Kurniawan Budi Irianto
Kurniawan Budi Irianto

Kurniawan Budi Irianto, Pejabat pengawas pada Kementerian Keuangan. Menulis untuk mengisi waktu luang. Opini yang disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi dari tempat penulis bekerja.

Profil Selengkapnya

Membuat Badan Layanan Umum (BLU) Lebih Dikenal Masyarakat RI

Opini - Kurniawan Budi Irianto, CNBC Indonesia
28 October 2021 20:34
Universitas Indonesia (Detikcom)

Ketika mendengar Badan Layanan Umum (BLU), mungkin tidak semua orang mengetahui apa arti BLU sebenarnya. Meski istilah BLU sudah beredar lebih dari 15 tahun, kenyataannya masih banyak orang yang awam dengan istilah tersebut. Pengertian BLU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Latar belakang pembentukan BLU didasarkan pada keinginan agar instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dapat berkinerja dengan prima setara dengan layanan serupa yang dilakukan oleh sektor lain di luar pemerintah. Namun, harapan layanan prima yang diidam-idamkan terkadang menghadapi kendala berupa terbatasnya pendanaan yang diperoleh dari negara. Semangat untuk dapat memberikan layanan prima tersebut yang kemudian mencetuskan ide adanya unit di lingkungan pemerintah yang dilengkapi kekhususan dalam pemberian layanan.

Kekhususan atau fleksibilitas tersebut yang kemudian membedakan antara BLU dengan instansi pemerintah lain yang statusnya non-BLU atau satuan kerja (satker) biasa. Apabila dirunut lebih jauh, fleksibilitas pada BLU memiliki kemiripan dengan perusahaan jawatan (perjan). Keberadaan BLU merupakan penyempurnaan dari perjan, di mana pada regulasi terkait dengan BLU terdapat penegasan berupa:
1. 1. BLU merupakan unit kerja dari kementerian dalam rangka pemberian layanan umum.
2. 2. Status BLU sebagai bagian dari kementerian (bukan kekayaan negara yang dipisahkan).

Konsepsi BLU merupakan titik temu antara instansi pemerintah murni dengan badan usaha yang bertujuan komersial. BLU merupakan titik tengah serta perpaduan antara dua sektor tersebut. Sehingga apabila dicermati, BLU merupakan struktur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bisnis secara sekaligus. Apabila instansi pemerintah biasa merupakan penyedia barang publik dan badan usaha merupakan penyedia barang privat, maka BLU merupakan penyedia barang semi publik. Dan apabila instansi pemerintah biasa memiliki motif nonprofit serta badan usaha memiliki motif keuntungan maka BLU memiliki motif not for profit. Frasa not for profit memiliki makna bahwa semua pendapatan/keuntungan yang dihasilkan bertujuan untuk pengembangan layanan yang dimiliki.

Fleksibilitas yang diberikan memberikan keleluasaan BLU bergerak dibandingkan dengan satker biasa. BLU diberikan kewenangan untuk memungut biaya atas layanan yang diberikan, melakukan utang/piutang, pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus dan defisit, serta remunerasi. Mekanisme pengadaan barang/jasa pun menjadi lebih longgar pada BLU dengan pendelegasian pengaturannya kepada pemimpin BLU. Beberapa fleksibilitas tersebut ditujukan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha pada umumnya. Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satker pemerintah pada umumnya.

Sebagai pengemban amanat dari kementerian yang menaunginya, perkembangan BLU dapat dikatakan cukup menggembirakan. Ukuran kinerja yang paling mudah dilihat nampak pada perkembangan kinerja keuangan pada BLU. Kinerja keuangan pada BLU memiliki hubungan linier dengan kinerja layanan yang dihasilkan. Pertambahan layanan yang diberikan oleh BLU akan berdampak pada pertambahan pendapatan yang diterima oleh BLU.

Rata-rata porsi pendapatan BLU saat ini telah mencapai 70% dari kebutuhan belanja BLU, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan awal BLU diperkenalkan. Pada masa pertama kali BLU menggantikan peran perjan, porsi pendapatan BLU masih berada pada kisaran 50% dari kebutuhan belanja BLU. Peningkatan porsi pendapatan tersebut didorong dari optimalisasi pendapatan BLU termasuk yang berasal dari penggunaan aset maupun pendapatan dari pengelolaan kas pada BLU. Meningkatnya porsi pendapatan BLU dalam membiayai layanan yang diberikan dapat diartikan pula bahwa BLU mampu memberikan layanan yang lebih tanpa menambah alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni APBN.



