APBN Presiden Baru Mulai Dirancang, Akankah Berdampak ke IHSG-Rupiah?

Pasar keuangan RI sudah mulai membaik kemarin. Namun pada hari ini, pergerakannya masih cenderung mendatar terutama IHSG, karena investor masih wait and see menanti rilis data inflasi Indonesia pada Jumat mendatang dan beberapa rilis data ekonomi di global

Terlepas dari hal tersebut, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih bersifat sementara, alias perhitungan masih berlangsung. Apalagi, proses perhitungan suara masih dilakukan oleh KPU hingga 20 Maret mendatang.

Hingga Selasa kemarin pukul 23:00 WIB, menunjukkan pasangan calon (paslon) 2 sudah jauh meninggalkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Data yang terbaru masih menunjukkan hasil perhitungan suara per Rabu hari ini (28/2/2024) pukul 05:00 WIB dengan 77, 64% data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tertampung dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kokoh di posisi pertama dengan perolehan suara 58,84%.

APBN 2025, Defisit Melebar dan pertumbuhan Maksimal 5,6%

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan rancangan defisit APBN pada 2025 sebesar 2,48%-2,8%. Angka defisit itu melebar dari yang ditetapkan untuk APBN 2024 sebesar 2,29%. Seperti diketahui, APBN 2025 akan menjadi pedoman presiden berikutnya. Melihat data real count KPU, APBN tersebut akan digunakan Prabowo Subianto.

Rancangan defisit itu diiringi dengan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%-5,6%. Di atas target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2% dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%.

APBN masa transisi pemerintahan terakhir Jokowi dengan pemerintahan baru pemenang Pilpres 2024 pun telah memasukkan program seperti makan siang gratis yang diusung Calon Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai sidang kabinet paripurna pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 seperti dikutip Selasa (27/2/2024).

Seiring dengan meningkatnya defisit itu, belanja investasi juga naik di kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapula pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3-5,6%, tingkat kemiskinan antara 6-7%, dan tingkat pengangguran terbuka 4-5%. Rasio gini di sekitar 0,37.

Target pertumbuhan sebesar 5,3-5,6% dan defisit yang melebar menjadi 2,8% pada 2025 memberi sejumlah konsekuensi kepada ekonomi Indonesia.

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pemerintah memperkirakan adanya aktivitas ekonomi yang lebih besar dan meningkat. Kondisi ini akan berdampak kepada perusahaan, termasuk yang listing di bursa Indonesia.

Baca: World Bank Soroti Makan Siang Gratis, Minta Defisit APBN Dijaga

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maka perusahaan pun diharapkan bisa mendapat keuntungan lebih besar dari kenaikan penjualan.
Sementara itu, defisit yang melebar bisa berimplikasi kepada SBN dan nilai tukar. Dengan target defisit yang melebar maka kemungkinan pemerintah akan meningkatkan utang melalui penerbitan SBN.

Kondisi ini bisa menambah pasokan SBN di pasar sehingga harga turun. Pelebaran defisit yang tidak bisa dijaga juga bisa berdampak besar kepada keyakinan pasar keuangan yang bisa melemahkan nilai tukar atau menekan harga SBN.

Data perkiraan kedua PDB AS

Pada hari ini, AS akan merilis data perkiraan kedua dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal IV-2023.

Konsensus pasar dalam Trading Economics memperkirakan PDB AS pada perkiraan kedua secara basis kuartalan (quarter-to-quarter/qtq) mencapai 3,3%, lebih rendah dari posisi kuartal III-2023 yang mencapai 4,9%.

Perekonomian Negeri Paman Sam dinilai sedang tidak baik-baik saja oleh beberapa pengamat. Bahkan, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon kembali menyuarakan ancaman yang dapat memengaruhi perekonomian dunia di tahun ini.

 Hal ini diungkapkan dalam forum JPMorgan High Yield and Leveraged Finance Conference di Miami, Senin kemarin.

Di sebuah momen wawancara dengan CNBC International, Dimon berpendapat bahwa ada kemungkinan besar bahwa perekonomian terbesar dunia, Amerika Serikat (AS), sedang menuju resesi. Menurutnya, ini membuat pasar sedang menerka kemungkinan kapan era suku bunga tinggi berakhir.

"Pasar sedang menentukan harga dalam kondisi soft landing. Itu mungkin saja terjadi," ujarnya.

Baca: Lapor Pak Jokowi! Investor Asing Kabur dari RI Jelang Pilpres 2024

Komentar tersebut muncul saat pasar mengubah ekspektasinya terhadap kebijakan moneter. Setelah sebelumnya pelaku pasar di awal tahun memperkirakan kemungkinan rangkaian penurunan suku bunga secara agresif pada Maret, mereka kini melihat bahwa pelonggaran tersebut baru akan dimulai pada Juni atau bahkan Juli.

Seiring dengan kenaikan suku bunga, pasar juga harus menghadapi The Fed yang akan menghentikan kepemilikan obligasinya, sebuah proses yang dikenal sebagai pengetatan kuantitatif atau QT.

"Selalu merupakan kesalahan jika hanya melihat tahunnya saja," kata Dimon.

"Semua faktor yang kita bicarakan: QT, defisit belanja fiskal, geopolitik, hal-hal tersebut mungkin akan terjadi selama beberapa tahun. Tapi hal itu akan terjadi dan akan memberikan efek dan dalam pikiran saya, saya hanya berhati-hati dalam segala hal."

Meski ada awan gelap, Dimon mengatakan ia tidak melihat adanya kemungkinan seburuk krisis keuangan tahun 2008. Diketahui, pada periode itu, bank-bank terkena dampak dari keruntuhan industri subprime mortgage.

"Suku bunga yang lebih tinggi dan resesi dapat berdampak buruk pada bidang-bidang seperti real estate komersial dan bank regional, namun dengan dampak makroekonomi yang terbatas," tambahnya.

(chd/chd)

Pages

Next