Wow! Isi Kas Negara 10 Kali Lipat, Persiapan Krisis di 2023?

Kepala ekonom BCA David Sumual mengatakan menumpuknya kas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global. BI juga tidak bisa lagi menyokong pemerintah melalui SKB sehingga akan mengandalkan mekanisme pasar.

Defisit juga akan dikembalikan ke bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) seperti ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sebagai catatan, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020, pemerintah diizinkan untuk menetapkan defisit di atas 3% dari PDB pada 2020-2022.

David mengatakan upaya pemerintah mengumpulkan kas juga bisa menjadi sinyal jika pemerintah akan mengurangi penerbitan obligasi.

"Market membacanya seperti itu, penerbitan SBN akan lebih rendah. Ini yang membuat harga SBN naik dan investor asing mulai masuk," tutur David, kepada CNBC Indonesia.

Baca: Aksi Sri Mulyani: Tax Amnesty II, PPN 11% Hingga Pajak Kripto

Menumpuknya SiLPA pada tahun ini memperpanjang tren yang terjadi sejak 2020 di mana kas pada akhir tahun tercatat sangat besar. SiLPA pada 2020 tercatat Rp 234,7 triliun sementara pada 2021 sebesar Rp 165 triliun.

Bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah Rp 50 triliun.

SiLPA pada 2019 tercatat sebesar Rp 46,40 triliun sementara pada 2018 sebesar Rp 36 triliun, 2017 sebesar Rp 25,64 triliun, dan 2016 sebesar Rp 26,16 triliun.

David menjelaskan kenaikan SiLPA disebabkan dua hal yakni melonjaknya penerimaan karena wind fall komoditas serta SKB dengan BI.

"Ini sebenarnya sengaja bukan sengaja karena dapat wind fall dari komoditas baik (melalui) pajak dan non-pajak," tutur David.

Baca: Siap-siap Borong SBN Ritel di 2023, Ini Aturan Barunya!

Defisit yang besar juga membuat pemerintah menetapkan target pembiayaan yang lebih besar.

David mengingatkan besarnya SiLPA tidak selalu positif. Menumpuknya SiLPA juga berarti ketidakmampuan atau ketidakengganan pemerintah dalam membelanjakan anggaran.

Padahal, belanja bagus untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi. "Ini kurang bagus untuk mendorong ekonomi. Belanja kan seharusnya bisa memberikan multiplier effect. Seharusnya lebih maksimal," uja David. 

TIM RISET CNBC INDONESIA

 

(mae)

Pages

Show All