Ironi Anggaran Fantastis Makan Bergizi Gratis

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tidak terasa tahun anggaran 2024 telah selesai. Periode triwulan IV-2024 lalu dijadikan patokan kualitas pengelolaan anggaran semua kementerian/lembaga (K/L) dengan melakukan akselerasi dan percepatan serapan anggaran.
Dan sudah menjadi suatu hal yang lumrah, satuan kerja (satker) melakukan akselerasi di akhir tahun anggaran demi mengenjot serapan anggaran dengan tujuan mulia, yaitu agar dana APBN tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak terkecuali oleh satker di Madura, Provinsi Jawa Timur.
Segala upaya terbaik dan penuh tantangan dilakukan oleh satker dalam melakukan penyerapan anggaran tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab sambil tetap menjaga integritas dan kualitas anggaran yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
KPPN Pamekasan sebagai kantor pencairan dana APBN untuk wilayah Madura mempunya peran yang strategis dalam rangka membantu satker dalam mengelola dana APBN dengan baik. Sejak tahun anggaran dimulai di tanggal 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, KPPN Pamekasan melakukan langkah-langkah strategis, pembinaan dan asistensi kepada satker di wilayah Madura untuk dapat mengelola anggaran dengan baik.
Dengan jumlah satker sebanyak 97 satker dan empat pemerintah daerah yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, KPPN Pamekasan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi sebagai peran baru yang diemban oleh KPPN Pamekasan sebagai TREFA (Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory).
Lalu bagaimana hasil dari peran TREFA KPPN Pamekasan tersebut? Penulis mencoba menyampaikan hasil dari peran TREFA yang telah dilakukan KPPN Pamekasan dalam bentuk hasil serapan APBN 2024, yang mana dari pagu total APBN wilayah Madura sebesar Rp 9,53 T, telah terealisasi sebesar Rp 9,37 T atau 98,26%.
Perincian dari serapan tersebut akan dijabarkan dibawah ini dengan sumber data berasal dari single database, OM SPAN.
SERAPAN APBN MADURA 2024
BELANJA PEGAWAI
Untuk belanja pegawai dengan pagu Rp 948,66 M sampai dengan 31 Desember 2024, terealisasi sebesar Rp 948 M atau 99,93%. Data realisasi ini sudah termasuk pencairan gaji dan tunjangan pegawai lainnya sampai dengan bulan Desember 2024 untuk para PNS/ASN Pusat di Madura. Capaian realisasi belanja pegawai ini telah mencapai target yang diharapkan sebesar 95%.
BELANJA BARANG
Untuk belanja barang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp 959,08 M atau 93,44% dari pagu sebesar Rp 1,026 T. Capaian ini juga telah mencapai target triwulan IV sebesar 90%. Hal ini dikarenakan percepatan dan akselerasi semua satker dan juga kebijakan penghematan perjalanan dinas di bulan November sehingga memotong anggaran belanja barang.
BELANJA MODAL
Untuk belanja modal sampai dengan 31 Desember 2024, terealisasi Rp 272,76 M atau 91% dari pagu sebesar Rp 299,75 M. Capaian ini juga sedikit melampaui target triwulan IV sebesar 90%. Capaian belanja modal termasuk pengeluaran untuk menambah aset, seperti untuk pembelian BMN, untuk rehabilitasi fisik gedung kantor atau rumah dinas negara dan sejenisnya.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Untuk belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun 2024, terealisasi sebesar Rp 11,66 M atau 100% dari pagu sebesar Rp 11,66 M. Belanja bantuan sosial ini hanya ada di satu satker, yaitu satker IAIN Madura yang digunakan untuk bantuan beasiswa dan bantuan kepada mahasiswa.
BELANJA TRANSFER KE DAERAH
Belanja transfer adalah belanja berupa transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 7,18 T atau 99,02% dari pagu sebesar Rp 7,25 T.
KESIMPULAN
Dari pembahasan serapan APBN Madura sampai dengan akhir tahun 2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk semua jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial dan belanja transfer ke daerah sudah on the track, dikarenakan telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan pemerintah.
Semakin cepat dan besarnya penyerapan yang dilakukan satuan kerja dan pemerintah daerah, maka dana APBN akan dapat segera dirasakan oleh masyarakat sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Madura.
KPPN Pamekasan sebagai kantor penyalur dana APBN dan sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan di daerah, akan terus memberikan layanan dan sumbangsih terbaik untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Madura dengan jalan asistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencairan dana APBN yang dilakukan oleh para satker.
Akselerasi dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat oleh KPPN Pamekasan dengan perannya sebagai Treasury and Financial Advisory dengan langkah-langkah yang strategis dan masif berkolaborasi dengan 95 satuan kerja dan empat pemerintah daerah se-Madura.
Akhirnya kita telah berada di tahun anggaran 2025 yang sudah masuk di minggu pertama bulan Januari 2025. KPPN Pamekasan akan selalu memberikan asistensi terbaik kepada satker dalam rangka pengelolaan anggaran 2025 yang lebih baik lagi. Semoga...