Mitigasi Risiko: Pelajaran Penting Krisis 1997

Pada Mei 1997, tiga bulan sebelum nilai tukar rupiah terpangkas 25 persen —dari Rp 2.400 menjadi Rp 3.000 dolar AS, Bank Dunia merilis laporan berisi puja-puji terhadap perekonomian Indonesia.

Inti pesannya adalah: Indonesia bakal baik-baik saja, bahkan ketika Thailand pada kurun waktu yang sama telah menyedot 90% cadangan devisanya untuk melawan aksi spekulasi yang menghajar Baht pada Mei tersebut.

Dalam laporan berjudul "Indonesia: Sustaining High Growth with Equity", Bank Dunia memaparkan beberapa indikator makro yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif: pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 1996 meningkat nyaris 8 persen, sementara tingkat inflasi turun menjadi 6,47%.

Kala itu, tidak ada ekonom yang meramalkan bahwa kondisi ekonomi yang kuat itu bakal berbalik 180 derajat hanya dalam tiga bulan. Tiga lembaga pemeringkat utang dunia, yakni Standard and Poor’s, Moody’s dan Fitch Ratings bahkan mengganjar peringkat ‘Layak Investasi’ untuk Indonesia.

Di kawasan, posisi Indonesia sebagai the new shining star ekonomi dunia pun tidak sendirian. Bersama Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan, Indonesia mendapatkan julukan Macan Asia.

Terlena dengan kondisi tersebut, Indonesia memberikan berbagai macam subsidi mulai dari pupuk, pangan, hingga BBM dengan persentase mencapai 13% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1996/1997.

Subsidi yang mengalir deras itu memungkinkan rakyat menikmati beras murah, bensin berlimpah dengan harga per liter hanya Rp 700, dan bahan-bahan pokok lain terjangkau oleh masyarakat. Mie instan, misalnya, dijual hanya seharga Rp 300 per bungkus meski bahan baku utamanya, yakni gandum, harus diimpor.

Mengutip laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) Indonesia bersama negara-negara kawasan ASEAN saat itu menyedot separuh aliran dana dari negara maju.

Jepang yang tengah kembang-kempis akibat stagflasi (inflasi yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bahkan negatif), memicu dana-dana asing (capital inflow) beralih ke Asia Tenggara untuk berburu keuntungan (return) lebih tinggi.

Namun, tidak ada yang menyangka—tidak juga Bank Dunia dan IMF—bahwa “berkah” dana asing ini justru menjadi salah satu pangkal persoalan yang memicu krisis moneter terbesar di Indonesia, mengikuti negara-negara lain di kawasan.

Di Indonesia, krisis moneter 1997 bergulir menjadi krisis politik dan krisis ekonomi setahun kemudian. Tak mampu membendung efek bergulir dari krisis itu, rezim Orde Baru yang bertahta selama 32 tahun secara otoriter di bawah Jenderal Soeharto pun runtuh.

CNBC Indonesia Research menyajikan infografis mengenai jatuh bangun Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi 1998, krisis keuangan 2008, dan update posisi perekonomian Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan 2018.

Satu pelajaran penting yang bisa didapat dari krisis 1997 adalah pentingnya instrumen mitigasi risiko global. Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi dunia terjadi secara periodik, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun sekali. Di sinilah kemampuan manajemen risiko menjadi vital mengingat semua negara kian terkait erat dalam jaringan ekonomi global.***