Proyek IKN di Mata Next Presiden RI, Seberapa Penting?

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang kini ditujukan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang maju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Tiga bacapres dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Di tangan salah satu ketiga bacapres inilah nasib IKN akan ditentukan sejak 2024 mendatang. Perwakilan ketiga bacapres membahas lengkap persoalan proyek IKN dalam acara "Your Money Your Vote" di CNBC Indonesia pada Rabu, 22 November 2023.

Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menjadi satu-satunya kontestan yang tidak menjadikan pembangunan IKN masuk ke dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara spesifik menyebutkan di dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya berjudul Menuju Indonesia Unggul secara spesifik keberlanjutan program IKN. Bahkan mereka memastikan percepatannya.

Begitu pula dengan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya memasukkan rencana melanjutkan pembangunan IKN dalam dokumen visi, misi, dan program kerja bertajuk Bersama Indonesia Maju.
Kendati tidak menjadikan proyek IKN dalam visi dan misi tetapi Thomas Lembong, Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, menegaskan bahwa mereka akan membuka diskusi publik untuk menggali suara masyarakat.

Anies-Imin

Thomas Lembong mengatakan bahwa diskusi publik adalah cara yang tepat untuk menerima berbagai perspektif masyarakat. "Ini kita mengembalikan kepada keinginan kita untuk diskusi publik yang terbuka di mana tidak ada ketakutan," ungkap Lembong dalam acara Your Money Your Vote.

Menurut Thomas, setiap kebijakan yang berpengaruh pada publik harus melewati prosedur birokrasi dan konsultasi publik yang memadai. Dengan keterlibatan masyarakat melalui diskusi publik, diharapkan dapat tercipta kebijakan publik yang optimal untuk kepentingan bersama.

"Keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang berbeda itulah yang menghasilkan kebijakan yang optimal," jelasnya.

Foto: Ardi Suratman Rumah Sakit (RS) pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dibangun pada Jumat (22/9).

Namun, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan ini. Didik J. Rachbini, seorang ekonom senior yang hadir sebagai narasumber, mempertanyakan manfaat dari diskusi publik jika proyek IKN sudah berjalan. Ia menyatakan bahwa konsultasi publik bisa menjadi sesuatu yang sulit dilaksanakan.

Thomas menjawab pertanyaan tersebut dengan menekankan bahwa hasil dari diskusi publik tersebut memiliki nilai penting. Menurutnya, proyek apapun dapat berlanjut atau dihentikan berdasarkan hasil diskusi tersebut.

"Proyek apapun juga itu bisa digas atau direm. Jadi memang sudah jadi UU, kita harus patuh UU, tapi apakah ini mau digas atau digas secara halus atau menengah atau mau direm. Itu menurut saya harus melalui konsultasi publik," tandasnya.

Ganjar-Mahfud

Proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik perhatian banyak pihak, terutama dalam perspektif kelanjutan proyek tersebut. Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi proyek tersebut, khususnya terkait ketidakmampuan menarik investasi meskipun telah ada 300 surat minat (Letter of Intent/LoI) dari para investor.

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sony B. Harsono, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama belum masuknya investasi adalah kurangnya perhatian terhadap detail proyek. Sony menyoroti kekurangan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang menjadi kunci bagi investor untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan.

Prabowo-Gibran

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan bahwa IKN merupakan jiwa Indonesia untuk menjadi negara maju.

Erwin mengatakan citra IKN sebagai lambang kemajuan adalah tidak adanya rumah toko dan motor. "Di mana kota di Indonesia yang ga ada ruko, di mana kota di Indonesia kendaraannya tidak ada motor, kebisingan, polusi," kata Erwin.

Menurut Erwin, alasan itulah yang membuat pasangan Prabowo-Gibran keukeuh untuk melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2024. Dia tak memungkiri bahwa sebagian anggaran untuk proyek IKN berasal dari APBN. Namun, dia menilai manfaat dari pembangunan itu akan lebih besar.

Dia melanjutkan bahwa rencana membangun IKN didasarkan atas pemikiran yang jangka panjang. Manfaat pembangunan IKN, menurut dia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Erwin berujar bahwa kekayaan alam di Kalimantan Timur seperti batu bara, gas alam dan minyak bumi akan habis. Kalimantan Timur, kata dia, butuh identitas baru untuk menonjolkan karakteristik provinsi tersebut. IKN, kata dia, akan menjadi ikon baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan adanya keraguan terhadap proyek IKN, lantas bagaimana visibilitas dari proyek ini sebenarnya?

Pendanaan IKN
Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Namun, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari total dana yang dibutuhkan, menurut situs resmi proyek tersebut.

Prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), rincian rencana pembiayaan dari menunjukkan APBN akan berkontribusi Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di sisi lain, Jokowi berharap lain dengan 80% pendanaan akan berasal dari investor asing.

Kendati demikian, terdapat keraguan dana asing untuk menyalurkannya ke proyek tersebut. Hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan perkembangan proyek, kata para peneliti kepada CNBC International.

Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, jika pemerintah tidak dapat memberikan bukti kelayakan IKN dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut. Kekhawatiran utama datang dari perbedaan arah pada pemerintahan baru yang mulai menjabat tahun depan, kata Ju Ye Lee, ekonom di Maybank Investment Banking.

Dan lagi, Pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur.

Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun tersisa hanya 1,9% PDB tahun lalu, menurut laporan Maybank.

Para peneliti yang berbicara kepada CNBC International mengatakan bahwa dengan kurangnya visibilitas mengenai keberhasilan proyek tersebut, pemerintah mungkin harus meningkatkan pendanaannya menjadi lebih dari 20%.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan meningkatkan investasi hingga lebih dari 20%, Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi di Badan Ibu Kota Nasional Nusantara, mengatakan hal tersebut bukan bagian dari diskusi saat ini.

"Namun, kami yakin infrastruktur dasar yang dibangun hingga tahun 2024 akan menjadi landasan yang kuat bagi masuknya investasi swasta," kata Wicaksono kepada CNBC International pada bulan Juni. Menurutnya, permainan investasi perlu menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya dalam permainan. 

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]