5.757 Perusahaan Masuk Radar Pajak Minimum Global 15%, Ini Rinciannya
Bogor, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 5.757 entitas konstituen yang sudah terdaftar di Indonesia melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Entitas konstituen itu terdaftar sebagai wajib pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE).
"Mereka sudah lapor di Coretax bahwa kami adalah wajib pajak GloBE," ujar ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak yang tercakup dalam pajak minimum global adalah entitas dalam grup usaha multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro dalam sedikitnya dua dari empat tahun fiskal sebelumnya secara berturut-turut.
Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi terdapat 37 induk dan 1.721 anak usaha dalam negeri yang tercakup dalam pajak minimum global. Sementara, terdapat 1.717 induk dan 4.688 anak usaha luar negeri yang tercakup dalam pajak minimum global.
"Pemajakan minimum global ini diterapkan untuk mencegah race to the bottom, base erosion profit shifting, selain juga untuk mengambil hak dari ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital dan mengurangi kompetisi tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang tidak sehat," ujar Bimo.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan terdapat tiga mekanisme pajak tambahan dalam ketentuan pengenaan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) di Indonesia.
Mekanisme tersebut adalah Qualified Domestic Minimum Top-up Tax yang mulai berlaku 1 Januari 2025; Income Inclusion Rule yang mulai berlaku 1 Januari 2025; dan Undertaxed Payment Rule yang mulai berlaku 1 Januari 2026.
Pertama, Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Ini merupakan ketentuan untuk mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional memiliki tarif pajak efektif kurang dari 15%.
Misalnya, terdapat grup perusahaan multinasional di Indonesia memiliki tarif pajak efektif kurang dari 15%. Maka pemerintah bisa menarik pajak tambahannya melalui mekanisme Qualified Domestic Minimum Top Up Tax.
Kedua, Income Inclusion Rule (IIR). Ketentuan ini untuk mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dalam hal entitas anak grup perusahaan multinasional dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif 15% di negara lain.
Misalnya, ada grup perusahaan multinasional yang induknya ada di Indonesia dan memiliki anak yang berada di luar negeri. Namun, anak perusahaan itu berdomisili di negara yang belum menerapkan GloBE, maka pajak tambahan dapat juga ditarik di Indonesia melalui mekanisme Income Inclusion Rule.
Terakhir, Undertaxed Payment Rule (UPR). Ketentuan ini untuk mengenakan pajak tambahan karena ketentuan Income Inclusion Rule tidak diterapkan oleh entitas induk dan/atau pajak tambahan belum sepenuhnya dikenakan dalam hal enitas konstituen lain dari grup pajak multinasional dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif di bawah 15% di negara lain. Ini merupakan lapisan pengaman (backstop) terakhir atas bagian pajak tambahan yang belum sepenuhnya dikenakan melalui Income Inclusion Rule.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]