Soal Atasi Kemiskinan, Begini Kinerja Ganjar Versus Anies

Jakarta, CNBC Indonesia - Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024. Menariknya, Ganjar memimpin Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terendah, sebaliknya Anies memimpin DKI Jakarta dengan UMK tertinggi di Indonesia.

Dengan kondisi pendapatan masyarakat yang kontras, lantas bagaimana duo Capres ini mengentaskan kemiskinan daerah yang diampu sewaktu menjadi Gubernur?

Kinerja Ganjar Atasi Kemiskinan Jawa Tengah

Baru-baru ini, Ganjar bersama pasangannya H Taj Yasin Maimoen telah mengakhiri tugasnya dari kursi Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9/2023). Selama satu dekade dipimpin Ganjar, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2013 atau periode sebelum Ganjar tercatat 4,73 juta penduduk miskin. Proporsinya mencapai 14,56% dari total penduduk di provinsi tersebut.

Kemudian pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 3,79 juta orang atau setara 10,77% dari total penduduk.
Artinya, selama 10 tahun Ganjar memimpin jumlah penduduk miskin Jawa Tengah berkurang sekitar 941.000 orang. Persentase kemiskinannya juga turun, meski sempat naik saat pandemi Covid-19 periode Maret 2020-Maret 2021.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah memang berkurang dalam satu dekade terakhir. Namun, Ganjar mengakui bahwa ini masih jauh dari target yang diharapkan.

"Target angka kemiskinan, kami sadari belum tercapai, tapi hasilnya penurunan yang tertinggi, dan juga indeks kebahagiaan karena kebahagiaan tidak bisa dibeli," ungkap Ganjar dalam pidato perpisahannya di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (5/9/2023).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Ganjar menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun ke kisaran 7,48% sampai 6,48% pada 2023.

Namun, realisasinya hingga Maret 2023 angka kemiskinan Jawa Tengah belum berhasil tembus ke bawah 10%, serta masih di bawah rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 9,36% pada periode yang sama.

Adapun Garis Kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2023 atau pengeluaran minimum per kapita dalam setiap bulan cukup rendah tercatat Rp477.580. Angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar Rp550.458 per kapita per bulan.

Kinerja Anies Atasi Kemiskinan DKI Jakarta

Beralih ke Capres nomor urut satu, Anies Baswedan pernah menjadi Gubernur yang memimpin Jakarta pada Oktober 2017-September 2022.

Sebelum dipimpin Anies atau per September 2017, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat 393,13 ribu sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,78%.

Pada akhir periode Anies yakni September 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 494,93 ribu orang dan tingkat kemiskinan 4,61%.
Artinya, selama Anies memimpin, jumlah warga miskin di Jakarta bertambah 101,8 ribu. Tingkat kemiskinan bertambah 83 basis poin (bps).

Lonjakan kemiskinan Jakarta tidak bisa lepas dari pandemi Covid-19. Angka kemiskinan Jakarta sempat turun ke 3,42% pada periode September 2019 atau sebelum pandemi.

Tingkat kemiskinan di Jakarta melaju kencang saat pandemi menjadi 4,72% per Maret 2021 dan sedikit melandai ke 4,69% per Maret 2022.
Data BPS menunjukkan dampak pandemi Covid-19 lebih terasa di perkotaan. Jakarta di mana sebagian besar wilayah adalah perkotaan jelas mengalami dampak berat.

Kendati kemiskinan Jakarta meningkat menjadi 4,61% per September 2022, angka tersebut adalah salah satu yang terendah di seluruh Indonesia.
Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Bali yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan Jakarta. Tingkat kemiskinan Jakarta juga jauh di bawah rata-rata nasional yang ada di angka 9,57% pada periode September 2022 lalu.

Perlu dicatat juga jika garis kemiskinan Jakarta sangat tinggi yakni Rp 773.370 per kapita per bulan pada September 2022. Masyarakat dengan pengeluaran di bawah itu termasuk miskin.

Garis kemiskinan Jakarta jauh di atas nasional yakni Rp 535.547,00/kapita. Artinya, penduduk yang masuk kategori miskin di Jakarta belum tentu masuk kategori miskin di provinsi lain.

Berbeda dengan provinsi lain, warga miskin Jakarta juga hanya menghabiskan 69,15% pengeluarannya untuk makanan sementara 30,85% untuk non-makanan.

Proporsi tersebut di bawah provinsi lain di mana 74%-75% pengeluaran warga miskin adalah untuk makanan.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan Jakarta tercatat 0,16% pada September 2022. Angka tersebut tersebut sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 0,38%.

CNBC INDONESIA RESEARCH