Anies-Imin Ogah Beri Janji Bombastis, Lalu Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN akan maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 dengan didukung oleh Koalisi Perubahan. Pasangan AMIN berjanji akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat transisi energi.
Anies-Muhaimin atau Cak Imin akan maju dengan didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. 
Juru Bicara dan Tim Ahli Ekonomi Anies Baswedan, Thomas Lembong berfokus membahas visi-misi paslon AMIN dalam program CNBC Indonesia Your Money Your Vote.

Fondasi & Visi-Misi AMIN

Diskusi diawali dengan pembahasan fondasi, visi, dan misi Anies-Muhaimin. Fondasi pasangan ini menggunakan tagline "Satu Indonesia, Satu Kemakmuran". Fondasi tersebut menunjukkan bahwa paslon ini mengharapkan adanya pemerataan kemakmuran untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Poin tersebut juga tercermin dari visi pasangan tersebut berupa "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Visi tersebut menghasilkan misi yang perlu dicapai pasangan tersebut seperti ketersediaan kebutuhan pokok, pengentasan kemiskinan, keadilan ekologis, dan sebagainya.

Pembahasan dilanjutkan dengan analisis perbandingan penggunaan kata yang paling sering muncul dalam dokumen visi-misi antar pasangan calon. Pasangan Anies-Cak imin menghasilkan dokumen terpanjang dengan menghasilkan empat kata terbanyak yaitu adil, makmur, ekonomi, dan masyarakat.

Poin penting yang menjadi pembeda paslon Anies-Cak Imin terdapat pada poin kesetaraan dan pemerataan. Namun, pencapaian ini diperkirakan akan berbanding terbalik dengan target pencapaian ekonomi yang paling konservatif.

Pertumbuhan Ekonomi

Pasangan Anies-Muhaimin menargetkan pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan pasangan calon lainnya sebesar 5,5-6,5%. Target konservatif tersebut disebabkan kemungkinan dunia krisis akibat risiko suku bunga AS yang tinggi melambatkan ekonomi, mengganggu likuiditas, dan rupiah melemah akibat outflow.

Faktor pertama yang mendasari keyakinan tahun depan resesi menurut Lembong ialah tren suku bunga acuan bank sentral di negara-negara maju yang kini masih terus tinggi dan akan berlangsung lama karena tekanan inflasi yang sulit turun. Di sisi lain, nilai tukar dolar telah menguat secara berkepanjangan dibanding mata uang negara-negara lain.

Kenaikan suku bunga menyebabkan imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi, sehingga pasar melarikan danya ke AS yang memiliki risiko lebih rendah. Alhasil, nilai tukar rupiah melemah dibanding dolar AS. 

Hal ini sejalan dengan spread antara imbal hasil utang 10 tahun antara AS dan Indonesia yang semakin menipis. Kebijakan hawkish The Fed berhasil mendorong imbal hasil tinggi obligasi AS semakin tinggi, sehingga investor akan lebih memilih pasar AS dan outflow menyebabkan pelemahan rupiah.

Harga-harga komoditas pun menurutnya juga akan masih tinggi akibat permasalahan tensi geopolitik, khususnya harga energi yang mulanya sudah tinggi akibat perang Ukraina-Rusia, dan kini makin memburuk akibat perang Palestina-Israel. Ini menurutnya akan membuat tekanan ekonomi awal pada masa pemerintahan pemenang Pilpres 2024.

Artinya, era suku bunga tinggi berkemungkinan masih akan bertahan lebih lama. Pertimbangan tersebut menjadi landasan target pertumbuhan paslon AMIN terendah dibanding pasangan lainnya.

Pertumbuhan 5,5-6,5% dipandang Thomas Lembong lebih rasional dibanding dua pasangan lainnya, dengan Prabowo- Gibran memperkirakan 6-7%, dan Ganjar-Mahfud menargetkan 7%. Thomas Lembong melihat bahwa janjinya merupakan yang paling realistis untuk dicapai dengan kondisi saat ini.

"Pak Ganjar kejar tingkat pertumbuhan tinggi, sayangnya pengalaman banyak negara kalau kejar pertumbuhan tinggi semata biasanya korbannya ketimpangan," kata Lembong dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (1/11/2023).

Lembong mengatakan, dengan target pertumbuhan yang realistis 5,5%-6,5%, Anies-Muhaimin ingin menjadikan masyarakat Indonesia makmur secara merata, artinya keadilan sosial yang dikedepankan untuk memperkuat kelas menengah tanpa harus membuat perekonomian meroket maju namun kemakmuran tidak tercipta merata seperti di India dan China.

Lembong mengingatkan jika target pertumbuhan rata-rata 7% sebagaimana yang dijanjikan oleh pasangan calon Ganjar-Mahfud, maka tatkala kinerja perekonomian awal periode pemerintahan di level 5% maka harus ada pertumbuhan hingga 9% supaya rata-rata pada masa akhir pemerintahannya bisa menyentuh level 7%.

"Harus sampai ke 9% per tahun jelang akhir periode 2024-2029 yang terus terang enggak ada yang berhasil sejak orde baru. Jadi secara matematis pun angka kami realistis dan arahan Pak Anies-Muhaimin sangat jelas semua janji-janji konsep dalam visi misi harus bisa dieksekusi dan dideliver," tegas Thomas.

