Proyek Kebanggaan Jokowi Berbuah Manis, Pantas Eropa Dendam

Susi Setiawati, CNBC Indonesia
30 August 2023 13:10
RI Menguasai 'Harta Karun' Ini, Eropa Dibuat Panas Dingin
Foto: Infografis/ RI Menguasai 'Harta Karun' Ini, Eropa Dibuat Panas Dingin/Aristya rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Di masa-masa berakhirnya jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menegaskan komitmennya untuk mengakhiri ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Presiden menilai hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga memaparkan kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.

Sehingga pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap penghasilan negara. Jokowi pun memberikan contoh nyata dalam hal tersebut yakni nilai ekspor yang melompat setelah memberhentikan ekspor nikel mentah.

Jokowi mengatakan, sebelum hilirisasi waktu ekspor bahan mentah RI setahun hanya mengantongi kira-kira US$2,1 miliar artinya hanya kurang lebih Rp32 triliun, begitu dihilirisasi dan diindustrialisasi menjadi US$33,8 miliar, dari Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun kurang lebih.

Jokowi juga mengatakan sebelum hilirisasi kesempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja adanya di negara lain, setelah hiliriasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena, negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dapat PPH perusahaan, dapat PPH karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor.

Jokowi menilai ke depannya ketika ekspor bahan mentah sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan, maka dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri.

Jokowi juga menegaskan bahwa program hilirisasi ini tidak berhenti hanya pada industri mineral saja, tetapi juga pada sektor lainnya. Untuk itu, Presiden mengajak para pengusaha untuk turut mendukung program hilirisasi tersebut.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan bahwa program hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini juga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendorongan investasi di luar Pulau Jawa terus digalakkan.

Kementerian Investasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi nomor 1 tahun 2022 yang mendorong kolaborasi antara investasi besar dengan pengusaha nasional di daerah. Bahlil menuturkan peraturan tersebut dibuat guna mendorong investasi di daerah untuk pemerataan ekonomi.

Bahlil juga menyebutkan pendorongan investasi di luar Pulau Jawa terus digencarkan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia sentris yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Bahlil menjelaskan bahwa sejak kuartal III 2020 realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari Pulau Jawa sebesar 50,5%, dan terus bertumbuh hingga kuartal II 2023 investasi di luar Pulau Jawa telah mencakup 53%.

Bahlil menginginkan pertumbuhan ekonomi merata dari Aceh hingga Papua.

Sebagai contoh kawasan industri hilirisasi di daerah yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya adalah kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kawasan industri tersebut menjadi salah satu tempat pengolahan pemurnian bijih nikel. Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Investasi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2018 hingga 2020 berada di bawah 10%.

Setelah memasuki tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat menjadi 16,79% dan naik menjadi 22,94% di tahun 2022 dan semester pertama tahun 2023 berada di angka 20,26%. Kawasan industri IWIP juga berhasil menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Bahlil juga mengatakan program hilirisasi terutama nikel sangat penting sebagai pendorong industri otomotif yang saat ini sedang bergerak menuju pemanfaatan energi hijau melalui mobil listrik.

Berdasarkan data USGS pada Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, mengutip dari Booklet Nikel yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, jumlah cadangan nikel RI tercatat mencapai 72 juta ton nikel (termasuk nikel limonite/ kadar rendah). Jumlah ini mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia sebesar 139.419.000 ton nikel.

Hilirisasi industri nikel bisa menghasilkan berbagai jenis produk seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), stainless steel, dan komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik.

Bijih nikel bisa diolah menjadi FeNi/Konsentrat, lalu diolah lanjut menjadi Ni-Sulfat dan Co-Sulfat. Setelah itu diproses lanjut menjadi Precursor yang menjadi bahan dasar material baterai. Dari bahan dasar baterai inilah dihasilkan baterai dari jenis Lithium-ion Battery (LiB)

Harga nikel diperkirakan akan bertahan tinggi setidaknya dalam dua dekade ke depan karena transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan.
Nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik sehingga permintaannya diperkirakan kan meningkat tajam seiring kenaikan produksi kendaraan listrik.

Komponen mobil listrik terdiri dari 40% baterai dan 60% rangka. Komponen baterai adalah nikel, kobalt, mangan, dan litium.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki, hilirisasi nikel diharapkan bisa menjadi salah satu kunci penting untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045.

Gairah hilirisasi nikel serta komitmen pemerintah menggalakkan tarnsisi energi juga ikut mendongrak penjualan kendaraan listrik.

Sebagai informasi tambahan, hingga semester I 2023 penjualan terhadap mobil listrik di Indonesia terus meningkat.

Menurut laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang semester I 2023 sebanyak 23.154 unit. Angka ini telah melampaui penjualan pada tahun 2022 yang sebanyak 15.437 unit.

Penjualan mobil baterai berbasis baterai (BEV) di Indonesia sebanyak 17.280 unit sepanjang semester I 2023 yakni dari periode Januari hingga Juni 2023. Angka ini juga melampaui penjualan pada tahun 2022 yang sebanyak 10.327.

Kemudian, penjualan mobil listrik jenis hybrid di Indonesia sepanjang semester I 2023 juga meningkat menjadi 5.849 unit. Angka ini juga melebihi angka penjualan pada tahun 2022 yang sebanyak 5.100.

Hilirisasi Diserang Eropa
Komitmen pemerintah menggalakkan hilirisasi bukan tanpa halangan. Berkali-kali Indonesia diserang negara lain terkait hilirisasi mulai dari Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF), hingga Amerika Serikat (AS).

Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019.Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya, Setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu, ternyata Pemerintah memutuskan untuk terus 'fight' atas kekalahan tersebut.

Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral yakni bijih nikel untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat.

Untuk diketahui, WTO berdiri pada tahun 1995 yang merubah nama dari General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang sama-sama mengatur tentang perdagangan international di mana aturannya dikembangkan sejak tahun 80an.

Selanjutnya, pada perjanjian Uruguay peran dan fungsi GATT tadi digantikan dengan WTO yang didesain oleh beberapa negara yang memiliki proses industri yang maju sejak jaman dulu seperti iEropa, Amerika Serikat, maupun Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku mereka.

IMF dalam laporan terbarunya  Indonesia: 2023 Article IV Consultation, Juni 2023, meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya

AS juga membebani program hilirisasi Indonesia. Hasil produk nikel RI dikucilkan AS. Dikucilkan dalam arti tidak masuk dalam rencana pembuatan Undang-undang (UU) pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) AS. Produk nikel RI yang sudah dihilirisasi masih dinilai kurang hijau.

Melalui undang-undang baru IRA, AS diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun demikian, insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan juga dominasi perusahaan China dalam industri nikel RI.

CNBC Indonesia Research

(saw/mae)
Tags

Related Articles

Most Popular
Recommendation