Proyek IKN: Megaspekulasi Masa Depan Indonesia?

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan mega proyek impian yang penuh dengan kontroversi.

Langkah ini diperkirakan akan sepenuhnya tercapai pada 2045 sebagai proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi populasi dan kemacetan lalu lintas.

Presiden Jokowi, optimis dengan obsesinya terhadap mega proyek IKN ini. Pasalnya, beliau yakin proyek ini akan membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia.

Dalam Konferensi di Singapura yang diselenggarakan Juli silam, Jokowi turut menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di IKN sebagai "kesempatan emas." Bahkan, Beliau meyakinkan penanam modal bahwa projek ini tetap "akan berjalan dengan aman", meski siapapun yang memenangkan Pemilu 2024.

Bagaimanapun juga, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa akan cukup berat dalam merealisasikan pemindahan ibu kota.

Pemerintah Indonesia membidik untuk merelokasi mencapai 1,9 juta orang ke IKN pada 2045, dengan 118-180 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) turut berpindah, melansir Indonesia.go.id.

Melinda Martinus, Peneliti ISEAS, memandang besar kemungkinan rencana ini akan gagal, karena proyek ini masih dalam tahap awal. Untuk menarik masyarakat datang, Martinus menambahkan perlu adanya "infrastruktur yang kuat, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana."

Persoalan Pendanaan

Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Namun, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari total dana yang dibutuhkan, menurut situs resmi proyek tersebut.

Prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), rincian rencana pembiayaan dari menunjukkan APBN akan berkontribusi Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di sisi lain, Jokowi berharap lain dengan 80% pendanaan akan berasal dari investor asing.

Kendati demikian, terdapat keraguan dana asing untuk menyalurkannya ke proyek tersebut. Hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan perkembangan proyek, kata para peneliti kepada CNBC International.

Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, jika pemerintah tidak dapat memberikan bukti kelayakan IKN dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut. Kekhawatiran utama datang dari perbedaan arah pada pemerintahan baru yang mulai menjabat tahun depan, kata Ju Ye Lee, ekonom di Maybank Investment Banking.

Dan lagi, Pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur.

Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun tersisa hanya 1,9% PDB tahun lalu, menurut laporan Maybank.

Para peneliti yang berbicara kepada CNBC International mengatakan bahwa dengan kurangnya visibilitas mengenai keberhasilan proyek tersebut, pemerintah mungkin harus meningkatkan pendanaannya menjadi lebih dari 20%.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan meningkatkan investasi hingga lebih dari 20%, Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi di Badan Ibu Kota Nasional Nusantara, mengatakan hal tersebut bukan bagian dari diskusi saat ini.

"Namun, kami yakin infrastruktur dasar yang dibangun hingga tahun 2024 akan menjadi landasan yang kuat bagi masuknya investasi swasta," kata Wicaksono kepada CNBC International pada bulan Juni. Menurutnya, permainan investasi perlu menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya dalam permainan.

Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif sebelum negara-negara lain di dunia mengikuti jejaknya. Lanvin mengungkapkan bahwa investor memiliki kecenderungan mengikuti pergerakan mayoritas dana aliran dana.

"Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka," tambahnya.

"Tidak ada keraguan bahwa Asia-Pasifik akan memimpin dunia dalam hal pertumbuhan, produksi, daya saing, demografi, dan talenta dalam 10 tahun ke depan... Jadi mobilisasi kepentingan di kawasan ini akan sangat penting bagi keberhasilan finansial Nusantara," katanya.

Pengembang Indonesia Ciputra Development adalah perusahaan terbaru yang mengumumkan akan berinvestasi di Kawasan IKN. Perusahaan tersebut berencana mengembangkan bangunan seluas 300 hektar yang akan mencakup rumah, hotel, dan mungkin lapangan golf.

Ketidakpastian seputar presiden Indonesia berikutnya adalah hambatan utama yang turut membuat investor enggan berinvestasi.

Pemerintahan Jokowi menikmati peringkat persetujuan yang kuat karena masyarakat Indonesia "sangat puas dengan proyek infrastruktur dan program pembangunannya," kata Martinus.

