Pendekatan Deliberatif: Strategi Inovatif dalam Perbendaharaan Negara

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dalam dunia pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memegang peranan yang sangat penting. Salah satu tugas utama KPPN adalah mendistribusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerja.

Baca: Anggaran Pendidikan 2025 Tertinggi dalam Sejarah, Ini Rinciannya!

Namun, dengan adanya keputusan terbaru dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization, KPPN kini juga diamanatkan untuk berperan sebagai Financial Advisor bagi pemerintah daerah dan desa.

Peran tambahan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks KPPN sebagai sebuah kantor layanan publik, pendekatan deliberatif menjadi sangat relevan, karena menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua
pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam pemberian layanan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak, KPPN dapat menggali ide-ide dan aspirasi dari penerima layanan, sehingga kebijakan layanan yang diambil menjadi lebih responsif dan berkualitas.

Pendekatan deliberatif pada dasarnya mengedepankan dialog dan konsensus di antara berbagai kelompok kepentingan. Hal ini sangat penting dalam konteks KPPN selaku unit layanan publik, di mana kepentingan yang beragam sering kali saling bertentangan. Dengan membangun ruang untuk diskusi terbuka, KPPN diharapkan mampu menerima berbagai masukan baik yang sifatnya membangun dan bahkan kritis.

Dialog yang konstruktif tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemangku kepentingan dan masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diambil. Ini adalah langkah penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam layanan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu cara untuk menerapkan pendekatan deliberatif dalam layanan KPPN adalah melalui forum diskusi rutin. KPPN dapat mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah untuk mendiskusikan layanan yang diberikan.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendengarkan masukan dan kritik dari para pemangku kepentingan. Dengan cara ini, KPPN dapat lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para stakeholder yang ada di lapangan.

Selain itu, forum diskusi rutin juga dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara KPPN dan pemerintah daerah. Ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan.

Selain forum diskusi, KPPN juga dapat melakukan roadshow ke lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif langsung tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Dengan mengunjungi lokasi proyek, KPPN dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam laporan administratif. Pengalaman langsung ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memungkinkan KPPN untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat, terutama dalam pelayanan perbendaharaan negara.

Kegiatan roadshow ini juga dapat membantu KPPN untuk memahami konteks lokal dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, KPPN dapat terus berkembang dalam memberikan layanan yang lebih relevan dan efektif.

Perencanaan strategis partisipatif juga merupakan aspek penting dari pendekatan deliberatif. KPPN dapat mengadakan sesi perencanaan jangka panjang dengan pemerintah daerah untuk membahas daftar layanan Financial Advisor yang ada.

Dalam rapat ini, KPPN dapat meminta umpan balik dari pemerintah daerah mengenai layanan yang sudah ada. Selain itu, melalui kegiatan ini, KPPN dapat mengidentifikasi layanan baru yang mungkin diperlukan. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan pemberian layanan, KPPN dapat memastikan bahwa kebijakan layanan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal.

Sesi perencanaan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

Di balik potensi manfaat yang muncul, tantangan tetap ada. KPPN harus mampu mengatasi berbagai kepentingan yang bisa saja saling bersaing di antara pemangku kepentingan. Pendekatan deliberatif menuntut adanya dialog yang konstruktif dan kemampuan untuk mencapai konsensus di antara kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Ini adalah proses yang tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. KPPN perlu mengembangkan kapasitas untuk memfasilitasi
diskusi yang produktif. Pelatihan bagi staf KPPN dalam teknik fasilitasi dan komunikasi dapat menjadi langkah awal yang baik dalam rangka memediasi berbagai dialog yang bisa muncul dalam perjalanan proses deliberatif ini.

Secara ringkas, implementasi praktik deliberatif dalam pemberian layanan perbendaharaan negara yang dijalankan oleh KPPN dapat mencakup beberapa kegiatan seperti forum diskusi rutin, roadshow ke lapangan, dan sesi perencanaan jangka panjang.

Forum diskusi rutin memungkinkan KPPN untuk menggali kebutuhan secara langsung dari pemerintah daerah, sementara roadshow ke lapangan memberikan perspektif yang lebih luas tentang masalah yang dihadapi di lapangan.

Sesi perencanaan jangka panjang, di sisi lain, memungkinkan KPPN dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menyusun rencana strategis terkait layanan KPPN yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan cara ini, KPPN dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Kesimpulannya, adopsi pendekatan deliberatif dalam layanan publik KPPN sebagai Financial Advisor bukan hanya akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih inklusif dan transparan, pendekatan ini dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai sebuah Game-Changing Strategy dalam pemberian layanan publik, terutama layanan perbendaharaan negara.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, KPPN dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan efektif, terutama terkait layanan publiknya. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

(miq/miq)