MARKET DATA

Kemnaker Bantah Dana Pesangon Bakal Dikelola Danantara, Cek Aturannya

Redaksi,  CNBC Indonesia
16 November 2026 12:05
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar yang disebut beredar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetor dana cadangan pesangon kepada BPI Danantara. Kemnaker menegaskan, pemerintah belum menetapkan pengelola dana cadangan pesangon. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker  Indah Anggoro Putri mengatakan, Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Juga, tukasnya juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, imbuh dia, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Proses penyusunan peraturan pelaksanaan, sambung dia, akan diawali dengan konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini, ucapnya, penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya.

"Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11/2026). 

"Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," tambahnya. 

Dia menegaskan, peraturan pelaksana tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," tegas Putri.

Dia pun mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

"Setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," ujar Putri. 

Payung Hukum Dana Cadangan Pesangon

Seperti diketahui, Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Bab XVI Pasal 253 ayat (1) sampai (7) UU No 27/2026. Yang menetapkan:

- pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)

- dana cadangan pesangon dimaksud akan dikelola oleh lembaga pemerintah

- ketentuan ini tidak berlaku untuk skala UMKM

- ketentuan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

- jika pengusaha tidak menyediakan cadangan pesangon akan kena sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis
b. pembatasan kegiatan usaha
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha

- soal sanksi ini akan diatur lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Segini Pesangon Karyawan Korban PHK Efek Perusahaan Pailit-Merger Cs


Most Popular
Features