Jokowi Mau Larang Ekspor Kelapa, Pengusaha Ungkap Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa di Tanah Air merespons wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menutup keran ekspor ekspor sawit, rumput laut, kelapa hingga komoditas potensial lainnya. Hal itu, katanya, sebagai bagian dari upaya menggenjot pengembangan pengolahan dan pemurnian atau hilirisasi di di dalam negeri.

Co Founder sekaligus Wakil Ketua Bidang Kerja sama Kelembagaan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI)AmrizalIdroes mengatakan pernyataan Jokowi tersebut merupakan sinyal yang sangat baik. Hal itu, katanya, memberikan semangat bagi HIPKI untuk bisa lebih berinovasi lagi dalam menciptakan produk-produk turunan dari kelapa.

Amrizal mengungkapkan, hilirisasi kelapa di Indonesia masih sangat kecil. Meski, imbuh dia, gerakan itu telah dimulai HIPKI sejak beberapa tahun yang lalu.

"Oh masih banyak yang tidak dihilirisasi. Produksi kelapa kita itu kan secara nasional kira-kira 15 miliar butir kelapa, nah itu yang dihilirisasi baru sekitar mungkin 1 miliar butir," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/8/2023).

Baca: Sri Mulyani Akui Hilirisasi Bikin Bea Keluar Turun 11,5%

"Ya.. ya kecil sekali, masih kecil. Kecil dalam segi volumenya, tapi kita sudah memulainya. HIPKI sudah mulai melakukan (hilirisasi) dari beberapa tahun lalu. Jadi memang peluang untuk hilirisasi di kita itu sangat besar sekali," kata Amrizal.

Menurut Amrizal, salah satu pengolahan kelapa yang belum digarap di dalam negeri adalah hilir minyak kelapa. Dia mengatakan, pabrik-pabrik minyak di  Indonesia sebagian besar masih mengolah dari kopra ke minyak kelapa mentah dan RBD langsung diekspor ke luar negeri.

Sedangkan, kedua komponen tersebut merupakan bahan baku industri hilir di negara maju, seperti bahan baku untuk kosmetik.

"Jadi kalau dari kopra dipres maka dapat crude oil atau minyak kasar, dan atau crude oil itu dimurnikan sedikit menjadi minyak goreng atau RBD, nah itu yang diekspor. Nah sedangkan kedua komponen itu merupakan bahan baku industri hilir di negara negara maju," kata Amrizal.

Hanya saja, dia mengungkapkan, pengembangan hilirisasi kelapa di dalam negeri masih terkendala dari segi teknologi. Dia mengatakan, untuk memacu pengembangan industri hilir kelapa di dalam negeri, dibutuhkan membutuhkan dukungan teknologi untuk mengembangkan produk inovasi baru.

"Sebab, untuk hilirisasi itu kan butuh teknologi ya, teknologi untuk menemukan inovasi produk baru. Nah inovasi produk ini kan HIPKI sebagai lembaga boleh dikatakan lemah di bidang itu. Kalau misal ada institut dari BRIN atau universitas menyumbangkan inovasi-inovasi produk yang exciting, yang memiliki nilai jual tinggi ke luar negeri, HIPKI siap untuk mengadopsi itu," ujarnya.

"Bisa ini dibantu oleh lembaga riset, untuk mengembangkan produk-produk turunan dan itu nanti disosialisasikan ke HIPKI, nanti HIPKI akan cepat untuk mengadopsinya, tentunya berdasarkan demand dari ekspor market-nya," ucap dia.

Baca: Di Hadapan DPR, Jokowi Jawab Kritikan Hilirisasi Faisal Basri

"Jadi nanti produk yang kita jual itu tidak hanya crude oil dan RBD, tapi sudah turunan dari kedua bahan baku crude(mentah) dan RBD tersebut," kata Amrizal.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menegaskan, pihaknya menegaskan akan terus melanjutkan program hilirisasi. Tak berhenti hanya di sektor pertambangan. Hal itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2023.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lain, yang optimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, nelayan, petani, sehingga manfaatanya terasa langsung pada rakyat kecil," kata Presiden Jokowi, Rabu (16/8/2023).

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ogah Kelapa RI Diekspor Mentah, Minta Diolah Jadi Ini