Amerika Beri Kabar Baik, Semoga IHSG-Rupiah Bisa Happy Weekend

Pasar keuangan RI sudah mulai membaik kemarin. Namun pada hari ini, pergerakannya masih cenderung mendatar terutama IHSG, karena investor masih wait and see menanti rilis data inflasi Indonesia pada Jumat dan beberapa rilis data ekonomi di global, terutama data inflasi PCE.

Melandainya inflasi PCE Amerika Serikat menjadi kabar baik bagi pelaku pasar keuangan karena meningkatkan optimisme jika The Fed akan segera memangkas suku bunga.

Terlepas dari hal tersebut, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih bersifat sementara, alias perhitungan masih berlangsung. Apalagi, proses perhitungan suara masih dilakukan oleh KPU hingga 20 Maret mendatang.

Hingga Jumat pagi (1/3/2024) pukul 04.00 WIB, menunjukkan pasangan calon (paslon) 2 sudah jauh meninggalkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Data yang terbaru masih menunjukkan hasil perhitungan suara sudah masuk 77,90% data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tertampung dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kokoh di posisi pertama dengan perolehan suara 58,83%.

Inflasi Indonesia Periode Februari

Inflasi Indonesia diperkirakan menanjak pada Februari 2024. Inflasi yang merangkak naik ini dipicu lonjakan harga sejumlah bahan pokok. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi Februari 2024 pada hari ini, Jumat (1/3/2024).

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi memperkirakan inflasi Februari 2024 akan mencapai 0,25% dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Hasil polling juga memperkirakan inflasi (year on year/yoy) akan berada di angka 2,63% pada Februari. Inflasi inti (yoy) diperkirakan mencapai 1,7% (yoy).

Sebagai catatan, inflasi pada Januari 2024 tercatat 2,57% (yoy) dan 0,04% (mtm) sementara inflasi inti mencapai 1,68% (yoy).

Proyeksi kenaikan inflasi ini pada dasarnya masih cukup terkendali dan masih dalam rentang target Bank Indonesia (BI) untuk inflasi 2024 yakni 1,5-3,5%. Data BPS menunjukkan inflasi (mtm) pada Februari biasanya melandai pada Februari karena sudah melambung pada Desember dan Januari. Dalam lima tahun terakhir, inflasi (mtm) pada Februari tercatat 0,09%. Jika inflasi Februari ini menembus 0,25% maka itu menjadi anomali.

Ekonom Bank Maybank Indonesia, Juniman, menjelaskan komoditas utama penyumbang inflasi adalah harga beras, cabai, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur dadar, bawang putih, kacang kedelai, rokok filter, dan rokok kretek.

Senada dengan Juniman, Bank Mandiri juga mengatakan peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan, termasuk beras dan cabai merah.

Mengacu pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) BI, harga beras terus melonjak. Pada Februari, rata-rata harga beras naik 4,05% menjadi Rp 15.390/kg. .

Kenaikan harga beras ini membuat pemerintah waspada sebab dapat memengaruhi inflasi bulanan. Beras merupakan bahan pangan yang memiliki bobot terbesar terhadap inflasi pangan yakni sekitar 3,43%.

Pemerintah mengatakan bahwa salah satu biang kerok tingginya harga beras yakni peristiwa El Nino. Alhasil gangguan produksi beras lokal pun terjadi di tengah gangguan supply beras di dunia.

Baca: Belum Puasa, Inflasi Diramal Sudah Terbang Duluan

Lonjakan harga beras dan sejumlah pangan yang menanjak pada Februari perlu diwaspadai. Pasalnya, Indonesia sudah memasuki bulan Ramadan pada 11 Maret mendatang.

Secara historis, inflasi Indonesia akan mencapai puncak pada Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Bila harga pangan belum juga turun maka inflasi Maret bisa semakin melonjak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan kenaikan harga bahan pangan lainnya menjadi perhatian pemerintah, yakni bawang putih, cabai merah, daging ayam dan telur. Kenaikan ini terjadi jelang Ramadan dan Idul Fitri, maka Sri Mulyani berharap volume makanan harus segera stabil agar inflasi secara keseluruhan bisa terjaga rendah.

PMI manufaktur

Selain inflasi, data aktivitas manufaktur, terutama Indonesia yang tergambarkan pada Purchasing Manager's Index (PMI) versi S&P Global pada Februari lalu juga akan dirilis pada hari ini. 

PMI Manufaktur S&P Global Indonesia naik menjadi 52,9 pada Januari 2024 dari 52,2 pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan aktivitas pabrik selama 29 bulan berturut-turut dan laju terkuat sejak Agustus lalu, karena pertumbuhan pesanan baru yang lebih cepat, ditambah dengan kondisi pasokan yang lebih baik, menyebabkan produksi tumbuh pada laju tercepat dalam dua tahun.

