Kinerja Memble BP Tapera Jalani Mandat Jokowi

• Presiden Joko Widodo pada 2016 mengubah Bapertarum PNS menjadi BP Tapera sebagai kepanjangan tangannya untuk solusi jutaan orang miskin tak punya rumah. Kekurangan rumah (backlog) mencapai 12,7 juta pada 2021 atau setara 50 juta orang kere hidup menumpang di rumah orang tua sampai tua, ngontrak seumur hidup, hingga tidur di kolong jembatan.
• Sejak efektif bekerja pada April 2019, riset investigasi CNBC Indonesia Intelligence Unit menemukan fakta dan data, praktis BP Tapera tidak banyak berbuat mengurangi backlog rumah karena 'mindset' tidak berubah masih melayani PNS dan bahkan 0 peserta dari pekerja mandiri pada kuartal II lalu.
• Kinerja memble BP Tapera cuma secuil masalah segunung problem perumahan Indonesia. Kebijakan melikuidasi Kementerian Perumahan Rakyat mengakibatkan solusi perumahan tak bertuan, berserak di semua kementerian dan lembaga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan juta rakyat miskin Indonesia yang belum punya rumah sempat punya harapan besar, saat Presiden Joko Widodo dan DPR sepakat mengundangkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Intinya, mengubah status Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), yang tadinya cuma melayani PNS beli rumah, menjadi semuanya termasuk rakyat jelata, atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Realisasi Bapertarum-PNS yang diubah menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat-disingkat BP Tapera-itu baru terjadi empat tahun kemudian lewat PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Proses pembentukan BP Tapera tak semulus BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, cukup lelet. Instrumen kelembagaan dibentuk 2018 dengan pembentukan manajemen, ada satu komisioner dan empat deputi, yang efektif bekerja mulai 2019.

Modal BP Tapera ini sangat besar, dan mumpuni, yakni sebagai lembaga eksekutif yang dibackup langsung di bawah Presiden. Bahkan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu pun yang relatif berkinerja moncer, mampu membantu sekitar satu juta MBR punya rumah dilikuidasi.

PPDPP adalah organ di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan. PPDPP yang dimodali Kemenkeu dengan duit Rp120 Triliun (dari 2010-sampai direncanakan 2024) itu kemudian malah diamputasi Desember 2021, dan semua asetnya diserahkan ke BP Tapera. Terisa dana BLU sekitar Rp 26 triliun dana diserahkan kepada BP Tapera untuk diteruskan, plus modal awal Rp2,5 triliun. Selama eksis 2010-2021 PPDPP telah menggelorakan setidaknya Rp 94 triliun untuk sekitar satu juta MBR.

Sumber CNBC Indonesia Intelligence Unit yang paham soal sengkarut kebijakan perumahan itu menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah enggan memberikan kucuran dana lagi, dan berharap BP Tapera mandiri. Faktanya, kinerja BP Tapera memble, sejauh ini hanya mampu menyalurkan sekitar 120 ribu rumah MBR, itupun mayoritas adalah ASN dan pegawai BUMN. Faktanya, dengan kewenangan yang luar biasa dan modal dana yang tidak sedikit, kinerja BP Tapera jauh dari kata memuaskan.

"Mereka (manajemen) tidak punya inisiatif, tidak memiliki konsep. Seharusnya dengan kekuasaan besar yang dimilikinya, mereka bisa lebih aktif, seperti BPJS. Selama dibentuk, mereka praktis hanya menunggu bola dari perbankan yang menjual produk mereka," ujar sumber itu.

Sebagai contoh, BP Tapera bahkan baru mampu melakukan verifikasi migrasi data nasabah Bapertarum-PNS tak lebih dari 50%. Lalu, sampai sekarang BP Tapera tidak punya database jumlah pekerja mandiri, padahal ini sangat mudah dilakukan apabila mereka bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang sudah ratusan juta nasabahnya.

Mandat presiden agar BP Tapera mampu membantu rakyat miskin masih jauh dari harapan. Berdasarkan data kinerja semester pertama tahun ini misalnya. Realisasi akuisisi peserta baru sampai dengan Kuartal II 2023 sebanyak 360.296 Peserta atau 69,52% dari total target 518.298 peserta. Itupun sebanyak 350.541 peserta adalah ASN dan pegawai BUMN. Dari target total, ada sasaran 30.100 pekerja mandiri, yang baru tercapai 2.068 peserta pada kuartal pertama dan 0 peserta pada kuartal II 2023.

