MARKET DATA

Anggaran Pendidikan Rp 470,46 T di 2026, 47% Masuk ke BGN

Arrijal Rachman,  CNBC Indonesia
22 January 2026 07:40
Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran pendidikan yang akan dibelanjakan melalui kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2026 senilai Rp 470,46 triliun. Sebagian besar anggaran pendidikan itu akan disalurkan melalui Badan Gizi Nasional alias BGN.

Total anggaran belanja pendidikan melalui pemerintah pusat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2026. Nilainya pun naik sekitar 33,23% dari pagu anggaran belanja pendidikan pemerintah pusat dalam APBN 2025 yang senilai Rp 216,49 triliun.

Nilai anggaran pendidikan sebesar Rp 470,46 triliun ini akan didistribusikan melalui 23 K/L sebagaimana pada 2025 silam. Terbesar masuk ke BGN dengan nilai mencapai Rp 223,55 triliun atau setara 47,51% dari total pagu. Naik tajam dari nominal dalam APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 56,8 triliun.

Sisanya masuk ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 56,68 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 61,87 triliun, Kementerian Kebudayaan Rp 1,50 triliun, dan Kementerian Agama Rp 75,62 triliun.

Adapula yang masuk melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp 3,93 triliun, Kementerian Pertanian Rp 238,23 miliar, Kementerian Perindustrian Rp 685,93 miliar, Kementerian ESDM Rp 165,15 miliar, Kementerian Perhubungan Rp 1,70 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 2,51 triliun, dan Kementerian Kehutanan Rp 76 miliar.

Lalu, yang masuk melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 172,82 miliar, Kementerian Pariwisata Rp 606,30 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 243,81 miliar, Kementerian Pertahanan Rp 490,19 miliar, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 814 miliar, dan Perpustakaan Nasional Rp 72,31 miliar.

Anggaran pendidikan juga masuk melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 57,66 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 23,06 triliun, Kementerian Perdagangan Rp 12,55 miliar, Kementerian Sosial Rp 15,94 triliun, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional Rp 429,16 miliar.

Anggaran Pendidikan Lewat Pemda & Pembiayaan

Di luar anggaran belanja pendidikan lewat K/L, ada juga yang akan disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 264,62 triliun pada 2026, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 347,09 triliun.

Sedangkan anggaran pendidikan yang disiapkan melalui mekanisme pembiayaan sebesar Rp 34 triliun, juga lebih rendah dari APBN 2025 sebesar Rp 80 triliun. Terdiri dari dalam bentuk keperluan dana abadi di bidang pendidikan Rp 25 triliun dan pembiayaan pendidikan Rp 9 triliun.

Dengan catatan itu, maka total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp 769,08 triliun, sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya disiapkan dalam APBN 2025 senilai Rp 724,26 triliun.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!


Most Popular
Features