Menuju Pilpres 2024: Membedah Janji Anies-Muhaimin

Jakarta, CNBC Indonesia - Bakal calon presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengedepankan pendidikan, kesehatan, serta transisi energi dalam visi misinya.

CNBC Indonesia akan menghadirkan program Your Money Your Vote dengan tema Menuju Pilpres 2024: Membedah Janji Anies-Muhaimin pada hari ini, Rabu (18/10/2023) pukul 19:30 WIB.

Anies merupakan bacawapres pertama yang mengumumkan diri akan maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mantan Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menjadi yang pertama yang mengumumkan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kendati menjadi yang pertama mengumumkan diri sebagai bacapres dan mengenalkan bacawapresnya, kubu Anies justru belum banyak membeberkan program andalannya. 
Beberapa program dan ambisi yang pernah disampaikan pasangan Anies-Cak Imin adalah menaikkan dana desa sebesar Rp 5 miliar serta agar pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol dapat bagian kepemilikan saham dari proyek jalan tol tersebut.

Usulan juga pernah disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Syaiful Huda yang mengumbar janji bahan bakar minyak (BBM) gratis jika pasangan Anies Baswedan-Cak Imin menang Pilpres 2024.

Anies dalam beberapa kesempatan mengatakan akan melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, Cak Imin sebagai pendampingnya pernah mengkritik keras program food estate yang dikembangkan Jokowi. Anies juga kerap melontarkan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan serta transisi energi.

Dana Desa Rp 5 Miliar, Berapa Anggaran yang Dibutuhkan?

Usulan dana desa Rp 5 miliar disampaikan Cak Imin saat bertemu dengan kiai dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jawa Timur, 10 September lalu. 
"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," kata dia di Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023), dikutip dari CNN.

Dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70 triliun pada 2023.

Rata-rata dana desa yang diterima meningkat dari Rp931,4 juta per desa pada 2019 menjadi Rp933,9 juta per desa pada 2023. Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa pada 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2023.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah dana desa saat ini mencapai 74.961 desa.
Dengan melihat jumlah desa sebesar 74.961 dan keinginan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar maka dibutuhkan dana sebesar Rp 374,81 triliun.
Dana tersebut setara dengan lima kali lipat dana desa pada 2023.

BBM Gratis, Butuh Ratusan Triliun
Usulan BBM gratis dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda. Namun, pernyataan tersebut diklarifikasi. Huda menjelaskan jika PKB akan memperjuangkan agar pemilik sepeda motor dan angkutan umum mendapatkan harga BBM lebih murah.

Huda mengatakan jumlah pemilik sepeda motor mencapai 120 juta. Bila Pertalite diturunkan menjadi Rp 7.000 untuk sepeda motor maka subsidi yang diperlukan Rp 121 triliun.

Sebagai catatan, bahan bakar minyak (BBM) yang paling banyak digunakan sepeda motor adalah Pertalite.
Bila kita menghitung konsumsi sepeda motor 1 liter per hari maka konsumsi Pertalite sekitar 43, 8 miliar liter setahun (365 hari). Dengan harga BBM per liter disubsidi menjadi Rp 7.000 atau ada subsidi Rp 3.000 maka anggaran yang dibutuhkan sekitar menjadi Rp 131,4 triliun.

Persoalannnya adalah jika BBM disubsidi maka konsumsi akan semakin membengkak sehingga anggaran pun pasti akan melambung. Belum lagi akan ada migrasi dari BBM jenis lain, termasuk non-subsidi, karena ada disparitas harga yang sangat besar.

Anggaran tersebut tentu saja sangat besar. Sebagai catatan, anggaran subsidi BBM terus membengkak tiap tahun tanpa ada subsidi penuh. Subsidi bahkan melambung hingga Rp 422,8 triliun pada tahun kemarin setelah pemerintah memasukkan Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan(JBKP).

Seperti diketahui, subsidi energi pada APBN 2022 ditetapkan sebesar Rp 134,03 triliun tetapi akhirnya bengkak menjadi Rp 422 triliun. Pemerintah pada Mei 2022  memutuskan untuk menaikkan subsidi energi dan kompensasinya untuk memitigasi dampak lonjakan energi sehingga realisasinya bengkak.

Membengkaknya subsidi energi,terutamaBBM merupakan cerita yang terulang hampir tiap tahun. Anggaran subsidi juga terus menjadi sorotan tajam karena angkanya yang semakin membengkak dan sulit dikendalikan. Padahal, anggaran tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain seperti kesehatan dan pendidikan,

Sepanjang 13 tahun terakhir (2012-2022), hanya empat kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, dan 2019. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk ICP jauh di bawah yang ditetapkan.

Kepemilikan Saham di Tol

Anies melontarkan ide soal penyertaan tanah bagi warga yang tersyukur dalam dalam Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada akhir Agustus 2023.

Anies mengingatkan proyek tol kerap mengorbankan lahan milik warga. Saat masyarakat menerima pembayaran maka ada perpindahan kepemilikan lahan ke investor. Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut berharap ada kelanjutan bisnis dari masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan investor berupa kepemilikan saham pada perusahaan tol tersebut.

