DPR: MBG Pakai Dana Pendidikan Itu Strategi Cerdas, Layak Diapresiasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tidak adanya kekeliruan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang beririsan dengan anggaran pendidikan dalam APBN.
Ia menekankan hal ini menyusul maraknya pihak-pihak yang menyuarakan pertentangan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 senilai Rp 769 triliun, dengan porsi sekitar Rp 223,5 triliun untuk MBG.
"Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia," kata Misbakhun melalui keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Misbakhun mengatakan, mekanisme penganggaran itu tak ada pertentangan karena pada program MBG terjadi cross cutting policy dari sisi kebijakan anggaran. Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaat nya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran.
"Ini dalam kaitan follow the program yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah," tegasnya.
Misbakhun menilai, mekanisme pengangguran untuk program MBG itu sepenuhnya strategi kebijakan alokasi anggaran. Ketika kebijakan pemerintah adalah memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG maka strategi dan kebijakan alokasinya terjadi cross cutting budget policy.
"Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN," kata Misbakhun.
"Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran," tuturnya.
Ia pun menekankan, setiap tahun alokasi anggaran pendidikan selalu naik sebagai mandat konstitusi. Alokasi anggaran pendidikan adalah 20% dari alokasi total belanja di APBN.
Karena volume APBN setiap tahunnya juga naik. Maka anggaran pendidikan juga naik. Maka, ia menganggap, terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah.
"Karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangunnya sekolah rakyat di banyak daerah pelosok di seluruh wilayah Indonesia dengan penggerak teknisnya Kementerian Sosial," kata Misbakhun.
(arj/mij) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]