Pengusaha Teriak Biaya Logistik Melonjak, Begini Rencana Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik yang memanas di Timur Tengah mulai terasa ke sektor riil. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, pelaku usaha telah menyampaikan keluhan atas melonjaknya biaya logistik.

"Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat, sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see," kata Budi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Meski tekanan biaya sudah dirasakan, pemerintah belum bisa mengukur dampak pastinya terhadap ekspor nasional. Budi menyebut, angka resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi acuan utama untuk membaca besaran dampak perang terhadap kinerja perdagangan.

"Belum (ada data kerugian imbas perang), kan ini kalau mulai perangnya bulan Februari ya? Berarti nanti kita melihat angka pastinya kan (kalau mulainya) Februari, April ya (Tanggal) 1 April itu sudah tahu. Ya, 1 April nanti dampak realnya kita ngomong sesuai angka yang ada," ujarnya.

Namun demikian, sinyal tekanan sudah mulai terlihat di lapangan. Lonjakan harga energi serta perubahan jalur distribusi membuat ongkos logistik meningkat, meski permintaan ekspor, khususnya dari kawasan Timur Tengah, belum menunjukkan penurunan signifikan.

"Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, nggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani nggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya," terang Budi.

Di tengah situasi ini, belum ada laporan penghentian ekspor secara total. Akan tetapi, sebagian eksportir memilih bersikap hati-hati sambil menunggu perkembangan kondisi global.

"Belum (ada penghentian ekspor), kalau saya lihat kalau komunikasi dengan teman-teman (pengusaha) belum. Jadi ya dia memang hanya menyampaikan memang biaya-nya semakin tinggi untuk biaya logistiknya," ujarnya.

Budi menegaskan, kenaikan biaya logistik tidak hanya menghantam sektor tertentu, melainkan hampir seluruh komoditas ekspor. Hal ini seiring dominasi produk nonmigas, terutama manufaktur, dalam ekspor Indonesia ke Timur Tengah.

Pemerintah pun mulai mengkaji skema pembagian beban biaya logistik yang melonjak. Opsi yang dibahas mencakup pembagian biaya antara eksportir dan importir, hingga kemungkinan diteruskan ke konsumen di negara tujuan.

Di sisi lain, pemerintah melihat tekanan ini sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem logistik domestik agar lebih efisien dan kompetitif. Dialog dengan pelaku usaha dan asosiasi logistik terus digencarkan guna menekan hambatan distribusi.

Tak hanya di dalam negeri, pemerintah juga mengupayakan solusi di tingkat global. Budi mengungkapkan, telah meminta delegasi Indonesia di forum World Trade Organization (WTO) untuk membahas isu logistik dengan Uni Eropa.

"Nah, itu salah satunya saya minta ke delegasi kita untuk bertemu dengan tim dari EU (Uni Eropa). Tujuannya membahas implementasi dengan kondisi sekarang, salah satunya terkait logistik. Jadi sudah sepakat kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU," kata Budi.

Langkah ini ditempuh agar implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa tetap berjalan optimal, meski di tengah tekanan biaya logistik akibat dinamika global.

Add as a preferred
source on Google