MARKET DATA

Heboh Dana Cadangan Pesangon Dikelola Danantara, Menaker Buka Suara

Fergi Nadira,  CNBC Indonesia
17 November 2026 14:22
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kabar heboh di media sosial soal dana cadangan pesangon (DCP) yang disebut-sebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia menegaskan pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon. Bahkan, besaran iuran maupun mekanisme penyetorannya juga masih belum diputuskan.

"Jadi sekali lagi sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Dan kita belum sampai ke sana," kata Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia sekaligus membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga tertentu.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak benar bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," tegasnya.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan Danantara menjadi pengelola dana tersebut, Yassierli mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang harus dikaji, mulai dari lembaga yang akan menampung dana, mekanisme pengelolaan, hingga besaran kewajiban yang nantinya dibebankan kepada perusahaan.

"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima, menampung seperti apa, besarannya juga kan nanti harus kita kaji bersama," ujarnya.

Yassierli menekankan, pemerintah ingin memastikan kebijakan dana cadangan pesangon tidak menjadi beban berlebihan bagi dunia usaha. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan. Dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman kita buruh ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," jelasnya.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan penyusunan aturan turunan mengenai dana cadangan pesangon masih membutuhkan pembahasan panjang dengan berbagai pihak. Pemerintah akan melibatkan unsur pengusaha, pekerja, serta pemangku kepentingan lainnya melalui proses partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Selain itu, pembahasan juga akan melibatkan DPR, Presiden Prabowo Subianto, dan menteri koordinator terkait.

"Prosesnya pasti akan panjang. Nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko tentunya," katanya.

Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai lembaga pengelola, besaran dana yang harus disisihkan perusahaan, maupun mekanisme penyetorannya.

"Jadi informasinya baru sebatas apa yang tertulis di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Belum ada rincian terkait dengan peraturan turunannya, ke mana, besarannya berapa, kewajibannya berapa dan seterusnya. Jadi ini mohon ditunggu dulu," ujar dia.

Kewajiban penyediaan dan pembayaran Dana Cadangan Pesangon oleh pengusaha diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 dimana mulai berlaku paling lambat satu tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.

Sementara itu, pelaksanaannya diatur dalam pasal 253 dimana pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun. Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.

Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah. Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah," tulis Beleid tersebut.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh Soal Dana Cadangan Pesangon, Apa Itu?


Most Popular
Features