Daftar Warisan Abadi Soekarno - Jokowi: GBK, KPK, BPJS Hingga MRT
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBBY) memerintahh Indonesia pada periode dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, dikenal sebagai era yang penuh dengan berbagai inovasi kebijakan publik, reformasi, dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah beberapa warisan penting dari masa kepemimpinannya.
Di masa SBY, Indonesia akhirnya memiliki stabilitas politik dan ekonomi setelah jatuh bangun pada awal Era Reformasi. Berikut beberapa peninggalan SBY baik fisik atau berupa kebijakan yang menguntungkan rakyat:
1. Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang diresmikan pada masa pemerintahan SBY, tepatnya pada 10 Juni 2009.
Pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Madura dengan meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antara kedua wilayah. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan investasi di Madura dapat meningkat, serta pemerataan pembangunan menjadi lebih terasa di luar Pulau Jawa.
 Foto: Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia)Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia) |
2. BPJS Kesehatan
Pada masa SBY, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014 sebagai lembaga yang mengelola sistem asuransi kesehatan nasional, sebuah program yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada 2004.
Jumlah peserta BPJS Kesehatan per 10 Mei 2024 adalah 271,2 juta orang, yang setara dengan 97% total penduduk Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan, BPJS Kesehatan menjadi bukti jika negara bisa hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
 Foto: Melihat Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)Melihat Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Pada masa pemerintahan SBY, salah satu program kebijakan yang cukup populer adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005 dan 2008.
BLT bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin agar tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM. BLT diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga-keluarga yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi.
Meskipun program ini sempat menimbulkan kontroversi, namun BLT juga dilihat sebagai langkah cepat untuk meredam gejolak sosial akibat inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga energi.
4. Cikal Bakal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Pada masa pemerintahan SBY, lahir juga program-program sosial yang menjadi cikal bakal dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, menjadi fondasi bagi pengembangan KIS.
Sementara itu, program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang memberikan bantuan keuangan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah, menjadi cikal bakal KIP.
5. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda besar pada masa pemerintahan SBY. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan birokrasi pemerintahan.
Salah satu langkah konkrit dari reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan sistem perizinan, penerapan meritokrasi dalam pengangkatan pejabat, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman Republik Indonesia.
(mae)
