Penyebab Polusi: PLTU Vs Kendaraan, Mana yang Benar?

• Masalah polusi di Indonesia utamanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang kian ditunggu solusinya.
• Pasalnya, ini mengancam ribuan nyawa masyarakat di sekitar Jabodetabek.
• Lantas apa sih penyebab polusi udara di Jakarta? PLTU atau kendaraan bermotor?

Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah polusi di Indonesia utamanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih menjadi perbincangan hangat yang kian di tunggu solusinya. Bagaimana tidak, hingga saat ini pemerintah tampak masih gamang menentukan kebijakan pasti untuk mengatasi hal tersebut.

Bukan hanya itu, bahkan penyebab polusi saja antar lembaga masih memiliki pendapat yang berbeda-beda. Lantas apasih penyebab polusi di Jakarta dan sekitarnya?

Sejumlah pihak menuding Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara sebagai penyebab buruknya kualitas udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Namun beberapa pihak lain memperkirakan biang kerok polusi adalah kendaraan. Namun keduanya, punya andilnya masing-masing.

Karena Kendaraan Bermotor

Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, terkait peningkatan kualitas udara Jabodetabek, yang disampaikan pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta Senin (14/8/2023), sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta.

Data itu menunjukkan, sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%.

Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% 5.252 ton per tahun dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun.

Selain itu, sepeda motor juga menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. Dengan populasi mencapai 78% dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan, dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda motor per tahun.

Dengan emisi yang dihasilkan, perlu diketahui bahwa sepanjang 10 tahun dari tahun 2012-2022 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia melesat 64% alias bertambah 48,9 juta unit.

Dari data ini, terhitung ada sebanyak 20 juta lebih kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Hal itu belum terhitung dari kendaraan yang keluar masuk Jakarta beserta bus dan truk yang juga menjadi penyumbang polusi di Ibu Kota.

Laporan itu juga menepis kabar bahwa dugaan polusi udara karena PLTU di Suralaya yang berdiri di Cilegon, Provinsi Banten, karena pergerakan angin yang tidak mengarah ke Jakarta.

PLTU Batu Bara Ikut Jadi 'Kambing Hitam' Polusi Jakarta

Sebagaimana diketahui, tak sedikit yang menyalahkan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berlokasi dekat Jakarta sebagai sumber utama polusi udara. Beberapa pihak menuding pembangkit listrik berbasis batu bara ini menjadi penyebab utamanya, termasuk dilontarkan pejabat pemerintah.

Kini, 'sang pemberi listrik' di Indonesia jadi kambing hitam polusi udara. Memang, belum ada bukti pasti terkait hal ini, pemerintah saja masih mengkaji dan berbeda pendapat mengenai penyebab polusi Jakarta dan sekitarnya. Namun, wajar saja menjadi kambing hitam.

Bagaimana tidak, kapasitas PLTU baru bara di Indonesia menjadi urutan kelima terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 45,35 gigawatt, berada di bawah jepang dan di atas Jerman dan Korea Selatan.

Sementara itu, tudingan bahwa PLTU batu bara menjadi sumber utama polusi udara di Jakarta ini dibantah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaannya, menitikberatkan penyebab polusi udara di Jabodetabek karena emisi kendaraan.

Hal ini diungkapkannya usai rapat di kantor Kemenko Marves, terkait polusi di Jabodetabek.

"Evaluasi dari jumlah kendaraan karena hasil kajiannya PM2,5 zat paling berbahaya 75% dari kendaraan. sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya, sementara (PLTU) itu cuma 25% dari kajian yang ada," jelasnya dalam catatan CNBC Indonesia.

Meskipun, memang PLTU berbagan dasar batu bara kerap dibangun di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Melansir dari Global Energu Monitor, dalam empat tahun belakangan Indonesia tak tercatat memiliki tambahan kapasitas listrik dari PLTU baru, yakni 2001-2003 dan 2005.

Sisanya, Indonesia selalu membangun PLTU batu bara. Berikut tren perkembangannya.

Sebagai negara terpadat di dunia, PLTU dengan kapasitas terbesar di dunia, serta salah satu mesin industri dunia polusi tentu saja hinggap kepada negara ini. Banyaknya kendaraan bermotor di Negeri Tirai Bambu tentu sudah tidak diragukan lagi.Beijing, China ini sudah 'jor-joran' mengendalikan polusi udara di kawasan tersebut.