Sebuah prestasi yang layak diapresiasi terlihat dari capaian pendapatan seluruh BLU lingkup pemerintah pusat yang mampu mengimbangi bagian laba BUMN yang disetorkan ke pemerintah pada tahun 2015. Perbandingan antara pendapatan BLU dengan bagian laba BUMN mungkin tidak sepenuhnya sepadan. Namun, ketika kita berbicara pada lingkup pengelolaan keuangan negara, antara pendapatan BLU dan bagian laba BUMN memiliki kesetaraan yang sama.

Dari sisi kinerja keuangan maupun layanan, BLU telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan pendapatan yang diraihnya memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung operasional BLU serta dalam pengembangan layanan yang dimilikinya. Namun, kesuksesan tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman mengenai BLU bagi kalangan umum. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal BLU meskipun pernah bersinggungan dengan layanan yang diberikan oleh BLU.

Dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 55% responden menyatakan "tidak tahu apa itu BLU". Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya mengingat keberadaan serta lingkup layanan BLU begitu beraneka ragam dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai BLU memunculkan hipotesis bahwa masyarakat tidak merasakan perbedaan yang nyata dari pemberi layanan antara sebelum menjadi BLU maupun setelah menjadi BLU.

Keberadaan BLU tersebar di beberapa kementerian termasuk pada pemerintah daerah. BLU didominasi oleh instansi pemerintah yang memberikan layanan pendidikan baik berupa universitas, institut, akademi, politeknik, maupun sekolah (pada beberapa pemerintah daerah) serta layanan kesehatan baik berupa rumah sakit, balai kesehatan termasuk puskesmas (pada pemerintah daerah).

Beraneka bentuk BLU seharusnya menjadi pemicu bagi Kemenkeu untuk lebih aktif menyosialisasikan mengenai BLU kepada masyarakat luas. Kemenkeu juga dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam menilai layanan yang diberikan antara sebelum dan setelah menjadi BLU.

Selain upaya promotif memperkenalkan BLU ke masyarakat sebagai pengguna layanan perlu ditempuh cara lain dalam memperkenalkan BLU terutama di kalangan akademisi. Kajian-kajian maupun diskusi ilmiah mengenai BLU layak untuk menjadi topik pembahasan sebagai masukan dalam mengembangkan BLU. Bukan hal yang mudah ketika kajian akademis mengenai BLU akan selalu terkendala dengan terbatasnya literatur mengenai ke-BLU-an. Keterbatasan tersebut yang kemudian menjadikan topik bahasan BLU menjadi kurang menarik.

Bagi mahasiswa yang sedang menyusun karya tulis pun topik BLU bukan sesuatu yang menarik untuk diulas. Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk memilih topik lain yang memiliki rujukan lebih lengkap dibandingkan menyusun karya tulis mengenai BLU. Padahal dengan tata kelola BLU yang merupakan gabungan antara publik dan privat, topik mengenai BLU seharusnya merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Kemenkeu dalam memperkenalkan BLU kepada masyarakat luas dapat belajar dari pengalaman terdahulu, yaitu mengenai akuntansi dalam pemerintahan. Penggunaan akuntansi dalam siklus pengelolaan keuangan negara menghasilkan sebuah standar tersendiri yang kemudian dikenal sebagai akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah muncul akibat adanya perbedaan karakteristik antara organisasi pemerintahan dengan organisasi yang bersifat komersial. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kemudian menjadi dasar kajian-kajian lebih lanjut sehingga akuntansi pemerintah mampu berkembang hingga saat ini.

Karakteristik BLU yang tidak sepenuhnya merupakan badan usaha maupun pemerintah memiliki kemiripan dengan akuntansi pemerintahan. Kemiripan tersebut yang seharusnya mendorong Kemenkeu sebagai pembina keuangan BLU menyusun literatur tersendiri mengenai tata kelola BLU secara utuh. Ketersediaan literatur yang lengkap mengenai BLU akan memicu diskusi-diskusi dengan tema BLU pada berbagai forum ilmiah. Sehingga bukan tidak mungkin ketika minat masyarakat untuk menkaji BLU lebih jauh memberikan peluang semakin berkembangnya pengelolaan BLU di masa yang akan datang.


(miq/miq)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Opinion Makers
    z
    spinner loading
Features
    spinner loading