Sementara itu, sampai dengan kuartal II 2023, capaian akad KPR Tapera baru sebanyak 2.614 unit senilai Rp296,23 Miliar atau 21,64% dari target 2023, dengan rincian di Bank BTN sebanyak 1.767 unit, Bank BRI 348 unit, BTN Syariah 425 unit, Bank BSI 33 unit dan Bank Jabar Banten 41 unit. Pada bulan Juni 2023 terdapat penerbitan efek oleh BSI atas 34 unit KPR yang disalurkan dengan nilai Rp3,76 miliar.

CNBC Indonesia Research sudah memberi kesempatan dan meminta konfirmasi kepada manajemen BP Tapera dengan mengirimkan pesan singkat atas semua temuan ini. Komisioner Adi Setianto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Ariev Baginda Siregar dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Nostra Tarigan. Ketiganya menyatakan akan memberikan jawaban, namun sampai dengan waktu yang diberikan, Senin (21/8/2023) tidak juga memberikan jawaban.

Kinerja Keuangan Lebih Jelek Dari 2020

BP Tapera berhasil membukukan penghasilan komprehensif Rp45,77 miliar sepanjang 2022. Angka tersebut tumbuh 59,81% secara tahunan (year on year/YoY) dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp28,64 miliar. Hal tersebut seiring adanya peningkatan jumlah pendapatan BP Tapera 8,89% dari Rp123,83 miliar pada 2021 menjadi Rp134,84 miliar pada 2022. Namun, kinerja dua tahun terakhir belum bisa menyamai atau bahkan melampaui kinerja 2020. Pada 2020, jumlah penghasilan komprehensif BP Tapera mencapai Rp50,14 miliar dan jumlah pendapatan Rp144,73 miliar.

Kinerja Dana Tapera juga positif pada tahun lalu. Pendapatan mencapai Rp212,72 miliar atau naik 29,25% yoy dari posisi 2021. Hal tersebut membuat laba tahun berjalan Dana Tapera meningkat 24,52% secara tahunan menjadi Rp155,07 miliar di 2022.

Dari neraca keuangan, total aset BP Tapera mencapai Rp3,79 triliun per 31 Desember 2022, turun dari posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp3,93 triliun. Sementara, total liabilitas BP Tapera sebesar Rp1,06 triliun dan total aset neto Rp2,74 triliun. Kemudian, total kas BP Tapera tercatat sebesar Rp8,29 miliar pada 31 Desember 2022, turun dari Rp17,03 miliar pada tahun sebelumnya. Dari total aset BP Tapera per 31 Desember 2022, sebanyak Rp227,11 miliar merupakan investasi jangka pendek dan sebanyak Rp2,49 triliun merupakan investasi jangka panjang.

Dampak Dari Penghapusan Kementerian Perumahan Rakyat

Pemerintah sejak 1978 sebenarnya memiliki nomenklatur sekelas kementerian yang fokus untuk menangani masalah perumahan ini, namanya Kementerian Perumahan Rakyat. Menteri pertamanya adalah Cosmas Batubara pada 1978 dan menteri terakhir zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, politisi PPP Djan Faridz. Namun kementerian ini dilikuidasi oleh Presiden Jokowi saat memimpin akhir 2014.

Fungsi perumahan rakyat ini kemudian dilebur dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ PUPR yang dikomandoi Basuki Hadimuljono. Kinerja menteri yang suka main band ini tidak diragukan untuk urusan pekerjaan umum seperti jalan umum, berbayar, bendungan hingga stadion sepakbola. Namun, urusan perumahan memiliki banyak catatan, akibat kebijakan anggaran minim. Bayangkan, pada tahun 2023 anggaran program perumahan untuk masyarakat yang dieksekusi Direktorat Jenderal Perumahan cuma Rp 7 triliun, atau kurang dari 5% dari total anggaran PUPR yang mencapai Rp 141 triliun.

