Keras! Diprotes Asing, Proyek Kebanggaan Jokowi Lanjut 2024

• Hilirisasi menjadi perhatian besar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 
• Jokowi selalu menegaskan hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju
• Program hilirisasi Jokowi ditentang banyak negara dan lembaga seperti IMF

Jakarta, CNBC Indonesia - Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini berfokus pada mimpi besarnya, khususnya projek hilirisasi yang erat kaitannya dengan produk komoditas mentah.

'Hilirisasi" merupakan kata terbanyak yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 2023 yakni delapan kali. Jokowi menyadari bahwa program tersebut banyak diserang negara lain dari Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), hingga Dana Moneter Internasional (IMF). 

Walau begitu, Beliau yakin bahwa program ini yang akan menopang Indonesia mencapai kejayaan. "Hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam," tutur Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Rabu (16/8/2023).

Jokowi juga menunjukkan komitmennya dalam hilirisasi yang juga akan dilakukannya dari berbagai sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Produk non mineral pun juga ikut terseret seperti perkebunan, pertanian, rumput laut kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral seperti sawit rumput laut kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM Petani & Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," tutur Jokowi dalam pidatonya.

Sebagai informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi di Indonesia hingga 2040. Salah satu poin dari peta jalan itu, yakni hilirisasi membutuhkan investasi hingga US$ 545,3 miliar atau setara Rp 8.334 triliun dengan kurs Rp 15.285/US$ sampai tahun 2040.

Adapun 21 komoditas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk dilakukan hilirisasi itu, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam.

Jokowi mengakui dalam jangka pendek, hilirisasi akan menyebabkan kerugian karena adanya penghentian ekspor produk komoditas mentah. Penghentian ekspor membuat eksportir merugi sementara pendapatan negara pun akan berkurang. 

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengingatkan hilirisasi dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat, "Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar," ujar presiden.

"Setelah kita stop ekspor nikel ore di 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru 1 komoditas," tuturnya.

Kecaman Hilirisasi

Jokowi mengakui program hilirisasi akan mengundang serangan ataupun kecaman dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh program tersebut. Tak kurang dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, hingga Dana Moneter Internasional (IMF) mempertanyakan program hilirisasi.
Mereka merasa dirugikan karena larangan ekspor nikel dan barang mineral lain membuat pasokan global berkurang.

Uni Eropa bahkan sudah membawa persoalan ini ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dari dalam negeri, program Jokowi juga dikritik. Bedanya, kritik dalam negeri mengakui jika program ini dalam jangka panjang memang akan bermanfaat buat Indonesia. Kritik dari dalam negeri lebih kepada dampak program hilirisasi yang tak maksimal kepada penciptaan lapangan kerja ataupun pendapatan negara serta keuntungan besar yang diraih pemodal asing.

Kritik salah satunya datang dari Ekonom Senior INDEF Faisal Basri. 

Seperti diketahui, Faisal Basri Faisal sempat mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia hanya menguntungkan industrialisasi China. Dia mengatakan bahwa angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa RI sukses meraup Rp 510 triliun dari hilirisasi nikel tidak jelas juntrungannya.

Beliau memandang laba luar biasa akan dinikmati perusahaan smelter nikel yang mendapat "karpet merah" seperti China. Negeri Tiongkok memperoleh status proyek strategis nasional dengan fasilitas luar biasa dan Peraturan Pemerintah yang dilimpahkan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tidak hanya itu, Faisal Basri menambahkan bahwa smelter China terbebas dari royalti, sedangkan penambang nikel yang merupakan pengusaha nasional masih harus membayar royalti. Faisal Basri juga menyentil terkait larangan ekspor dan kebijakan hilirisasi yang beliau rasa 'ugal-ugalan'.

"Hilirisasi ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia," ucapnya.

Pembelaan Jokowi

Presiden Jokowi menjawab kritikan pedas dari Ekonom Senior INDEF Faisal Basri serta penentangan banyak negara terkait hilirisasi, khususnya untuk komoditas nikel, di hadapan melalui Pidato Kenegaraannya.

Orang No. 1 Indonesia saat ini memandang projek ini akan memberi nilai tambah dalam negeri, sehingga bisa bermanfaat untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Menurutnya, kekayaan SDA Indonesia perlu dikelola maksimal untuk memberi nilai tambah berkelanjutan.

"Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi," papar Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan," lanjutnya.

Jokowi mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dari upaya Indonesia menjadi negara maju serta berpendapatan tinggi.  Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp 153 juta (US$ 10.900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita akan capai Rp 217 juta (US$ 15.800).

Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita akan capai Rp 331 juta (US$ 25.000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, pendapatan per kapita Indonesia berada di angka Rp 71 juta.

"Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," jelasnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]