Asing Saling Sikut Berebut Surat Utang RI Tapi Sri Mulyani Tahan Diri

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tampaknya masih konservatif dalam menyerap permintaan asing pada lelang Surat Utang Negara (SUN) meskipun minat asing sudah bergairah masuk.

Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pada Selasa (23/7/2024), pemerintah melalui sistem Bank Indonesia (BI) melakukan lelang terhadap tujuh seri, yakni SPN03241023 (new issuance), SPN12250710 (reopening), FR0101 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening).

Total penawaran yang masuk mencapai Rp57,19 triliun, jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak awal Maret tahun ini. Meski begitu, pemerintah tampaknya cenderung konservatif dengan penyerapan yang diambil lebih rendah, hanya Rp22 triliun dari lelang sebelumnya sebesar Rp24 triliun.

Meski begitu, penyerapan tersebut masih sesuai dengan target indikatif dari yang direncanakan.

Membahas soal asing, porsi penawaran asing mencapai 19,12%.dari incoming bids, setara Rp10,93 triliun. Penawaran asing ini juga terbilang yang tertinggi sejak akhir Januari 2024. Namun, pemerintah hanya menyerap Rp2,29 triliun saja.

Secara lebih rinci untuk penawaran asing, dari tujuh seri yang dilelang kali ini, obligasi tenor setahun (SPN12250710) ditawar asing paling banyak, mencapai Rp4,7 triliun. Sayangnya, pemerintah hanya menyerap Rp400 miliar saja. Imbal hasil yang dimenangkan sendiri secara rata-rata di 6,72%.

Sementara yang diserap pemerintah paling banyak dari asing tetap obligasi acuan RI, dengan tenor 10 tahun (FR100) sebanyak Rp1,40 triliun dari tawaran yang masuk sebanyak Rp2,04 triliun.

Untuk tenor jangka paling panjang, selama 30 tahun (FR0102) malah ditawar paling sedikit oleh asing, hanya Rp151,1 miliar, dan yang diserap pemerintah hanya Rp2,7 miliar.

Pada lelang kali ini sudah mulai terlihat bahwa minat asing masuk RI sudah semakin tinggi, tercermin dari minat untuk obligasi jangka pendek sudah lebih besar dibandingkan jangka panjang.

Meski begitu, pemerintah masih cenderung konservatif untuk menyerap lebih banyak dan tetap sesuai dengan target indikatif, mengingat pada awal Semester II tahun ini masih ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti era suku bunga tinggi yang belum mulai dipangkas, hingga mata uang rupiah yang masih melemah di atas Rp16.000/US$.

Pemerintah Hati-Hati Tarik Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir Juni lalu, mengatakan jika pemerintah akan lebih berhati-hari dalam menarik utang. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, ia lebih memilih untuk memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL).

"Karena kita juga menggunakan dari sumber yang berasal dari SAL tahun sebelumnya," tutur Sri Mulyani saat konferensi pers APBN secara daring, Kamis (27/6/2024).

Dia mengungkapkan SAL mencapai Rp 454,5 triliun pada akhir 2023. Sepanjang 2023, SAL yang digunakan mencapai Rp 35 triliun.

Artinya masih ada dana cukup dari SAL untuk membiayai defisit.

CNBC INDONESIA RESEARCH