"Tetapi ada perdebatan politik tentang apa yang akan terjadi jika partai oposisi menang," ujarnya. "Selera mereka untuk melanjutkan proyek ini sangat rendah - jadi ada kekhawatiran di sana."

Namun, proyek ini akan berjalan jika pemerintahan saat ini terpilih kembali, katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah saat ini "sangat, sangat serius dalam membangun ibu kota baru."

Bagaimana Nasib Jakarta?

Kurangnya pendanaan hanyalah awal dari serangkaian masalah yang mungkin dihadapi Indonesia jika ibu kota dipindahkan ke IKN, dan perpindahan tersebut dapat menciptakan tantangan baru bagi Jakarta.

Para peneliti menyuarakan kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota akan mengurangi fokus pembangunan Jakarta dan warga yang tinggal di sana akan menanggung beban terbesarnya.

"Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada masyarakat yang tidak akan direlokasi? Siapa yang akan berinvestasi pada sumber daya untuk melindungi aset mereka jika mereka tetap tinggal di Jakarta?" Diane Archer, peneliti senior di Stockholm Environment Institute mengatakan.

Karenanya, jelasnya, kota ini rawan banjir dan belum ada langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada banyak warga di Jakarta yang tinggal di pemukiman pedesaan dan tidak memiliki sumber daya untuk berpindah, kata Archer.

Bahkan jika warga dipindahkan, kemungkinan besar mereka akan tinggal di kondisi perumahan yang masih buruk, khususnya jika pemerintah tidak menyediakan perumahan subsidi yang terjangkau di IKN.

"Mereka akan menghadapi banjir yang lebih parah dan paparan penyakit yang ditularkan melalui air, dan infrastruktur seperti gedung perkantoran, rumah, dan pusat perbelanjaan juga akan terkena dampaknya," tambahnya.

Sebagai tambahan, terdapat kesalahpahaman umum bahwa langkah ini akan menyelesaikan masalah kelebihan penduduk di Jakarta, namun IKN tidak akan mampu menampung cukup banyak orang untuk mengatasi hal ini, menurut Martinus.

Populasi warga Jakarta yang sangat padat tidak akan menyelesaikan masalah populasi dan kemacetan dengan memindahkan sedikit warganya ke IKN.

IKN Kota Berkelanjutan?

Pemerintah telah mengklaim bahwa IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mengadopsi 100% energi terbarukan pada tahun 2045, dan Lanvin dari IMD optimistis tujuan tersebut dapat tercapai.

Akan lebih mudah bagi kota baru untuk mengadopsi energi terbarukan dibandingkan kota-kota lama yang mencoba melakukan transisi menuju net-zero, jelas Lanvin.

"Setiap infrastruktur baru dan setiap jalur baru akan netral karbon sejak awal - dan jika mereka memutuskan mobilitas akan didasarkan pada energi terbarukan, kita akan melihat mobil listrik, bus listrik, dan trem listrik."

Di sisi lain, sebuah kota dengan impian bebas karbon dapat menghilangkan mata pencaharian para pekerja batubara di Kalimantan, Lee dari Maybank memperingatkan.

"Industri batu bara menyumbang sekitar 35% PDB Kalimantan Timur dan mempekerjakan hampir 9% penduduknya," katanya, seraya menambahkan bahwa provinsi ini sangat bergantung pada batu bara yang mengalami lonjakan pesat sejak perang di Ukraina.

Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri batu bara tahun 2022 mencapai 44,5% dari PDB Kalimantan Timur dan industri pertambangan dan penggalian secara keseluruhan mencapai 53,24%.

Meskipun pemerintah mengatakan bahwa IKN dibangun di "kawasan hutan yang tidak produktif", namun masih terdapat permasalahan lingkungan dalam pembangunannya.

"Semen adalah penghasil gas rumah kaca yang besar dan dengan menebang pohon untuk menggantikannya dengan bangunan, gas rumah kaca baru akan dilepaskan," jelas Archer.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]