era Presiden Megawati Soekarnoputri (masa jabatan 23 Juli 2001- 20 OKtober 2004)
Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.
Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati menghadapi berbagai tantangan, termasuk mengelola dampak krisis ekonomi yang masih terasa setelah krisis Asia 1997 serta memulihkan stabilitas politik pasca reformasi.
 Foto: infografis/ Tak Cuma Ganjar, Megawati Juga Kalah di Jateng/Aristya Rahadian Tak Cuma Ganjar, Megawati Juga Kalah di Jateng |
Berikut beberapa prestasi dan kebijakan utama yang menonjol selama masa kepemimpinan Megawati:
Pembentukan KPK
Salah satu warisan paling penting dari era Megawati adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah sangat merusak tatanan pemerintahan dan perekonomian Indonesia.
Dengan pembentukan KPK, Megawati menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, meskipun tantangan yang dihadapi dalam melawan praktik korupsi masih sangat besar.
KPK diberi wewenang yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan menindak pelaku korupsi, serta berfungsi sebagai lembaga independen yang diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik.
 Foto: KPK Gelar Konferensi Pers (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) KPK Gelar Konferensi Pers (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
2. UU Tindak Pidana Korupsi
Selain pembentukan KPK, di masa kepemimpinan Megawati juga disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, memperjelas definisi tindak pidana korupsi, serta menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku.
Penguatan kerangka hukum ini penting untuk mempercepat proses penindakan terhadap kasus korupsi yang selama ini banyak tersendat, serta memberikan landasan yang kokoh bagi KPK untuk menjalankan tugasnya.
3. Nasionalisasi BUMN
Selama masa pemerintahan Megawati, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang paling menonjol adalah nasionalisasi atau penguatan kendali negara atas beberapa BUMN strategis yang sebelumnya terlibat dalam privatisasi besar-besaran.
Beberapa BUMN yang berhasil dinasionalisasi kembali di bawah kendali negara di antaranya adalah PT Indosat dan beberapa BUMN di sektor infrastruktur dan perbankan. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menjaga aset negara yang dianggap penting bagi perekonomian nasional, serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan publik.
4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pada masa Megawati, proses desentralisasi yang telah dimulai sebelumnya terus berjalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal. Ini menjadi bagian dari agenda reformasi untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah daerah.
Megawati mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meskipun implementasinya tidak selalu mulus di setiap daerah.
5. Penyelesaian Konflik Aceh dan Maluku
Selama masa pemerintahan Megawati, Indonesia menghadapi beberapa konflik domestik, termasuk di Aceh dan Maluku. Di Aceh, konflik separatis dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung lama.
Meskipun perjanjian damai belum tercapai selama masa jabatannya, Megawati melakukan upaya diplomasi dan menerapkan kebijakan darurat militer di Aceh sebagai langkah untuk menstabilkan situasi.
Di Maluku, pemerintahannya juga berupaya meredakan ketegangan dan kekerasan yang terjadi antara kelompok Muslim dan Kristen yang menyebabkan konflik sektarian. Berbagai langkah perdamaian ditempuh untuk meredam konflik dan memulihkan keamanan.
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBBY) memerintahh Indonesia pada periode dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, dikenal sebagai era yang penuh dengan berbagai inovasi kebijakan publik, reformasi, dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah beberapa warisan penting dari masa kepemimpinannya.
Di masa SBY, Indonesia akhirnya memiliki stabilitas politik dan ekonomi setelah jatuh bangun pada awal Era Reformasi. Berikut beberapa peninggalan SBY baik fisik atau berupa kebijakan yang menguntungkan rakyat:
1. Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang diresmikan pada masa pemerintahan SBY, tepatnya pada 10 Juni 2009.
Pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Madura dengan meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antara kedua wilayah. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan investasi di Madura dapat meningkat, serta pemerataan pembangunan menjadi lebih terasa di luar Pulau Jawa.
 Foto: Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia) Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia) |
2. BPJS Kesehatan
Pada masa SBY, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014 sebagai lembaga yang mengelola sistem asuransi kesehatan nasional, sebuah program yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada 2004.
Jumlah peserta BPJS Kesehatan per 10 Mei 2024 adalah 271,2 juta orang, yang setara dengan 97% total penduduk Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan, BPJS Kesehatan menjadi bukti jika negara bisa hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
 Foto: Melihat Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Melihat Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Pada masa pemerintahan SBY, salah satu program kebijakan yang cukup populer adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005 dan 2008.
BLT bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin agar tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM. BLT diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga-keluarga yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi.
