Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 T, Naik 5% dalam Sebulan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melaporkan total nilai pengembalian atau restitusi pajak yang sudah dicairkan mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini mengalami kenaikan 5,02% bila dibandingkan dengan realisasi Rp198,71 triliun pada September 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah melakukan percepatan pencairan restitusi pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak juga mencatat peningkatan pencairan restitusi per bulan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp208,68 triliun dan memang benar sesuai dengan arahan kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).

Baca: Batu Bara RI Dijual Ribuan Triliun Tapi Bagian Negara 'Butiran Debu'

Sampai dengan Oktober 2026, realisasi restitusi pajak untuk UMKM sudah mencapai Rp7,14 triliun. Capaian restitusi ini terjadi usai 125.375 wajib pajak UMKM melakukan permohonan restitusi pajak. Selama September-Oktober 2026, pencairan mencapai Rp604,91 miliar per bulan. Ini mengalami peningkatan sebesar 86,5% bila dibandingkan dengan rata-rata pencairan Rp324,33 miliar per bulan pada Mei-Agustus 2026.

Kemudian, realisasi restitusi pajak khusus untuk sektor padat karya mencapai Rp4,9 triliun untuk 2.767 wajib pajak pemohon. Realisasi ini sudah mencapai 92,1% dari total permohonan industri yang tergolong padat karya.

Pencairannya juga mengalami peningkatan menjadi rata-rata Rp363,27 miliar pada September-Oktober 2026. Ini meningkat 55,8% bila dibandingkan dengan rata-rata pencairan Rp233,21 miliar pada Mei-Agustus 2026.

Bimo mengatakan sisa permohonan yang harus dicairkan adalah Rp418miliar pada November-Desember 2026. Dia mengatakan percepatan restitusi pajak untuk UMKM dan padat karya sesuai dengan tujuannya digunakan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga supaya keberlangsungan produksi tetap terjaga, dan menopang penyerapan tenaga kerja.

Baca: Bos Pajak soal Wacana Batas PTKP Mau Dinaikkan: Sudah Tinggi

"Kami mengapresiasi permohonan dan juga khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM, semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan percepatan ini, pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan restitusi agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak mengganggu kebutuhan likuiditas dunia usaha.

"Ada restitusi, tapi untuk restitusi di sektor yang butuh cashflow, saya sudah pesan segera dibayarkan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan melonggarkan manajemen restitusi pajak. Menurutnya, DJP juga telah mulai melakukan pelonggaran dalam pengelolaan pengembalian pajak tersebut.

"Manajemen restitusi akan segera kita longgarkan. Dan DJP sudah mulai longgarkan ini," katanya.

(ras/haa) [Gambas:Video CNBC]