Dengan data BPS tentang jumlah rumah tangga pada 2019 di Indonesia yang mencapai sekitar 70 juta, atau dengan rasio jumlah anggota keluarga 3,9, maka 10 rumah tangga yang tidak memiliki rumah itu setara dengan sekitar 27 juta orang. Ini cocok dengan data kemiskinan dimana ada per September 2022 tercatat sebesar 9,57% populasi penduduk atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka inilah yang dipastikan tidak punya rumah, hidup dari menumpang tinggal di rumah keluarga atau orang tua sampai tua, ngontrak seumur hidup, hingga tidur di kolong jembatan.

"Kementerian PUPR ini, kementerian super, terlalu banyak tugas dari bendungan sampai stadion. Terlalu banyak urusan, sehingga yang kami rasakan perumahan tidak mendapatkan perhatian. Munas REI merekomendasikan, mengusulkan Capres kedepan kembali mendirikan kementerian yang fokus ke perumahan rakyat," ujar Hari Gani, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), mengomentari persoalan pelik masalah penyediaan rumah harus diselesaikan secara struktural, ada komando khusus selevel kementerian.

Menurut Hari mengatakan developer akan berhadapan dengan banyak sekali instansi hanya untuk membangun sebuah perumahan. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (urusan koordinasi dengan Pemda) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hingga Kementerian Perhubungan.

Dalam Talk Show Politik Ekonomi CNBC Indonesia TV, Your Money Your Vote Rabu, 16 Agustus 2023 bertema PR CAPRES 2024; 12,7 JUTA BACKLOG PERUMAHAN, mengemuka ada lima masalah utama soal penyediaan rumah yang tak pernah kunjung selesai.

[Gambas:Youtube]

Pertama, akses finansial dimana banyak penduduk yang tak bisa membeli rumah dengan skema Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mencapai 83 juta orang, atau 60% dari 139 juta total pekerja karena mereka bekerja pada sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima dan lain sebagainya yang tak mungkin diterima aplikasi KPR oleh bank-data Bank Indonesia sebanyak 70% orang beli rumah memakai KPR. Lantas, bagi 40% pekerja yang bisa mengakses KPR harus mendapati bunga KPR bank di Indonesia sangat tertinggi-salah satu tertinggi di Asia, di kisaran minimal 10%.

Masalah kedua adalah kelangkaan lahan, yang semakin mahal sehingga tidak terjangkau untuk mendirikan rumah kelas MBR. Ketiga, jumlah pertambahan penduduk yang jauh lebih pesat dibandingkan kemampuan pasar properti menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Sebagai gambaran, menurut catatan REI, jumlah pasokan rumah baru per tahun hanya 200 ribu sementara kebutuhan rumah mencapai 800 ribu, sehingga backlogrumah bukannya berkurang tetapi pasti akan terus bertambah bila tidak segera ada penanganan serius.

Kempat masalah regulasi tata ruang, dimana rupanya otonomi daerah membuat semua penyediaan rumah MBR, berdasarkan undang-undang memang hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tanpa ada bagi tugas dengan pemerintah daerah. Gara gara cacat desain UU Otonomi Daerah ini, misalnya, ada jutaan orang miskin tak bisa rumah di Jawa Barat, tidak tertangani oleh pemerintah pusat, sementara Pemda Jawa Barat tak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak boleh berbuat apa apa.

Kelima, ada kanibalisme pasar dimana orang-orang kaya mendominasi pembeli properti tidak hanya kelas rumah menengah atas tapi juga menengah ke bawah. Sudah menjadi rahasia umum, banyak rumah subsidi, apartemen subsidi di beli oleh orang-orang kaya, sehingga mereka memiliki banyak properti yang kemudian dijual kembali sebagai komoditi dengan harga berlipat yang menjadikan bubble di properti.

[Gambas:Youtube]

Talk Show pada Rabu itu dihadiri panelis Direktur Rumah Umum dan komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur, Pengamat Infrastruktur Yayat Supriyatna, Muhammad Joni Wakil Ketua V The Housing & Urban Development (HUD) Institute, dan Muhammad Ma'ruf Head of CNBC Indonesia Research, dengan host Ade Safrina Nasution.

CNBC INDONESIA RESEARCH - CNBC INDONESIA INTELLIGENCE UNIT

Email kritik dan saran : [email protected]