Menguji Janji APBN Terakhir Presiden Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Semua Presiden Indonesia sejak Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono mengalami lengser keprabon, istilah bahasa jawa yang berarti mengakhiri jabatan. Bedanya, nyaris semua presiden itu melanjutkan rangkaian kedua dari kalimat itu; madep pandito ratu. Artinya, presiden yang lengser lalu lebih banyak aktivitas beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau keluar dari politik praktis.

Presiden Soekarno mandep pandito, meski karena dipaksa demikan oleh Presiden Soeharto, lantas dilakukan Pak Harto oleh desakan rakyat, dimana dia bahkan tidak peduli urusan penerusnya Presiden BJ Habibie, begitu pula terjadi pada Abdurrahman Wahid yang dilengserkan paksa oleh Amien Rais cs, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menarik diri dari struktur aktif partai. Presiden Megawati lengser dan mandep pandito tapi tidak benar-benar senyap, masih aktif sebagai King Makerpolitik bangsa.

Jejak Presiden Megawati diikuti penerusnya Joko Widodo yang lengser keprabontahun depan. Dia bukan ketua partai, tetapi sudah bilang akan ikut aktif cawe-cawe (baca; terlibat) tentang siapa penerusnya, demi memastikan masa depan Indonesia emas 2024. Ini membuat hanya ada dua King Maker di suksesi 2024, ad dalam satu partai tapi beda posisi. Desain RAPBN 2024, Presiden Jokowi mencerminkan keinginan untuklengser keprabon, tapi tidak mandep pandito.

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 atau gampangnya inti dari ratusan lembar Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu cukup terang; fokus pemerintah tahun depan akan Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Menurut CNBC Indonesia Research, ini lebih mudah dipahami bahwa tahun depan pemerintah akan fokus memperbaiki kesenjangan ekonomi sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak selama ini kurang berkualitas.

Lalu, diksi berkelanjutan tampak bermakna ganda, yakni ekonomi hijau dan secara tersirat adalah meninggalkan pekerjaan rumah yang "WAJIB" diteruskan oleh penerusnya. Sudah menjadi rahasia umum, Presiden Jokowi akan memberikan dukungan kepada capres, antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto-dengan analisis terkini, paling tidak dengan pendekatan semiotika, cenderung pada nama kedua.

Dua tujuan utama itu akan ditempuh dengan dua kelompok strategi kebijakan fiskal. Jangka pendek difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Kedua, menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).

Peran Strategis Wapres K.H Ma'ruf Amin

Salah satu tugas pokok penting yang didelegasikan Presiden Jokowi kepada Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah masalah kemiskinan, termasuk segala bentuk pernak perniknya. Pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan stunting. Menurut data BPS 2022 sekitar 2%-nya tergolong miskin ekstrem, dan Wakil Presiden mengatakan akan menggunakan dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban sebagai upaya dalam mencapai nol persen kemiskinan ekstrim pada 2024.

"Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor," tegas Wapres Ma'ruf pada acara Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Gamalama Ballroom, Hotel Sahid Bela Ternate, Jl. Jati Raya No. 500, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jumat pagi (12/05/2023).

Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tahun 2024 mampu tumbuh 5,2%. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 - 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 - 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 - 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 - 74,02 serta nilai tukar petani pada rentang 105 - 108 dan nilai tukar nelayan pada rentang 107 - 110.

Presiden dalam pidatonya menyatakan, capaian pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tertuang dalam kebijakan RAPBN tahun 2024.

Benarkah Berpihak Kepada Wong Cilik?

Penempatan target Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada fokus utama kerja tahun depan adalah sebuah tanda baik. Namun, hal itu harus diuji dengan data yang ada, yakni salah satu parameter yang bisa dipakai untuk menunjukkan keseriusan terhadap RKP 2024 adalah konsistensi politik anggaran baik itu dalam bentuk belanja maupun stimulus fiskal.

Stimulus fiskal itu terangkum dalam indikator besaran belanja perpajakan atau tax expenditure. Yakni, besar kehilangan potensi pendapatan pajak yang disengaja oleh pemerintah yang diberikan dalam beragam diskon pajak untuk merangsang sektor terkait untuk tumbuh dan berkembang, yang telah secara terang telah diumumkan dalam dokumen Nota Keuangan 2024 secara akumulatif berdasarkan 17 sektor usaha PDB Indonesia.

Sebagai alat ukur lain, CNBC menggunakan kontribusi setiap sektor terhadap serapan tenaga kerja, sehingga seharusnya sektor yang paling menyerap tenaga kerja seharusnya mendapatkan porsi lebih stimulus fiskal. Berikut komparasi dan hasilnya:

Dapat disimpulkan bahwa pada keseriusan untuk menempatkan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai target utama sudah tercermin dalam politik anggaran menggunakan pendekatan serapan tenaga kerja dan alokasi belanja perpajakan. Terbukti, sebanyak 84.8% dari total rencana belanja pajak tahun depan sebesar Rp 374,6 triliun dialokasikan pada delapan sektor yang secara akumulatif menyerap 80.62% total tenaga kerja yang berjumlah sekitar 138 juta orang. Namun kajian ini masih parsial, karena belum memasukan alokasi belanja serta stimulus regulasi lainnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH

email : [email protected]