Anies Optimis Pembangunan Manusia Indonesia Capai Target

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden Anies Baswedan menargetkan untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Hal ini ia fokuskan mengingat kesenjangan yang cukup jauh terjadi di bagian barat terhadap bagian timur.

Anies memaparkan bahwa kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain cukup jauh dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023). Menurut Anies, jumlah angkatan kerja yang lulusan SMA/Perguruan Tinggi di Jakarta sekitar 75% sementara daerah lain tidak setinggi itu.

"Angkatan kerja di Jakarta lulusan SMA/Perguruan Tinggi sekitar 75%. Sementara di Jawa Tengah angkatan kerja lulusan SD/SMP mendominasi sekitar 65%, Jambi 50%an, Kalimantan 60%an, dan Maluku Utara separuh-separuh," tutur Anies dalam acara Sarasehan.

Ia pun menambahkan bahwa IPM di Indonesia tercatat memiliki gap 10 tahun (satu dasawarsa) antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur.

"Sumatera-Jawa memiliki IPM 69 pada 2013 sedangkan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara itu tahun 2022 memiliki IPM 69. Artinya gapnya 10 tahun/satu dekade" imbuhnya.

Anies berharap agar gap tersebut tidak dibiarkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya arah ulang paradigma terhadap perekonomian.

"Kalau kita membiarkan gap ini jalan terus, tingkat pendidikan rendah, IPM rendah (kesehatan, pendidikan, dll.), lalu investasi kita untuk perekonomian itu berorientasi pada capital intensive dan bukan pada labour untuk employment, maka gap tersebut akan meluas," tambah Anies.

Pada dasarnya, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam penyusunannya, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Umur panjang dan hidup sehat terlihat dengan indikator angka harapan hidup saat lahir. Pengetahuan tercermin dari harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah. Sedangkan standar hidup layak terefleksi dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Selanjutnya akan menjadi indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Hingga pada akhirnya dikalkulasikan menjadi IPM.

Kondisi IPM Indonesia dan Provinsi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia dengan metode baru tercatat mengalami kenaikan dan saat ini merupakan posisi tertinggi setidaknya sejak 2010.

Posisi IPM Indonesia pada 2022 tercatat sebesar 72,91. Angka ini naik 0,62 poin dari tahun 2021 yang berada di angka 72,29 atau naik sekitar 0,85%. Persentase kenaikan ini relatif cukup tinggi karena di atas rata-rata kenaikan selama 12 bulan terakhir yakni di angka 0,76%.

Menilik IPM antar kawasan, maka tercatat IPM bagian timur tertinggal satu dekade dibandingkan IPM bagian barat.

IPM kawasan Sumatera dan Jawa tercatat sebesar 69,83 pada 2013 dan 74,19 pada 2022. Sedangkan IPM kawasan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua tercatat sebesar 64,81 pada 2013 dan 69,47 pada 2022.

Sementara provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada 2022 adalah DKI Jakarta dengan skor 81,65 dan provinsi dengan IPM terendah yakni Papua dengan skor 61,39.

Sebagai informasi, dengan data IPM 2022, tercatat tidak ada wilayah yang tergolong kategori IPM rendah, sebab kategori IPM rendah berlaku bagi daerah yang memiliki skor kurang dari 60.

Kendati demikian, data IPM 2022 menunjukkan bahwa hanya dua daerah yang termasuk kategori IPM sangat tinggi karena memiliki skor lebih dari 80 yakni DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua daerah tersebut memiliki indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Gagasan Anies Menaikkan IPM Indonesia

Anies mengungkapkan untuk mengatasi gap yang lebar ini bukan hanya dengan solusi technicality (policy) saja, melainkan perlu ada arah ulang/paradigma Indonesia terhadap perekonomian.

Anies menegaskan bahwa visinya yakni untuk mencapai Indonesia yang makmur. Beberapa cara untuk dapat mencapainya yakni dari fokus utama pada pertumbuhan menjadi fokus pada pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Selain itu, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Terakhir yakni dari menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan permasalahan warga.

Dalam visi, misi, dan program kerja Anies dan Cak Imin, dinyatakan bahwa perubahan paradigma bukan berarti menghilangkan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Bagaimanapun prinsip "continuity and change" (perubahan dan kelanjutan) adalah keniscayaan dan ini wajib menjadi nafas kepemimpinan ke depan. Pergantian pimpinan nasional hendaknya dijadikan ruang refleksi atas perjalanan bangsa ini setiap lima tahun.

Sementara untuk targetnya sendiri, Anies dan Cak Imin menargetkan angka yang cukup fantastis yakni IPM naik menjadi 74-75 pada 2029. Jika hal tersebut tercapai artinya tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran Indonesia menjadi semakin baik ke depannya dan kemerataan IPM dapat terjadi alhasil gap IPM bagian barat dan timur akan semakin menyempit.

CNBC INDONESIA RESEARCH