Tak hanya Indonesia, beberapa negara juga akan merilis data PMI manufaktur terbarunya pada hari ini. Adapun negara-negara tersebut yakni Australia, Jepang, China, dan Amerika Serikat.

Di China, data PMI manufaktur versi resmi (NBS) periode Februari 2024 juga akan dirilis hari ini. Diketahui, PMI Manufaktur NBS resmi di China berada di 49,2 pada Januari 2024, sesuai dengan perkiraan pasar dan sedikit lebih tinggi dari level terendah 6 bulan di Desember di 49,0.

Meskipun demikian, angka ini adalah kontraksi aktivitas pabrik selama 4 bulan berturut-turut, karena Beijing berjuang untuk memacu pemulihan ekonomi di tengah tekanan deflasi, permintaan lemah, dan terus menurunnya sektor properti.

Inflasi PCE Amerika Serikat dan Klaim Pengangguran

AS melaporkan inflasiPCEpada Januari 2024 tercatat 2,4% secara tahunan (yoy) dan mencapai 0,3% secara bulanan (mtm). Angka bulanan lebih tinggi dari periode Desember 2023 yang tumbuh 0,1%, namun secara tahunan lebih rendah dari Desember 2023 yang tumbuh 2,6%.

Angka PCE sejalan dengan ekspektasi pasar, yang memperkirakan inflasiPCEtumbuh 0,3% (mtm) dan 2,4% (yoy).

InflasiPCEinti,yang mengeluarkan harga makanan dan energi yang bergejolak, tercatat 0,4% (mtm) dan 2,8% (yoy) yang tentunya sudah sesuai dengan ekspektasi pasar.

Data inflasiPCEyang sejalan ekspektasi pasar ini meningkatkan optimisme pasar jika The Fed bisa memangkas suku bunga secepatnya.

Para ekonom berpendapat bahwa model yang digunakan pemerintah untuk menghilangkan fluktuasi musiman dari data mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan kenaikan harga di awal tahun. Kebanyakan orang juga tidak memperkirakan kenaikan harga akan terulang kembali di Februari nantinya.

"Akan lebih bijaksana untuk menahan diri dalam memberikan penilaian yang kuat sampai data periode Februari keluar. Jika percepatan data Januari hanya terjadi sekali saja dan mungkin disebabkan oleh kegagalan faktor penyesuaian musiman untuk memperhitungkan sejauh mana sebenarnya perusahaan menaikkan harga pada harga yang sama pada awal tahun ini, atau apakah ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan bagi The Fed," ujar Satyam Panday, chief U.S. economistdi S&P Global Ratings.

Hal ini membuat pelaku pasar telah memundurkan ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), dari sebelumnya pada Mei 2024 menjadi ke Juni 2024.

Para pejabat The Fed juga telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk mulai menurunkan biaya pinjaman. Sejak Maret 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 525 basis poin (bp) ke kisaran saat ini di 5,25%-5,50%.

Peningkatan inflasi bulan lalu terjadi meskipun belanja konsumen melambat. Belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, naik 0,2% setelah meningkat 0,7% pada Desember 2023. Pengeluaran tetap didukung oleh pasar tenaga kerja yang masih ketat, yang menyebabkan kenaikan upah tetap tinggi.

Baca: 10 Saham Ini Kompak Dibuang Asing Kala IHSG Balik ke Level 7.300

Laporan terpisah dari Departemen Tenaga Kerja pada hari ini menunjukkan klaim awal tunjangan pengangguran negara naik 13,000 menjadi 215,000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 24 Februari. Para ekonom memperkirakan 210,000 klaim untuk minggu terakhir.

MK Resmi Hapus Ambang Batas Parlemen 4%

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Namun, penghapusan ambang batas parlemen 4% itu belum berlaku untuk Pemilu 2024, melainkan pada Pemilu 2029.

Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Kamis (29/2/2024), MK menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4% masih konstitusional digunakan pada Pemilu 2024. Namun, ambang batas parlemen sebesar 4% itu tidak bisa lagi diberlakukan di Pemilu 2029.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.

"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, di Gedung MK, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menyoal tentang penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.

Perludem menilai ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

Baca: Real Count KPU: Dapat 3 Juta Suara, PPP Masih Belum Lolos ke Senayan

Dalam pertimbangannya, Saldi Isra mengungkapkan, ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh sejumlah hal, seperti didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas, juga harus diputuskan dengan tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional. Hal Ini penting untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

(chd/chd)

Pages

Next