Meskipun program ini sempat menimbulkan kontroversi, namun BLT juga dilihat sebagai langkah cepat untuk meredam gejolak sosial akibat inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga energi.
4. Cikal Bakal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Pada masa pemerintahan SBY, lahir juga program-program sosial yang menjadi cikal bakal dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, menjadi fondasi bagi pengembangan KIS.
Sementara itu, program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang memberikan bantuan keuangan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah, menjadi cikal bakal KIP.
5. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda besar pada masa pemerintahan SBY. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan birokrasi pemerintahan.
Salah satu langkah konkrit dari reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan sistem perizinan, penerapan meritokrasi dalam pengangkatan pejabat, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Membangun dari pinggiran menjadi visi besar kepemimpinan Preside Joko Widodo (Jokowi) selama Oktober 2014-Oktober 2024. Visi tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur secara masif dari wilayah Timur Indonesia hingga Barat. Jokowi juga menjadikan hilirisasi sebagai misi besarnya.
Pembangunan infrastruktur yang masif menyisir mulai dari wilayah 3 T (terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan) hingga kota-kota besar. Pembangunan infrastruktur dilakukan menyeluruh di bidang transportasi, pertanian, hingga perumahan.
Selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur di APBN melonjak 156,2% dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 455,8 triliun pada 2023. Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur di era Jokowi menembus Rp 3.411,6 triliun.
Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (KemenPUPR), hingga Kementerian Pertanian.
Sejumlah megaproyek digeber di era Jokowi. Di antaranya adalah:
1. Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera
Salah satu proyek besar yang menjadi sorotan selama masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia.
Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi, serta Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh, adalah dua proyek tol utama.
Kehadiran jaringan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.
Jalan tol ini juga membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. MRT dan LRT
Di era kepemimpinan Jokowi, Indonesia menyaksikan peluncuran moda transportasi publik modern berupa Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta dan Palembang.
MRT Jakarta, yang pertama kali dioperasikan pada 2019, menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia dengan jalur yang menghubungkan Bundaran HI hingga Lebak Bulus.
Sementara itu, LRT Palembang diresmikan pada 2018 sebagai bagian dari persiapan Asian Games 2018, menjadi LRT pertama di Indonesia.
 Foto: Foto Kolase KRL Commuter Line dan MRT Jakarta. (Dok. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki dan jakartamrt) Foto Kolase KRL Commuter Line dan MRT Jakarta. (Dok. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki dan jakartamrt) |
Pembangunan transportasi massal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar, meningkatkan efisiensi transportasi, dan mengurangi polusi udara.
3. Hilirisasi Industri
Jokowi mendorong kebijakan hilirisasi industri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan.
Hilirisasi industri ini melibatkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, seperti pengolahan nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit, agar produk yang diekspor memiliki nilai yang lebih tinggi.
Dengan kebijakan ini, Indonesia bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, terutama di industri berbasis sumber daya alam seperti baterai kendaraan listrik.
Hilirisasi industri juga diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan investasi asing di sektor pengolahan.
 Foto: Presiden RI Jokowi dalam Peresmian Produksi Smelter PT. Freeport Indonesia, Gresik, 23 September 2024. (CNBC Indonesia/Emir Yan Wardhana) Presiden RI Jokowi dalam Peresmian Produksi Smelter PT. Freeport Indonesia, Gresik, 23 September 2024. (CNBC Indonesia/Emir Yan Wardhana) |
4. Kartu Pra Kerja
Di tengah tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19, Jokowi meluncurkan program Kartu Prakerja pada 2020. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan subsidi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan atau terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kartu Prakerja menawarkan pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta insentif dalam bentuk tunjangan.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar kerja yang semakin digital dan global.
5. Satelit Satria-1
Dalam upaya mempercepat penyebaran internet di seluruh pelosok negeri, pemerintah Jokowi meluncurkan proyek Satelit Satria-1 yang merupakan satelit komunikasi terbesar di Indonesia.
Satelit ini dirancang untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat.
Satelit Satria-1 diharapkan dapat meningkatkan akses internet di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, dan sektor-sektor lain di wilayah terpencil, sehingga mendorong pemerataan teknologi informasi dan mendukung transformasi digital di seluruh Indonesia. Peluncuran satelit ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjembatani kesenjangan digital antarwilayah.
 Foto: dok Kominfo Peluncuran satelit RI Satria-1 |
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
Foto: Infografis/Sejarah Rupiah/Edward Ricardo
Foto: REUTERS/Darren Whiteside
Foto: Pancoran (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto))
Foto: Jembatan Ampera. (Dok: PUPR)