Sebuah studi dengan tajuk " Environmental Effective Assessment of Control Measures Implemented by Clean Air Action Plan (2013-2017) in Beijing, China" menyatakan bahwa Beijing melalui kebijakannya Clear Air Axtion Plan mampu mengurangi 39% emisi dalam kurun waktu lima tahun.

Menyelesaikan hal tersebut, pemerintah Beijing menyasar sektor energi atau pembangkit listrik sebagai sektor yang menghasilkan gas buang karbon dioksida (CO2), sulfur dioksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel debu seperti PM10 ataupun PM2,5.

Untuk diketahui, dalam lima tahun pemerintah Beijing menyuntuk mati empat pembangkitr listrik PLTU dan menggantikan 24 ribu ketel uap berbagan bakar batu bara dengan energi yang lebih bersih. Otoritas juga melarang penggunaan batu bara untuk pemanas dan memasak bagi 874 ribu rumah tangga.

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jabodetabek dapat meniru langkah tersebut. Sebagaimana pendapat menteri KLHK bahwa PLTU diduga menjadi salah satu biang masalah pencemaran udara di Jabodetabek.

PLTU Vs Kendaraan: Transisi Energi Obatnya

Tentu saja ini menjadi perhatian pasalnya menghirup udara kotor bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, paru-paru, stoke dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental.

Setiap orang memiliki hak lingkunganuntuk tinggal di lingkungan yang aman, bersih, sehat serta berkelanjutan, bersamaan dengan hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi lingkungan. Negara harus melindungi hak-hak lingkungan warganya dan Indonesia adalah salah satu negara yang secara formal telah menerima semua norma-norma hak lingkungan ini.

Sejauh ini, baru ini pemerintah terkesan fokus menyiapkan serangkaian strategi untuk mengatasi polusi Jakarta. Bahkan, pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan penanganan jangan pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi polusi udara.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun turun tangan langsung mengkoordinasi penanganan polusi udara.

Sejumlah arahan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disampaikan Luhut kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menhub Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut langkah-langkah stategis pemerintah dalam penangan polusi udara.

Selebihnya, pemerintah tampak masih mengkaji mengingat baru beberapa hari jelang pembentukan Tim yang dibentuk Presiden. Tentunya masyarakat berharap ada solusi yang menyeluruh yang tidak hanya berbasis pada intervensi pada masyarakat. Di sisi lain, sejumlah kebijakan dari pemerintah dianggap masih terkesan kontraproduktif.

Semua orang tahu bahwa polusi udara buruk untuk kesehatan. Namun, Anda mungkin tak mengira bahwa efek negatif polusi udara bisa berakibat fatal. Faktanya, terus-menerus menghirup udara yang kotor bisa membuat seseorang mati muda.

Data IQAir menyebut, polusi udara menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023 dan membawa kerugian sekitar US$2,1 miliar di Jakarta selama periode yang sama. Nilai tersebut setara dengan Rp 32,09 triliun rupiah (US$1= Rp 15.280).

Transisi energi menjadi target dan pembahasan hangat di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mendorong target net zero emission maka serangkaian kebijakan tentu diterapkan masing-masing negara untuk mendorong transisi energi di negaranya.

Secara umum, kebijakan transisi energi menuju pemanfaatan energi bersih yang lebih luas didorong oleh concern global terhadap isu perubahan iklim. Penggunaan energi fosil yang berlebih selama telah mendorong peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) jauh melebihi batas aman yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim.

Kebijakan net zero emission ini banyak dicanangkan berbagai negara saat ini merupakan salah satu wujud kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target penurunan laju emisi tersebut. Terkait dengan net - zero emission, bagaimana kebijakan negara-negara di dunia?

Di Indonesia sendiri, kebijakan saat ini berfokus pada Implementasi Kerja Sama Transisi Enegri yang Adil atau JETP. Ini merupakan sebuah komitmen pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang didapat Indonesia dari sejumlah negara maju yang dicetuskan pada KTT G20 tahun lalu.

Jika serius untuk mengatasi polusi dalam jangka panjang, maka memang seriuskan transisi energi ini. Bahkan, Untuk melaksanakan hal ini, Indonesia mulai memperhitungkan untuk melakukan early retirement dari beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indonesia, yang berasal dari batu bara.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]