Dengan demikian selama tol itu ada maka pemilik tanah bisa mendapatkan keuntungan atas tol yang dibangun di atas tanah tersebut.
"Bukan diambil alih (lahannya), tapi dianggap sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah, sesuai dengan ukurannya," ujar Anies

Transisi Energi ke Energi Hijau
Anies dalam acara 'Indonesia Energy Transition Dialogue 2023' pada pertengahan September 2023 menegaskan penggunaan energi terbarukan menjadi perhatian besar dan priotitasnya.

Menurut Anies, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) akan didorong pada energi yang memanusiakan. Ada lima pilar untuk membangun energi yang memanusiakan yaitu tata kelola yang holistik dan berkesinambungan, kolaborasi antar stakeholder, inovasi pendanaan, transisi energi berkeadilan, serta intervensi pada demand dan supply.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan penggunaan energi fosil Indonesia yang mencapai 83% sangat besar sehingga harus dikurangi. Namun, Anies belum membeberkan program transisi energinya secara jelas.

Sebagai catatan, pemerintah telah menargetkan pencapaian energi bauran sebesar 23% pada 2025. Namun, pencapaiannya masih jauh di bawah realisasi yakni baru mencapai 12,3% per akhir 2023.

Penggunaan energi bauran menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060.

Bagaimana Program Pangan Anies-Cak Imin?

Cak Imin menyampaikan pernyataan kontroversial akhir September 2023 dengan mengkritik program food estate (lumbung pangan) yang dicetus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, program tersebut gagal total.
"Food Estate terbukti gagal," ungkap Cak Imin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Selatan Jumat (29/9/2023).

Dia menilai bahwa produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani bukan dengan program food estate.

"Jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," imbuhnya.

Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang. Ia menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan.

"Jika negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat El Nino, krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalau kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? kecuali kita berswasembada," serunya.

Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut program pangan yang ingin diwujudkannya jika terpilih menemani Anies memimpin Indonesia.

Sebagai catatan, food estate ini menjadi salah satu misi besar Jokowi. Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020, dan direncanakan akan terus dikembangkan sampai pada tahun 2024.

Fokus pengembangan food estate berbeda berdasarkan keunggulan daerah. Misalnya, Kabupaten Sumba Tengah untuk komoditas padi dan jagung, Kabupaten Gresik untuk komoditas mangga, dan Kabupaten Garut untuk cabai.

Prestasi Anies di Jakarta
Anies meninggalkan pemerintahan Jakarta pada September 2022 mencatatkan sejumlah catatan positif maupun negatif di bidang ekonomi selama memimpin ibu kota. Dia memimpin Jakarta selama kurun waktu Oktober 2017 hingga September 2022. Pada periode sebelum pandemi, Anies mampu membawa ekonomi ibu kota tumbuh jauh di atas Jakarta.

Pada 2017, ekonomi Jakarta tumbuh 6,2%, jauh di atas ekonomi nasional yang tercatat 5,07%.

Produk Domestik Bruto (PDB) Jakarta yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa tumbuh 6,11% pada 2018, di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17%.
Ekonomi Jakarta terkontraksi sebesar 2,36% pada 2020 sebagai dampak penyebaran Covid-19 dan pembatasan mobilitas warga. Jakarta yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 gelombang I, ekonominya hancur lebur.

Kontraksi besar pada 2020 juga jauh lebih besar dibandingkan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar 2,07%.
Ekonomi Jakarta tumbuh 3,56% pada 2021 sejalan dengan perbaikan penanganan Covid-19 dan pelonggaran mobilitas. Namun, ekonomi Jakarta tumbuh di bawah PDbb nasional yang tercatat 3,69%.

Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, tingkat kemiskinan Jakarta masih tinggi hingga Maret 2022. Pada Maret 2018, kemiskinan di Jakarta hanya tercatat 3,57%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang tercatat 9,82%.

Angka kemiskinan sempat turun ke 3,42% pada periode September 2019 atau sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan di Jakarta melaju kencang saat pandemi menjadi 4,72% per Maret 2021 dan sedikit melandai ke 4,69% per Maret 2022.
Penurunan kemiskinan di Jakarta lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 10,14% pada Maret 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022.

Angka pengangguran Jakarta juga sempat melonjak tajam pada periode pandemi. Jakarta hanya mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,34% pada Februari 2018 menjadi 10,95% pada Agustus 2020.
Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat adalah kantong-kantong pengangguran terbesar di wilayah DKI Jakarta.

Inflasi Jakarta pada masa pemerintahan Anies mengalami penurunan yang cukup signifikan. Inflasi tercatat 3,72% pada 2017, 3,27% pada 2018, 3,23% pada 2019, 1,59% pada 2020 dan 1,53% pada 2021.
Namun, perlu dicatat jika inflasi pada 2020 dan 2021 turun karena dampak penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Inflasi Jakarta pada periode pra-pandemi juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 3,61-2,72% pada periode 2017-2019.

Di bidang investasi, Anies mampu mengalahkan Jawa Timur sebagai daerah yang paling dilirik investor lokal pada 2017-2019. Namun, Jakarta merosot ke posisi tiga pada 2020 dan dua pada 2021 sebagai tujuan utama penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Untuk penanaman modal asing (PMA), Jakarta masih kalah dari Jawa Barat dan hanya duduk di peringkat dua pada periode 2016-2021.