Thomas Lembong juga meyakini bahwa pada tahun depan ekonomi dunia akan mengalami resesi yang akan menyulitkan tercapainya target pertumbuhan ekonomi paslon lainnya yang kurang realistis.

Paslon AMIN yang memiliki visi pemerataan, sehingga tidak dapat berfokus pada pertumbuhan yang biasanya dapat mengakibatkan kesenjangan.

Pandangan tersebut didasarkan oleh harapan paslon AMIN yang berharap si kaya tambah kaya dan bagian menengah, menengah bawah, dan bawah ikut terangkat.

Pemenuhan Janji dan Peranan Swasta

Thomas Lembong juga memandang bahwa janji-janji yang ingin dicapai setiap paslon cenderung akan dicapai dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, Thomas menyatakan pencapaian yang akan dilakukan oleh pasangan AMIN akan melibatkan peran sektor swasta dalam mencapai janji-janjinya.

Ia mencontohkan perluasan peranan sektor swasta ini seperti saat membangun infrastruktur. Menurutnya sebetulnya sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo menjabat, sektor swasta banyak yang menggarap pembangunan jalan tol, namun kini malah didominasi APBN dan BUMN dalam menggarap proyek2 itu.

Peran sektor swasta terlihat pada jalan tol itu di antaranya ruas Jakarta-Bandung yang dibangun oleh investor Malaysia, demikian juga ruas tol Jakarta ke Serang dan Cilegon. Dengan strategi pembangunan itu menurutnya akan lebih efektif dan efisien dalam mengurangi beban utang APBN dan BUMN, yang kini terbukti banyak BUMN karya tertekan utang keuangannya.

Thomas mengutarakan pentingnya keikutsertaan sektor swasta yang akan meningkatkan pajak pemerintah, mengurangi beban APBN, dan menurunkan tingkat utang pemerintah. Harapannya ini dapat menjadi lingkaran positif untuk dapat memacu pertumbuhan di Indonesia.

Hal ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa 70% dari ekonomi merupakan sektor swasta dan 30% berasal dari BUMN. Ia juga memandang bahwa sektor swasta memiliki karakteristik dinamis, produktif, dan efisien untuk ikut menyelesaikan masalah Indonesia di berbagai sektor.

Thomas juga menjelaskan bahwa Anies telah memiliki rekam jejak sebagai sosok yang "konsultatif (dengan) sering mengajak pemangku kepentingan" berbagai pihak untuk berkolaborasi. Anies juga memberikan slogan "Jakarta Kota Kolaborasi" saat dirinya menjabat. Ia juga memandang bahwa kolaborasi ini merupakan jiwa dari pasangan AMIN, dengan lebih memperhatikan metode dari bawah ke atas (bottom up) atau tidak melulu menggunakan APBN.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) era periode pertama Presiden Joko Widodo lalu mengungkapkan, strategi kedua untuk mengurangi tekanan utang ialah dengan mendiversifikasikan denominasi utang yang berasal dari mata uang utama negara lain, tidak hanya fokus pada dolar seperti saat ini.

Utang luar negeri Indonesia yang didominasi dalam bentuk dolar menurutnya hanya akan mempertebal beban utang Indonesia, karena selain tren dolar yang lebih fluktuatif, juga kerap kali menguat secara signifikan nilai tukarnya seperti saat ini ketimbang mata uang utama dunia lain seperti euro, yen, maupun renminbi.

Dalam komposisi utang pemerintah yang termuat dalam APBN Kinerja dan Fakta bulanan, memang tidak terinci nilai utang valas Indonesia. Misalnya, dengan data APBN terakhir, per 30 September 2023 untuk nilai utang yang mencapai Rp 7.891,61 triliun atau rasionya 37,95% dari PDB, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas sebesar Rp 1.350,57 triliun tidak ada rincian komposisinya.

Namun, Data BI menunjukkan posisi utang luar negeri menurut jenis mata uang menunjukkan dominasi dolar AS sebesar xx%, rupiah xx%, euro xx%, dan yen xx% pada Agustus 2023.

Sebagai informasi, Anies-Muhaimin dalam dokumen visi, misi, dan program kerja "Indonesia Adil Makmur untuk Semua", tak ragu mengumbar janji akan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30% pada akhir masa pemerintahannya, yakni pada 2029.

"Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023)," sebagaimana dikutip dari dokumen visi, misi, dan program kerja Anies-Muhaimin, Senin (30/10/2023).

Mereka pun berjanji akan memperbaiki pengelolaan utang pemerintah untuk mengoptimalkan komposisi: jangka waktu, denominasi mata uang, dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara yang terencana, kompetitif, dan transparan guna memperoleh suku bunga terendah.

Merujuk data APBN Kinerja dan Fakta terakhir, yakni hingga September 2023, realisasi utang pemerintah telah mencapai Rp 7.891,61 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,95% dari PDB. Dari sisi jumlah, meningkat dari Agustus 2023 sebesar Rp 7.870,35 triliun dengan rasio utang terhadap PDB saat itu sebesar 37,84%.

Meski meningkat, rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]