Isu Utang Panas, Ini Solusi Ganjar-Anies-Prabowo Jika Jadi Presiden
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan utang menjadi pembahasan panas dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pembahasan utamanya terkait pada penggunaan utang untuk belanja non produktif, rasio utang yang membengkak, serta besarnya beban bunga.
Berdasarkan hal tersebut, CNBC Indonesia mengundang tim pemenangan capres dan cawapres dalam program Your Money Your Vote untuk berdiskusi terkait isu "Adu Strategi Kelola Utang Penerus Jokowi hari ini, Rabu (10/1/2024).
Dalam program tersebut, tiga perwakilan pasangan calon (paslon) memaparkan pandangannya soal utang negara untuk pemenuhan janji politik mereka. Strategi mengelola utang yang produktif pun dijelaskan agar pengelolaan utang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Berikut adalah perbandingan strategi kelola utang dari masing-masing pasangan calon:
Anies-Muhaimin
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diwakilkan oleh Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin menekankan, meski dari sisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terbilang rendah, namun kualitas utang Indonesia cenderung jeblok dibanding negara-negara tetangga. Tercermin dari rating kredit atau peringkat utang Indonesia.
"Sering kali kita bertanya-tanya kok rating kita lebih rendah dari negara tetangga karena hal-hal ini kita lupa debt to GDP ratio negara tetangga lebih tinggi dari kita tapi suku bunga mereka rendah," kata Wijayanto dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).
Peringkat utang Indonesia versi S&P adalah BBB dan Baa2 versi Moody's level credit rating atau peringkat surat utang itu masuk kategori lower medium grade, Jauh di bawah Malaysia yang peringkatnya A- menurut S&P dan A3 versi Moody's yang berarti masuk kategori upper medium grade.
Wijayanto mengatakan, baiknya kualitas credit rating negara tetangga itu karena mampu mengelola penerbitan utangnya secara baik sehingga yield yang ditawarkan rendah dan tak membebani fiskalnya.
Adapun Indonesia, menurutnya belum mampu mengelola utang dengan baik, terutama dari sisi penerbitan. Sebab, kerap kali penerbitan yang dilakukan sifatnya terburu-buru dengan alasan front loading atau mendahulukan penerbitan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global. Tak jarang ongkos pinjaman lebih mahal karena suku bunga masih tinggi di akhir tahun.
Selain itu, Wijayanto juga mengingatkan bahwa kualitas utang Indonesia belum baik karena debt service rationya juga kerap melampaui rasio utang terhadap PDB itu sendiri.
Pemicunya ialah rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan APBN untuk belanja pembayaran bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja modal.
Sebagai catatan, pembayaran bunga utang pada 2022 mencapai Rp 386,5 triliun sementara realisasi belanja modal hanya mencapai Rp238,85 triliun.
Lebih lanjut, Wijayanto menjelaskan utang Indonesia masih sangat bertumpu pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi rupiah. Sebaliknya, porsi utang dalam denominasi valuta asing (valas) masih terbilang kecil.
"Kalau kita lihat komposisinya utang luar negeri itu 23% dari total utang, yang 77% adalah utang domestik dalam bentuk SBN. Jadi rasio utang luar negeri kita relatif rendah," kata Wijayanto.
Karena masih kecilnya nilai utang luar negeri atau ULN dalam bentuk valas itu, Wijayanto mengatakan, pemerintah memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya ke depan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang harus dibangun. Termasuk di dalamnya adalah pinjaman program dan proyek.
Wijayanto berpendapat, utang luar negeri seharusnya bisa lebih dimanfaatkan secara optimal dengan cerdas dan jangan sampai didikte kebijakannya oleh pemberi utang, apakah itu lembaga multilateral atau institusi keuangan global.
"Kalau saya malah punya ide supaya utang luar negeri kita manfaatkan tapi dengan cerdas dan jangan sampai kita didikte," tuturnya.
Prabowo-Gibran
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan anggaran subsidi yang lebih efisien, maka belanja negara yang termasuk diambil dari utang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Sebagai catatan, posisi outstanding utang pemerintah saat ini sekitar Rp 8.000 triliun lebih.
"Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan," kata Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Eddy mencontohkan, subsidi yang akan diefisiensikan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang adalah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg.
Ia juga mengharapkan agar tax ratio mengalami kenaikan dari sekitar 10% menjadi ada kenaikan 0,6%-0,8% per tahun. Caranya adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
"Menurut saya itu bisa dilakukan. Kalau kita mengikuti aturan yang ada sekarang saja dan kita tekun untuk ekstensifikasi dan intensifikasi kita bisa menaikkan tax ratio kurang lebih 0,6%-0,8% per tahun," tutur Eddy.
Tidak sampai di situ, Eddy juga mencermati soal utang di Indonesia untuk mengatasi utang lama yakni dengan utang baru.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjelaskan kemampuan pemerintah Indonesia saat ini yang selalu mampu membayar cicilan pokok utang dan bunganya secara tepat waktu, tercermin dari credit rating atau peringkat utang yang selalu dalam nilai baik dari lembaga pemeringkat utang.
"Andai kata kita ada masalah, ketika waktu Covid dan lain-lain, mau tak mau kita harus ambil pinjaman baru untuk bayar cicilan pokok dan bunganya, dan itu lumrah saja. Di perusahaan saja kita seperti itu kok, di rumah tangga pun kita seperti itu," kata Eddy.
Ganjar-Mahfud
Sementara capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud lebih berfokus untuk mengkaji ulang efektifitas pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap badan usaha milik negara atau BUMN.
Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Anton Gunawan. Sebab, menurutnya, suntikan PMN yang diberikan selama ini sebetulnya turut membuat utang pemerintah tinggi
"Kalau kita lihat financingnya (di postur APBN), di bawah itu ada titik-titik di mana negative financing dalam bentuk quote on quote investment, dalam bentuk PMN terhadap BUMN, nah ini kan yang menyebabkan kenaikan utang juga jadinya," kata Anton.
Anton menegaskan jika paslon 3 memenangkan kontestasi politik ini, maka ia dan tim akan meninjau ulang efektifitas pemberiannya.
Ia juga mengutarakan untuk terus berhati-hati khususnya untuk beberapa waktu ke depan dan dalam periode berikut ini pembayaran kembali utang-utang tersebut, termasuk yang burden sharing ke Bank Indonesia (BI).
"Itu lumayan tinggi setiap tahun hampir Rp100 triliun. Bagaimana kemudian kita coba kelola utang ini sehingga betul-betul di satu pihak membayar pasti tapi di lain pihak juga bisa dengan mengeluarkan utang yang juga bisa relatif murah," tegasnya.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev/rev)
