Dana Pesangon dan Ujian Tata Kelola Negara

Faozan Amar,  CNBC Indonesia
17 November 2026 11:08
Faozan Amar
Faozan Amar
Faozan Amar merupakan Associate Profesor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bidang manajemen strategi dan ekonom syariah. Ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Al Wasat Institute, sebuah lembaga yang bergerak dalam p.. Selengkapnya
Ilustrasi pekerja disebuah gudang. (Dok. Magnific)
Foto: Ilustrasi pekerja. (Dokumentasi Magnific)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Rencana pemerintah mengelola dana pesangon perusahaan melalui lembaga negara mulai Oktober 2027 menjadi babak baru dalam arsitektur perlindungan ketenagakerjaan nasional. Kebijakan ini bukan sekadar modifikasi mekanisme administrasi, melainkan pergeseran fundamental desain kebijakan publik untuk menjamin hak normatif pekerja tetap terlindungi ketika hubungan kerja berakhir.

Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 253 mengamanatkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), yang selanjutnya dikelola oleh lembaga pemerintah, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, desain ini berupaya menjawab anomali klasik dalam hubungan industrial di Tanah Air: hak pesangon pekerja diakui secara yuridis, tetapi eksekusinya kerap macet ketika perusahaan dilanda krisis likuiditas, kepailitan, atau gelombang PHK massal.

Urgensi perlindungan ini tergambar jelas dari data makro ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2025 terdapat 146,54 juta penduduk bekerja dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, serta rata-rata upah buruh di angka Rp3,33 juta per bulan.

Angka ini menegaskan bahwa kehilangan pekerjaan bukan sekadar sengketa industrial biasa, melainkan guncangan serius yang mengancam ketahanan ekonomi jutaan rumah tangga. Oleh karena itu, pesangon harus diposisikan sebagai instrumen jaring pengaman ekonomi, bukan sekadar beban pembukuan perusahaan.

Mengubah Risiko Menjadi Dana Cadangan
Selama ini, pemenuhan hak pesangon sangat bergantung pada kondisi kas perusahaan saat PHK terjadi. Ironisnya, PHK justru paling sering diambil perusahaan ketika kondisi keuangannya sedang tertekan. Kajian International Labour Organization (ILO, 2021) mengenai sistem pesangon di Indonesia menyoroti kompleksitas mekanisme pesangon yang menuntut sebuah sistem berkepastian bagi buruh sekaligus memperhitungkan kelangsungan arus kas (cash flow) dunia usaha.

Hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2026 mengubah paradigma tersebut dari reaktif menjadi preventif melalui pencadangan dana sejak hubungan kerja berlangsung. Namun, pakar kebijakan publik Riant Nugroho (2021) mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi dan pengendaliannya.

Senada dengan itu, Merilee S. Grindle (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) yang mencakup relasi kekuasaan dan kapabilitas lembaga. Sentralisasi dana memang memitigasi risiko perusahaan gagal bayar, tetapi berpotensi memunculkan bahaya moral hazard dan konsentrasi kekuasaan jika tata kelolanya tidak diawasi ketat.

Kritik dan Rekomendasi
Agar kebijakan DCP tidak sekadar memindahkan risiko dari korporasi ke institusi publik, dibutuhkan evaluasi kritis dan langkah perbaikan bagi tiga aktor utama hubungan industrial menjelang Oktober 2027.

Pertama, bagi pemerintah. Kritik utama tertuju pada potensi tumpang tindih regulasi dan risiko tata kelola dana kelolaan publik yang kerap dibayangi birokrasi berbelit serta kerentanan intervensi investasi. Pemerintah harus menjamin pemisahan aset secara tegas (ring-fencing) agar dana DCP haram diperlakukan sebagai sumber pembiayaan alternatif proyek fiskal negara.

Otoritas wajib menjamin transparansi portofolio, audit independen, kemudahan klaim digital dengan batas waktu pasti, serta mengintegrasikannya secara mulus dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2021.

Kedua, bagi perusahaan. Selama ini, sebagian korporasi kerap mengabaikan pencadangan kewajiban imbalan kerja dalam laporan keuangan dan baru kelimpungan saat efisiensi dilakukan, bahkan memicu praktik PHK terselubung untuk menghindari pesangon.

Perusahaan harus mengubah cara pandang dengan menempatkan iuran DCP sebagai investasi stabilitas hubungan industrial, bukan beban biaya semata. Di sisi lain, pelaku usaha perlu mulai merestrukturisasi arus kas sejak dini agar transisi menuju Oktober 2027 tidak mengganggu ekspansi bisnis dan penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, bagi pekerja dan serikat buruh. Pekerja sering kali terjebak pada sikap pasif dalam mengawal kepesertaan jaminan sosial hingga sengketa PHK benar-benar terjadi, serta belum optimal memanfaatkan dana pesangon untuk keberlanjutan ekonomi pascakerja.

Pekerja dan serikat buruh harus proaktif mengawasi kepatuhan perusahaan dalam menyetor dana cadangan secara berkala, sekaligus meningkatkan literasi finansial dan kompetensi diri (reskilling) agar pesangon tidak habis untuk konsumsi sesaat, melainkan menjadi modal produktif saat masa transisi kerja.

Sebagaimana ditegaskan Thomas R. Dye dalam Understanding Public Policy (2017), analisis kebijakan harus menakar konsekuensi nyata di lapangan. Evaluasi DCP kelak tidak boleh diukur dari seberapa besar dana kelolaan yang dihimpun negara, melainkan satu ukuran substantif: apakah saat pekerja kehilangan mata pencaharian, hak pesangonnya cair secara cepat, pasti, dan adil?

Menjelang pemberlakuan penuh pada Oktober 2027, yang dipertaruhkan dalam kebijakan ini bukan sekadar angka di neraca keuangan perusahaan atau portofolio lembaga negara, melainkan kepastian masa depan jutaan pekerja ketika sumber penghasilan mereka terhenti.


(miq/miq)
Next Article Menyoroti Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa